Gee - Recently Updated Pages

yudha

Anonymous — Fri, 30 May 2008 05:59:54 CDT

There is no abstract available for this page revision.

surat keputusan direksi bank indonesia no 28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli 1995

Anonymous — Fri, 04 Apr 2008 08:21:38 CDT

There is no abstract available for this page revision.

pandangan+peter+blau

Anonymous — Fri, 14 Sep 2007 22:34:28 CDT

There is no abstract available for this page revision.

UU No.24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Veggy — Thu, 01 Mar 2007 00:51:21 CST

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil; b. bahwa untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank; c. bahwa dalam rangka melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank tersebut perlu dibentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program dimaksud; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. 2. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. 3. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. 4. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. 5. Nasabah Penyimpan adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. 6. Nasabah Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan. 7. Bank Gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 8. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank, yang selanjutnya disebut Penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atas simpanan nasabah bank. 9. Komite Koordinasi adalah komite yang beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan yang memutuskan kebijakan penyelesaian dan penanganan suatu Bank Gagal yang ditengarai berdampak sistemik. 10. Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. 11. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Lembaga Penjamin Simpanan yang digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aktiva tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan. 12. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penjaminan serta penyelesaian dan penanganan Bank Gagal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 13. Dewan Komisioner adalah organ tertinggi Lembaga Penjamin Simpanan. 14. Keputusan Dewan Komisioner adalah keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang memuat aturan intern. 15. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB II PEMBENTUKAN, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS. (2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum. (3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (4) LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 3 (1) LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. (2) LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia. (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan Keputusan Dewan Komisioner. BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 4 Fungsi LPS adalah: a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 5 (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS mempunyai tugas: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan b. melaksanakan penjaminan simpanan. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS mempunyai tugas sebagai berikut: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik; dan c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. Pasal 6 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: a. menetapkan dan memungut premi penjaminan; b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta; c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank; e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d; f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim; g. menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu; h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan i. menjatuhkan sanksi administratif. (2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan: a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan; c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur. Pasal 7 (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi, dan/atau dokumen kepada pihak lain. (2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikannya kepada LPS. BAB IV PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH BANK Bagian Pertama Kepesertaan Pasal 8 (1) Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan. (2) Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa. Pasal 9 Sebagai peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap Bank wajib: a. menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank; 2) salinan dokumen perizinan bank; 3) surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung; 4) surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat: i. komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS; ii. kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank; iii. kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi; b. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru; c. membayar premi Penjaminan; d. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan; e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan Penjaminan; dan f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat. Bagian Kedua Simpanan Yang Dijamin Pasal 10 LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pasal 11 (1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut: a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan; b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank. (3) Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS. Bagian Ketiga Premi Pasal 12 (1) Premi Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk: a. pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni; dan b. pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. (2) Premi untuk masing-masing periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selambat-lambatnya tanggal: a. 31 Januari untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. 31 Juli untuk periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; berdasarkan rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode sebelumnya. (3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah atau dikurangi sesuai dengan realisasi rata-rata saldo bulanan total Simpanan pada periode yang bersangkutan. (4) Penambahan atau pengurangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pembayaran premi untuk periode berikutnya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran premi ditetapkan dengan Peraturan LPS. Pasal 13 (1) Premi untuk setiap periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1% (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total Simpanan dalam setiap periode. (2) Tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria berikut: a. terjadi perubahan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); b. akumulasi cadangan penjaminan telah melampaui tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan di setiap bank; atau c. terjadi perubahan tingkat risiko kegagalan (exposure) pada industri perbankan. (3) Perubahan tingkat premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 14 (1) Penghitungan premi dilakukan sendiri oleh bank. (2) LPS dapat melakukan verifikasi atas perhitungan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemanggilan pejabat bank yang bersangkutan, dan/atau pemeriksaan langsung pada bank. (4) Pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LPP atas permintaan LPS. (5) LPP harus menyelesaikan pemeriksaan langsung pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permintaan LPS diterima oleh LPP. (6) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan premi yang dilakukan sendiri oleh bank dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank wajib melakukan penyesuaian jumlah premi yang dibayar pada saat pembayaran premi periode berikutnya berdasarkan hasil verifikasi LPS. Pasal 15 (1) Cara penetapan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diubah sehingga tingkat premi menjadi berbeda antara satu bank dan bank yang lain berdasarkan skala risiko kegagalan bank. (2) Dalam hal tingkat premi ditetapkan berbeda antara satu bank dan bank yang lain, perbedaan tingkat premi yang terendah dan yang tertinggi tidak melebihi 0,5% (lima perseribu). (3) Perubahan cara penetapan premi dan tingkat premi berdasarkan skala risiko kegagalan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keempat Pembayaran Klaim Penjaminan Pasal 16 (1) LPS wajib membayar klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. (2) LPS berhak memperoleh data Nasabah Penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim Penjaminan. (3) LPS wajib menentukan Simpanan yang layak dibayar setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. (4) LPS mulai membayar Simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai. (5) Dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh LPS. (6) LPS mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim Penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas. (7) Jangka waktu pengajuan klaim Penjaminan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS adalah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan dan pembayaran klaim Penjaminan ditetapkan dengan Peraturan LPS. Pasal 17 (1) Pembayaran klaim Penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu. (2) Setiap pembayaran klaim Penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah. (3) Klaim Penjaminan dari Simpanan dalam mata uang asing dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs tengah. Bank Indonesia. (4) Alat pembayaran klaim Penjaminan dan kurs tengah yang digunakan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan LPS. Pasal 18 Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada bank, maka pembayaran klaim Penjaminan dilakukan setelah kewajiban Nasabah Penyimpan kepada bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 (1) Klaim Penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi: a. data Simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank; b. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau c. Nasabah Penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar dan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat diatur dengan Peraturan LPS. Pasal 20 (1) Dalam hal Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merasa dirugikan, maka nasabah dimaksud dapat: a. mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau b. melakukan upaya hukum melalui pengadilan. (2) Dalam hal LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS hanya membayar Simpanan nasabah tersebut sesuai dengan Penjaminan berikut bunga yang wajar. BAB V PENYELESAIAN DAN PENANGANAN BANK GAGAL Bagian Pertama Pengambilan Keputusan Pasal 21 (1) LPS menerima pemberitahuan dari LPP mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. (2) LPS melakukan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik setelah LPP atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS. (3) LPS melakukan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi menyerahkan penanganannya kepada LPS. Pasal 22 (1) Penyelesaian atau penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh LPS dengan cara sebagai berikut: a. penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud; b. penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. (2) Keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan suatu Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh LPS, dengan sekurang-kurangnya didasarkan pada perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal dimaksud. (3) LPS melakukan perhitungan atas perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 23 (1) Perkiraan biaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi penambahan modal sampai bank tersebut memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas. (2) Perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) memperhitungkan biaya pembayaran Simpanan nasabah yang dijamin, biaya talangan gaji terutang, talangan pesangon pegawai, dan perkiraan penerimaan LPS dari penjualan aset bank yang dicabut izin usahanya. Bagian Kedua Penyelamatan Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik Pasal 24 (1) LPS menetapkan untuk menyelamatkan Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut: a. perkiraan biaya penyelamatan secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank dimaksud; b. setelah diselamatkan, bank masih menunjukkan prospek usaha yang baik; c. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk: 1) menyerahkan hak dan wewenang RUPS kepada LPS; 2) menyerahkan kepengurusan bank kepada LPS; dan 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelamatan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. bank menyerahkan kepada LPS dokumen mengenai: 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia; 2) data keuangan Nasabah Debitur; 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban termasuk permodalan bank, yang dibutuhkan oleh LPS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyelamatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPS. Pasal 25 Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipenuhi, RUPS menyerahkan segala hak dan wewenangnya kepada LPS. Pasal 26 Setelah RUPS menyerahkan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut: a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank; b. melakukan penyertaan modal sementara; c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan Nasabah Debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan Nasabah Kreditur; d. mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain; e. melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; f. melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank. Pasal 27 Seluruh biaya penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank. Pasal 28 (1) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan. (2) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penyelamatan. Pasal 29 (1) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank yang telah diselamatkan dengan urutan sebagai berikut: a. pengembalian seluruh biaya penyelamatan yang telah dikeluarkan oleh LPS; b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada saat penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan huruf a dan huruf b pada ayat (1). Pasal 30 (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank yang diselamatkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya. Bagian Ketiga Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik yang Tidak Diselamatkan Pasal 31 (1) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) LPS melaksanakan pembayaran klaim Penjaminan kepada Nasabah Penyimpan bank yang dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV Bagian Keempat. Bagian Keempat Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik dengan Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham Pasal 32 Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan oleh LPS dengan mengikutsertakan pemegang saham (open bank assistance). Pasal 33 (1) Penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 hanya dapat dilakukan apabila: a. pemegang saham Bank Gagal telah menyetor modal sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari perkiraan biaya penanganan; b. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk: 1) menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS; 2) menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan 3) tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai: 1) penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia; 2) data keuangan Nasabah Debitur; 3) struktur permodalan dan susunan pemegang saham 3 (tiga) tahun terakhir; dan 4) informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanganan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan LPS. Pasal 34 Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, maka berdasarkan Undang-Undang ini: a. pemegang saham dan pengurus bank melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, kepemilikan, kepengurusan dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; dan b. pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 35 (1) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sementara, LPS dan pemegang saham lama membuat perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham bank. (2) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank. Pasal 36 (1) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatur mengenai penggunaan hasil penjualan saham bank dengan urutan sebagai berikut: a. pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan oleh LPS; b. pengembalian kepada pemegang saham lama sebesar ekuitas pada posisi sesaat setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a. (2) Apabila setelah penggunaan hasil penjualan saham bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada sisa, maka dibagi secara proporsional kepada LPS dan pemegang saham lama sesuai dengan perbandingan huruf a dan huruf b pada ayat (1). Pasal 37 (1) LPS bertanggung jawab atas kekurangan biaya penanganan Bank Gagal setelah pemegang saham lama melakukan penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a. (2) Biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank. Pasal 38 (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a. (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. (5) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. Bagian Kelima Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik Tanpa Penyetoran Modal oleh Pemegang Saham Pasal 39 Dalam hal penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dapat dilakukan, LPS melakukan penanganan Bank Gagal dimaksud tanpa mengikutsertakan pemegang saham. Pasal 40 Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, maka berdasarkan Undang-Undang ini: a. LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud; b. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk oleh LPS dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 41 (1) Setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, LPS dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Seluruh biaya penanganan Bank Gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan LPS. Pasal 42 (1) LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. (3) Tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar seluruh penempatan modal sementara yang dikeluarkan oleh LPS. (4) Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. (5) Dalam, hal tingkat pengembalian yang optimal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan ketentuan ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. (6) Dalam hal ekuitas bank bernilai positif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, maka dalam rangka penggunaan hasil penjualan saham bank dimaksud berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (7) Dalam hal ekuitas bank bernilai nol atau negatif pada saat penyerahan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, pemegang saham lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham bank setelah penanganan. BAB VI LIKUIDASI Bagian Pertama Likuidasi Bank Gagal oleh LPS Pasal 43 Dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, ITS melakukan tindakan sebagai berikut: a. melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); b. memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan d. memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk tim likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pasal 44 (1) Anggota tim likuidasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang. (2) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham lama dapat ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi. Pasal 45 (1) Keputusan pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d wajib: a. didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan; b. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan c. diberitahukan kepada instansi yang berwenang. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat pula pernyataan bahwa seluruh aset bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan tim likuidasi. Pasal 46 (1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi. (2) Dengan terbentuknya tim likuidasi tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Pasal 47 (1) Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris bank dalam likuidasi menjadi non aktif. (2) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai dan mantan pegawai bank dalam likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidasi. (3) Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris serta pegawai bank dalam likuidasi dilarang secara langsung atau tidak langsung menghambat proses likuidasi. Pasal 48 Pelaksanaan likuidasi bank oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi dan dapat diperpanjang oleh LPS paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 49 Pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS Pasal 50 Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 50 Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 51 (1) Dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya, anggota tim likuidasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang melakukan tindakan untuk keuntungan diri sendiri atau pihak lain yang tidak berhak. (2) Anggota tim likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 52 (1) Untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Pasal 53 Likuidasi bank dilakukan dengan cara: a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau b. pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS. Pasal 54 (1) Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan dengan urutan sebagai berikut: a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang; b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai; c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor; d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim Penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS; e. pajak yang terutang; f. bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan g. hak dari kreditur lainnya. (2) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam daftar biaya likuidasi menjadi beban aset bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya. (3) Honorarium tim likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan LPS. (4) Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama. (5) Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi Bank Gagal. Pasal 55 Setelah selesai menyelesaikan proses likuidasi sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau paling lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, tim likuidasi menyampaikan neraca akhir likuidasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada LPS. Pasal 56 Setelah menerima pertanggungjawaban tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, LPS: a. meminta tim likuidasi: 1) mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; 2) memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan; dan b. membubarkan tim likuidasi. Pasal 57 Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham. Pasal 58 Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a angka 1. Pasal 59 (1) Dalam, hal kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut izin usahanya oleh LPP, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. seluruh aset kantor cabang yang bersangkutan terlebih dahulu digunakan untuk pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia; b. kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia. (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS membentuk tim penyelesai yang memiliki hak, kewajiban, dan kewenangan seperti halnya tim likuidasi. (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPS bekerja sama dengan LPP. (4) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri paling lambat 2 (dua) tahun sejak terbentuknya tim penyelesai dan dapat diperpanjang oleh LPS paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 60 Dalam hal menurut LPS, anggota tim likuidasi tidak menjalankan tugas dengan baik dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, LPS memberhentikan yang bersangkutan dan menunjuk penggantinya. Bagian Kedua Likuidasi Bank oleh Pemegang Saham Pasal 61 (1) Likuidasi bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan. (2) LPS tidak membayar klaim Penjaminan Nasabah Penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB VII ORGANISASI Bagian Pertama Organ LPS Pasal 62 Organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Pasal 63 (1) Dewan Komisioner adalah pimpinan LPS. (2) Dewan Komisioner merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (3) Dewan Komisioner dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Komisioner. (4) Tata tertib dan tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Komisioner ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner. Pasal 64 (1) Salah satu anggota Dewan Komisioner yang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS. (2) Tugas dan wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner. Bagian Kedua Dewan Komisioner Pasal 65 (1) Anggota Dewan Komisioner berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri atas: a. 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon I Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; b. 1 (satu) orang unsur pimpinan LPP yang ditunjuk oleh pimpinan LPP; c. 1 (satu) orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Bank Indonesia; d. 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS. (2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. (3) Jumlah calon anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh Menteri Keuangan sebanyak 2 (dua) orang untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang akan diangkat. (4) Dalam hal calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap anggota Dewan Komisioner yang akan diangkat tidak disetujui oleh Presiden, Menteri Keuangan mengusulkan 2 (dua) calon lain dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penolakan. Pasal 66 (1) Salah seorang dari anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Komisioner. (2) Salah seorang dari anggota Dewan Komisioner sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d yang bukan Ketua Dewan Komisioner, ditetapkan oleh Presiden sebagai Kepala Eksekutif. (3) Anggota Dewan Komisioner diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya. (4) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d melakukan tugas secara penuh waktu dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif di tempat lain, kecuali merupakan penugasan sehubungan dengan jabatan yang dipegang atau merupakan bagian dari kegiatan sosial. Pasal 67 Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisioner harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. mampu melakukan perbuatan hukum; c. sehat jasmani dan rohani; d. berusia setinggi-tingginya 63 tahun; e. bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik bank baik langsung maupun tidak langsung; f. bukan pengurus partai politik; g. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan/atau hukum; h. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan; i. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus bank/perusahaan yang menyebabkan bank/perusahaan tersebut pailit atau dilikuidasi; dan j. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 68 Sesama anggota Dewan Komisioner dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau besan. Pasal 69 (1) Anggota Dewan Komisioner hanya dapat diberhentikan oleh Presiden apabila: a. berhalangan tetap; b. masa jabatannya berakhir; c. mengundurkan diri; d. tidak hadir dalam rapat Dewan Komisioner sebanyak 4 kali berturut-turut tanpa alasan; e. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisioner lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan; f. memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Komisioner yang lain, dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri; atau g. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. (2) Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak lagi menjadi pejabat setingkat eselon I di Departemen Keuangan, anggota unsur pimpinan LPP atau anggota unsur pimpinan Bank Indonesia. (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden, berdasarkan usulan dari Menteri Keuangan. (4) Pemberhentian anggota Dewan Komisioner dan pengusulan anggota yang baru harus dilakukan sedemikian rupa hingga jumlah anggota Dewan Komisioner sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. (5) Dalam hal anggota Dewan Komisioner diberhentikan, anggota Dewan Komisioner penggantinya harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian. (6) Masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang diangkat untuk menggantikan anggota yang diberhentikan bukan karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisioner yang digantikannya. Pasal 70 (1) Dewan Komisioner berwenang mewakili LPS di dalam dan di luar pengadilan. (2) Dewan Komisioner dapat mendelegasikan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Eksekutif atau anggota Dewan Komisioner lain, dengan atau tanpa hak substitusi. (3) Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Dewan Komisioner. Pasal 71 (1) Dewan Komisioner wajib mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dengan agenda yang memuat: a. menetapkan kebijakan Penjaminan Simpanan Nasabah berdasarkan Undang-Undang ini; b. menetapkan kebijakan LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan; c. mengevaluasi pelaksanaan Penjaminan Simpanan Nasabah dan pelaksanaan peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan; d. menerima dan mengevaluasi hal-hal lain yang dilaporkan Kepala Eksekutif; dan/atau e. hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas LPS. (2) Ketua Dewan Komisioner memimpin rapat-rapat Dewan Komisioner. (3) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat, Ketua Dewan Komisioner dapat menunjuk anggota Dewan Komisioner lainnya untuk memimpin rapat. (4) Dalam hal Ketua Dewan Komisioner berhalangan sehingga yang bersangkutan tidak dapat memimpin rapat dan tidak dapat menunjuk anggota Dewan Komisioner untuk memimpin rapat, maka anggota Dewan Komisioner lainnya secara musyawarah untuk mufakat memilih salah satu di antara mereka untuk memimpin rapat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisioner diatur dengan Keputusan Dewan Komisioner. Pasal 72 (1) Pengambilan keputusan Dewan Komisioner dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Eksekutif tidak memiliki hak suara. (4) Keputusan Dewan Komisioner sah apabila berdasarkan rapat Dewan Komisioner. (5) Rapat Dewan Komisioner dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Komisioner yang memiliki hak suara. (6) Keputusan Dewan Komisioner mengikat seluruh anggota Dewan Komisioner. (7) Semua catatan dan data termasuk argumentasi yang di kemukakan oleh anggota Dewan Komisioner dalam pengambilan keputusan Dewan Komisioner wajib dimuat dalam risalah rapat dan wajib ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisioner yang hadir. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan Dewan Komisioner diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner. Pasal 73 Dalam hal anggota Dewan Komisioner mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan objek yang akan diputuskan, yang bersangkutan tidak boleh memberikan suara dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 74 (1) Dewan Komisioner menetapkan struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, serta prosedur operasional LPS. (2) Dewan Komisioner membentuk komite audit, komite informasi, dan komite lainnya sesuai dengan kebutuhan. (3) Struktur organisasi, uraian tugas dan jabatan, prosedur operasional LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner. Pasal 75 (1) Dewan Komisioner dapat mendelegasikan tugas dan/atau wewenang pelaksanaan operasional LPS kepada pegawai LPS dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu, kecuali wewenang pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70. (2) Dalam melaksanakan tugas dan/atau wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai yang menerima pendelegasian harus melaksanakan sesuai dengan delegasi yang diberikan. (3) Ketentuan mengenai pendelegasian tugas dan/atau wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner. Pasal 76 (1) Gaji, tunjangan lainnya, dan fasilitas bagi Ketua dan anggota Dewan Komisioner ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner. (2) Besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Ketua Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan tunjangan lainnya dari pegawai dengan jabatan tertinggi. Bagian Ketiga Kepala Eksekutif dan Direktur Pasal 77 (1) Kepala Eksekutif dibantu oleh sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang direktur. (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisioner. (3) Kepala Eksekutif dan direktur sekurang-kurangnya menjalankan fungsi penjaminan, manajemen risiko, hukum, keuangan, penyelamatan, likuidasi, dan administrasi. (4) Kepala Eksekutif dapat mendelegasikan tugas dan/atau wewenangnya kepada pejabat dan/atau pegawai LPS, kecuali wewenang pendelegasian. (5) Ketentuan mengenai jumlah direktur, persyaratan dan tata cara pengangkatan direktur, serta pembagian tugas direktur ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner. Bagian Keempat Kepegawaian Pasal 78 (1) Dewan Komisioner menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPS. (2) Kepala Eksekutif mengangkat dan memberhentikan pegawai LPS selain direktur. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner. (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Eksekutif. Pasal 79 (1) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap anggota Dewan Komisioner atau mantan anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif atau mantan Kepala Eksekutif, dan/atau pegawai LPS atau mantan pegawai LPS, diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada pihak lain, maka sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas, wewenang, dan/atau fungsi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, LPS membayar ganti rugi dimaksud. (2) Biaya penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh LPS. Pasal 80 Pegawai LPS yang memiliki kepentingan pribadi terhadap suatu bank, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dilarang terlibat dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bank dimaksud. BAB VIII KEKAYAAN, PEMBIAYAAN, DAN PENGELOLAAN Pasal 81 (1) Modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) dan sebesar-besarnya Rp 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah). (2) Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan. (3) LPS bertanggung jawab atas pengelolaan dan penatausahaan semua asetnya. Pasal 82 (1) Kekayaan LPS berbentuk investasi dan bukan investasi. (2) Kekayaan yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia. (3) LPS tidak dapat menempatkan investasi pada bank atau perusahaan lainnya, kecuali dalam bentuk penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan atau penanganan Bank Gagal. (4) LPS dapat menempatkan kekayaan bukan investasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Pasal 83 (1) Surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun dialokasikan sebagai berikut: a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan; b. 80% (delapan puluh perseratus) diakumulasikan sebagai cadangan penjaminan. (2) Dalam hal akumulasi cadangan penjaminan mencapai tingkat sasaran sebesar 2,5% (dua puluh lima perseribu) dari total Simpanan pada seluruh bank, bagian surplus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surplus dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 84 (1) Defisit yang terjadi karena pembayaran klaim penjaminan dalam 1 (satu) tahun diperhitungkan sebagai pengurang cadangan penjaminan. (2) Dalam hal cadangan penjaminan tidak mencukupi, maka defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS. Pasal 85 (1) Dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut. (2) Dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah. (3) Ketentuan mengenai tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BAB IX RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN Pasal 86 (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai, berlaku, Kepala Eksekutif menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapat persetujuan Dewan Komisioner. (2) Bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Eksekutif menyampaikan pula evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan kepada Dewan Komisioner. (3) Bentuk dan susunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner. BAB X PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS Pasal 87 Dewan Komisioner menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disetujui, serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 88 (1) LPS wajib menyusun laporan tahunan untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan kerja dan laporan keuangan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (4) Hasil audit laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya. (5) Bentuk dan susunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner. Pasal 89 (1) LPS wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. (2) LPS wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang memiliki peredaran luas, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. (3) Bentuk dan susunan laporan keuangan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisioner. BAB XI HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN Pasal 90 (1) Dalam menjalankan tugasnya, LPS dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga dalam negeri dan luar negeri. (2) LPS dapat bertindak sebagai anggota dari organisasi atau lembaga internasional mewakili Negara Republik Indonesia apabila terdapat ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional tersebut mengharuskan atas nama Negara. BAB XII KERAHASIAAN DATA Pasal 91 (1) Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS wajib merahasiakan semua dokumen, informasi, dan catatan yang diperoleh atau dihasilkan dalam pelaksanaan tugasnya yang harus dirahasiakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif, pegawai LPS, atau setiap pihak yang bertugas untuk dan atas nama LPS yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA Pasal 92 (1) LPS menjatuhkan sanksi administratif pada bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf d. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif dan/atau bunga. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk setiap periode termasuk bunga; b. terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dikenakan denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan penyampaian laporan. (4) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan LPS. Pasal 93 LPS menyampaikan informasi kepada LPP mengenai bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 92. Pasal 94 (1) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dan/atau menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f serta Pasal 92, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Direksi, komisaris, dan/atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 95 (1) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya atau bank dalam likuidasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan/atau Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Anggota Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif dan pegawai LPS, atau pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh LPS untuk melakukan tugas tertentu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (3) Setiap orang atau badan yang memberikan data, informasi, dan/atau laporan, yang berkaitan dengan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 7 yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan, dipidana dengan pidana, penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Setiap orang atau badan yang menolak memberikan kepada LPS data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan. paling lama 3 (tiga) tahun, serta denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,000,00 (tiga miliar rupiah). BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 96 (1) LPS melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi bank berdasarkan prinsip syariah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 97 (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Bank yang telah memiliki izin usaha dinyatakan menjadi peserta Penjaminan. (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak LPS beroperasi secara efektif. Pasal 98 Proses likuidasi yang dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai likuidasi bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Pasal 99 (1) Selama pengawasan perbankan masih diselenggarakan oleh Bank Indonesia, anggota Dewan Komisioner yang berasal dari LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dirangkap oleh anggota Dewan Komisioner dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c. (2) Selama anggota Dewan Komisioner dari LPP dirangkap oleh anggota Dewan Komisioner dari Bank Indonesia, anggota Dewan Komisioner yang berasal dari dalam atau luar LPS berjumlah 4 (empat) orang. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 100 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku sejak 18 (delapan belas) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku efektif. (2) Dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku penahapan nilai Simpanan yang dijamin sebagai berikut: a. selama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini berlaku efektif, seluruh nilai Simpanan dijamin; b. 6 (enam) bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, nilai Simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); c. 6 (enam) bulan berikutnya sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir, nilai Simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), penahapan nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 101 Untuk pertama kali, anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif diangkat untuk masa jabatan sebagai berikut: a. anggota Dewan Komisioner yang merupakan ketua diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun; b. Kepala Eksekutif diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; c. anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d yang bukan merupakan ketua diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Pasal 102 Ketentuan mengenai likuidasi bank dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank tidak berlaku untuk likuidasi bank yang terjadi setelah Undang-Undang ini berlaku. Pasal 103 Undang-Undang ini mulai berlaku efektif 12 (dua belas) bulan setelah diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan Di Jakarta Pada Tanggal 22 September 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 22 September 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 96.

UU No.32 tahun 1964 tentang Pengaturan Lalu-Lintas Devisa

Veggy — Thu, 01 Mar 2007 00:43:13 CST

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1964 TENTANG PERATURAN LALU-LINTAS DEVISA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyusunan perekonomian pada taraf Nasional Demokratis menuju ke arah pembangunan Negara dan Masyarakat Sosialis Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Panca Sila sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik dan Deklarasi Ekonomi, perlu diganti peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang diwariskan dari kekuasaan Kolonial; b. bahwa devisa merupakan salah satu alat dan sumber pembiayaan yang penting untuk Negara dan oleh karena itu persoalan lalu-lintas devisa perlu diatur sebaik-baiknya untuk memperlancar lalu-lintas perdagangan/pembayaran dengan luar negeri dan untuk memperkuat kedudukan keuangan Negara dalam bidang devisa melalui pengerahan dana dan daya dari seluruh masyarakat; c. bahwa "Deviezen Ordonnantie 1940" dan "Deviezen Verordening 1940" menurut sifatnya dan maknanya bertentangan dengan peraturan devisa yang diperlukan pada tingkat Revolusi Indonesia dewasa ini, dan berhubung dengan itu perlu diganti dengan peraturan devisa baru untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 23 dan pasal 33 Undang-undang Dasar; 2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960 dan No. IV/MPRS/1963. Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG, MEMUTUSKAN: Mencabut: "Deviezen Ordonnantie 1940" (Staatsblad 1940 No. 205) dan "Deviezen Verordening 1940" (Staatsblad 1940 No. 291) kedua-duanya sebagaimana telah diubah dan ditambah; Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN LALU-LINTAS DEVISA, sebagai berikut: BAB I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam menjalankan Undang-undang ini dan peraturan yang didasarkan atasnya, maka yang diartikan dengan istilah: 1. Dewan adalah: Dewan Lalu-Lintas Devisa; 2. Biro adalah: Biro Lalu-Lintas Devisa; 3. Emas adalah: Mata uang emas, emas yang belum atau telah diolah, terkecuali emas yang berwujud perhiasan atau barang pakai. 4. Devisa adalah: a. saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia; b. valuta asing lainnya, tidak termasuk uang logam, yang mempunyai catatan kurs dari Bank Indonesia. 5. Effek adalah: Tanda pencatatan dalam buku pinjaman atau daftar saham, obligasi, surat gadai, saham dan tanda keuntungan termasuk talon, kupon dan bukti deviden. 6. Bank Devisa adalah: Bank Indonesia dan Bank Negara lain, yang ditunjuk olehnya untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu-lintas pembayaran dengan luar negeri.

Badan Hukum Indonesia adalah:

Suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan disahkan oleh instansi yang berwajib menurut hukum itu, yayasan yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia, tidak termasuk badan hukum yang saham-sahamnya sebagian atau seluruhnya berada dalam tangan warga-negara asing atau badan hukum asing; b. Badan Hukum Asing: Suatu badan hukum yang tidak tercakup dalam sub a. 8. Impor adalah: Pemasukan barang dari luar Indonesia ke dalam peredaran. 9. Ekspor adalah: Pengiriman barang ke luar Indonesia dari peredaran. Dengan ekspor juga diartikan: a. melaporkan barang untuk ekspor pada pegawai Bea dan Cukai yang bersangkutan; b. menyerahkan barang kepada seorang pengusaha pengangkutan untuk diangkut ke luar negeri; c. memasukkan barang kedalam sebuah alat pengangkutan atau memasangnya pada sebuah alat pengangkutan atau mempunyai persediaan barang di dalam pengangkutan yang langsung atau tidak langsung akan diberangkatkan ke luar negeri, jikalau tidak dapat dianggap bahwa barang itu dimasukkan untuk tinggal di dalam negeri; d. menyiapkan sebuah alat pengangkutan untuk berangkat jikalau alat itu jelas dimaksudkan untuk diekspor; e. tidak membongkar barang ditempat yang telah ditentukan dalam masa waktu yang telah ditetapkan yang mungkin diperpanjang dalam hal barang itu menurut dokumen-dokumen yang telah diserahkan pada Bea dan Cukai atau yang telah dibuat berdasarkan keterangan lisan oleh Bea dan Cukai, sedang diangkut dari satu tempat di Indonesia ketempat tujuan yang lain didalam wilayah Indonesia, kecuali jikalau yang berkepentingan membuktikan bahwa barang itu telah dibongkar ditempat yang lain di Indonesia ataupun bahwa barang itu dalam perjalanan ketempat itu telah hilang. BAB II PENGUASAAN DEVISA OLEH NEGARA Pasal 2 Devisa yang berasal dari kekayaan alam dan usaha Indonesia dikuasai oleh Negara seperti ditetapkan dalam pasal 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dari Undang-undang ini, dalam Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan pasal yang tersebut terakhir dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan selanjutnya. BAB III DANA DEVISA Pasal 3 (1) Devisa yang diharuskan untuk diserahkan menurut pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 merupakan Dana Devisa. (2) Dana Devisa ditatausahakan dan diurus oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. BAB IV DEWAN LALU-LINTAS DEVISA DAN BIRO LALU-LINTAS DEVISA Pasal 4 Agar devisa yang diperlukan guna pemeliharaan ekonomi masyarakat, peninggian tingkat hidup rakyat serta pembangunan Negara dalam arti materiil dan spiritual tersedia, maka wewenang pemupukan Dana Devisa dan pengaturan devisa lainnya dalam rangka suatu Anggaran Devisa ditugaskan pada suatu Dewan Lalu-Lintas Devisa yang diketuai oleh Perdana Menteri/Wakil-wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan sebagai Wakil Ketua dan anggota-anggotanya terdiri dari Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri-menteri yang berkewajiban langsung dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 5

(1)

Pelaksanaan tugas sehari-hari dari Dewan termaksud pada pasal 4 diatas diserahkan kepada Menteri Urusan Bank Sentral Gubernur Bank Indonesia;

b. Sebagai alat pelaksanaan dalam hal ini di Jakarta diadakan suatu Biro Lalu-Lintas Devisa yang pimpinannya ada ditangan Menteri Urusan Bank Sentral Gubernur Bank Indonesia. (2) Organisasi, tugas dan wewenang Biro selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral Gubernur Bank Indonesia mengingat petunjuk-petunjuk dari Dewan. (3) Untuk menutup biaya-biaya yang diperlukan dapat dipungut retribusi yang besarnya dan cara memungutnya diatur oleh Dewan. Pasal 6 Guna penyelenggaraan tugasnya seperti termaksud pada pasal 4 Pimpinan Biro dengan mengingat petunjuk-petunjuk Dewan berwenang untuk: a. memerintahkan setiap orang, badan hukum perseorangan, dan perserikatan orang lainnya yang berada di Indonesia supaya disampaikan kepadanya keterangan dan laporan mengenai transaksi dan lalu-lintas devisa dan lain-lainnya yang dianggap perlu. b. memerintahkan diadakannya penyelidikan oleh satu atau beberapa orang ahli atau badan yang ditunjuk olehnya. Barangsiapa diminta bantunnya guna penyelidikan termaksud, wajib memberikannya. BAB V EKSPOR BARANG DAN PEMBERIAN JASA Pasal 7 (1) Ekspor barang yang berada di dalam wilayah Indonesia keluar negeri atau penjualan barang yang berada di luar Indonesia dan berasal dari Indonesia yang belum dijual harus dilakukan dengan menuntut pembayaran dalam devisa menurut harga dan syarat yang ditentukan dan diumumkan oleh Pimpinan Biro. (2) Penyerahan devisa kepada Dana Devisa yang caranya ditentukan di bawah ini berdasarkan atas harga termaksud dalam ayat (1). Harga ini dinamakan harga penyerahan. Pasal 8 (1) Barangsiapa hendak melakukan ekspor seperti termaksud dalam pasal 7 berkewajiban untuk menutup kontrak valuta dengan suatu bank devisa dan menyerahkan piutang itu kepada bank devisa, untuk diambil-alih atau ditagih pembayarannya. (2) Kontrak-valuta termaksud dalam ayat (1) terbatas pada jumlah valuta asing yang dihitung berdasarkan harga penyerahan dan harus ditagih dalam valuta yang sama jenisnya serta menyebutkan jangka waktu penyerahan seperti telah ditentukan oleh Pimpinan Biro. (3) Pada waktu mengirimkan barang ke luar negeri eksportir diwajibkan untuk menyampaikan kepada pejabat Bea dan Cukai setempat dari mana barang ekspor Indonesia akan dikirimkan keluar negeri suatu pemberitahuan tentang pengeluaran barang yang bentuknya ditetapkan oleh Pimpinan Biro. Pemberitahuan termaksud harus disusun sesederhana mungkin dan disampaikan dengan disertai kontrak-valuta sebagaimana termaksud dalam ayat (1) Pasal 9 (1) Barangsiapa telah mengekspor barang berkewajiban untuk: a. menyerahkan dokumen yang dapat diperdagangkan dan yang membuktikan hak sipemegangnya atas barang yang diekspor kepada suatu bank devisa; b. menjual jumlah valuta asing yang harus diserahkan kepada Dana Devisa kepada bank devisa, terkecuali yang mengekspor dapat membuktikan bahwa penjualan valuta asing termaksud belum atau tidak dapat dilakukan karena hal-hal di luar kekuasaannya. (2) Bank devisa berkewajiban untuk membeli valuta asing itu yang diajukan kepadanya dengan membayar nilai lawan dalam Rupiah yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 10 (1) Pimpinan Biro mengingat petunjuk-petunjuk Dewan menentukan dalam hal pemberian jasa manakah oleh warga-negara Indonesia dan badan Hukum Indonesia kepada luar negeri harus dituntut pembayaran dalam devisa yang untuk sebagian atau seluruhnya harus diserahkan kepada Dana Devisa menurut syarat yang ditentukan oleh Pimpinan Biro. Penentuan demikian dapat pula dilakukan terhadap pemberian jasa oleh warga-negara asing atau badan hukum asing yang berada di Indonesia. Pimpinan Biro dapat pula menunjuk sumber-sumber penerimaan devisa lainnya yang hasilnya harus diserahkan sebagian atau seluruhnya pada Dana Devisa. (2) Dalam hal seperti termaksud dalam ayat (1) Pimpinan Biro dapat menentukan, bahwa setelah jumlah valuta asing yang harus diserahkan kepada Dana Devisa tersedia untuk yang telah memberikan jasa, valuta asing itu harus dijual kepada bank devisa. (3) Bank devisa berkewajiban untuk membeli valuta asing itu dengan membayar nilai lawan rupiah yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 (1) Bank devisa yang telah membeli valuta asing seperti termaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (3) berkewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia. (2) Penggantian nilai lawan dalam Rupiah untuk devisa yang diserahkan kepada Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BAB VI IMPOR BARANG DAN PENERIMAAN JASA DARI LUAR NEGERI ATAS BEBAN DANA DEVISA Pasal 12 Impor barang dari luar negeri atas beban Dana Devisa hanya boleh diadakan jikalau untuk itu telah dikeluarkan izin umum atau khusus oleh Pimpinan Biro dengan syarat yang ditentukan olehnya. Pasal 13 (1) Barangsiapa telah mendapat izin untuk impor seperti dimaksud dalam pasal 12 berkewajiban untuk menutup kontrak-valuta dengan bank devisa untuk jumlah yang disediakan oleh Biro untuk impor barang tersebut dan harus berbunyi dalam valuta yang sama jenisnya serta menyebutkan jangka waktu pembayaran seperti telah ditentukan oleh Biro. (2) Pada waktu pemasukan barang dari luar negeri importir diwajibkan untuk menyampaikan kepada pejabat Bea dan Cukai setempat di mana barang impor akan dimasukkan suatu pemberitahuan tentang pemasukan barang yang bentuknya ditetapkan oleh Biro. Pemberitahuan itu harus disusun sesederhana mungkin dan disampaikan dengan disertai izin sebagaimana termaksud dalam ayat (1). Pasal 14 (1) Pengeluaran devisa lainnya daripada yang termaksud dalam pasal 12 atas beban Dana Devisa Negara hanya boleh dilakukan berdasarkan izin umum atau khusus yang dikeluarkan oleh Biro. (2) Perjanjian-perjanjian yang akan mengakibatkan beban atas Dana Devisa harus disetujui lebih dahulu oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia. Jika persetujuan tidak diberikan kewajiban membayar hanya dapat dipenuhi dari devisa yang dimaksudkan dalam Bab VII. BAB VII PENGUASAAN DEVISA YANG TIDAK DIHARUSKAN UNTUK LANGSUNG DISERAHKAN KEPADA DANA DEVISA Pasal 15 Segala sesuatu yang bertalian dengan penggunaan, pembebanan dan pemindahan hak atas devisa yang tidak diharuskan untuk langsung diserahkan kepada Dana Devisa menurut pasal 11 diatur berdasarkan rencana penggunaan devisa dengan Peraturan Pemerintah. BAB VIII KEWAJIBAN MENDAFTAR DAN MENYIMPAN EFFEK Pasal 16 (1) Warga-negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berkewajiban untuk menyimpan dalam simpanan terbuka effek yang berbunyi dalam mata uang lain daripada Rupiah, yang dimilikinya pada waktu peraturan ini mulai berlaku dan yang diperolehnya sesudah waktu itu, pada bank devisa Pemerintah atau pada korespondennya di luar negeri atas nama bank devisa Pemerintah bersangkutan. Penyimpanan ini harus dilakukan dalam batas waktu enam bulan sesudah peraturan ini berlaku atau tiga bulan sesudah effek diperolehnya. (2) Kewajiban tersebut dalam ayat (1) berlaku pula untuk warga-negara asing dan badan hukum asing untuk: a. effek yang berbunyi dalam mata uang Rupiah; b. effek yang berbunyi dalam mata uang lain daripada Rupiah, sekedar dimiliki sebelum Undang-undang ini berlaku. (3) Bank tersebut dalam ayat (1) berkewajiban untuk mendaftarkan effek yang disimpan padanya menurut petunjuk Pimpinan Biro, dengan ketentuan bahwa effek yang diajukan untuk disimpan setelah lewatnya jangka waktu yang ditetapkan diatas, hanya dapat didaftarkan dengan izin Biro. (4) Dalam menjalankan ketentuan dalam ayat (1) ditentukan bahwa effek yang dikeluarkan sebelum 29 Desember 1949 oleh badan hukum di Indonesia baik yang berwarga-negara Indonesia maupun asing, dianggap sebagai effek yang harus disimpan dalam simpanan terbuka. (5) Biro berwenang untuk menentukan bilamana effek yang telah disimpan dapat dikembalikan kepada yang berhak. BAB IX LARANGAN Pasal 17 (1) Impor dan ekspor mata uang Rupiah dilarang terkecuali dengan izin Pimpinan Biro. (2) Ekspor dari benda yang berikut: a. Emas, b. uang kertas asing, effek yang berbunyi dalam mata uang Rupiah, dilarang terkecuali dengan izin umum atau khusus dari Biro. (3) Pimpinan Biro dengan mengingat petunjuk-petunjuk Dewan dapat membatasi jumlah uang kertas asing yang dapat diimpor. (4) Effek yang berbunyi dalam mata uang lain daripada rupiah dilarang diekspor oleh warga-negara Indonesia, terkecuali dengan izin umum atau khusus dari Biro. (5) Warga-negara asing atau badan hukum asing, dilarang untuk membeli dan memperoleh dengan cara dan dalam bentuk apapun juga effek yang berbunyi dalam mata uang Rupiah, terkecuali dengan izin umum atau khusus dari Biro. (6) Warga-negara asing atau badan hukum asing dilarang untuk mengekspor effek termaksud dalam pasal 16 sub (2) (b), terkecuali dengan izin dari Biro. (7) Pimpinan Biro mengingat petunjuk-petunjuk Dewan dapat menentukan, bahwa warga-negara asing atau badan hukum asing tertentu dilarang untuk memperoleh kredit dari bank atau mengadakan pinjaman, termasuk mengeluarkan obligasi, saham, tanda pinjaman jangka panjang lainnya dan tanda pinjaman jangka pendek yang berbunyi dalam mata uang rupiah. BAB X KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM PIDANA DEVISA DAN HUKUM ACARA PIDANA DEVISA Pasal 18 Terkecuali jika suatu perbuatan dengan nyata dalam Undang- undang ini disebut kejahatan atau pelanggaran pidana, semua perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan yang didasarkan atasnya dipandang sebagai pelanggaran administratif, yang hanya dikenakan denda administratif atau pidana administratif lain menurut ketentuan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Biro mengingat petunjuk-petunjuk Dewan. Denda ini setinggi-tingginya berjumlah dua puluh lima juta rupiah. Pasal 19 (1) Dewan mempunyai hak interpretasi yang tertinggi tentang Undang-undang ini dan tentang peraturan yang didasarkan atasnya. (2) Dewan berwenang mengusulkan kepada Menteri/Jaksa Agung agar terhadap sesuatu tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini tidak akan dilakukan penuntutan. Usul tersebut disertai dengan alasan-alasan. (3) Jaksa dan Hakim dalam menjalankan tugas kewajibannya berdasarkan Undang-undang Pokok Kejaksaan dan Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman wajib mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2). Pasal 20 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (6) maka pelanggaran pasal, 7, 8, 9, 10, 11, 16 dan 17 yang dibuat dengan sengaja dan dapat berakibat kerugian untuk negara yang meliputi jumlah yang besarnya lebih dari nilai lawan 88,8671 gram emas murni dalam valuta asing untuk tiap perbuatan, dinyatakan sebagai kejahatan. (2) Jika kerugian termaksud dalam ayat (1) besarnya tidak melebihi nilai lawan 8886,71 gram emas murni dalam valuta asing, maka pelanggar itu dikenakan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan/atau pidana denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah. (3) Jika kerugian termaksud dalam ayat (1) besarnya melebihi nilai lawan 8886,71 gram emas murni dalam valuta asing maka pelanggar itu diberi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan/atau pidana denda setinggi-tingginya seratus juta rupiah. (4) Barang terhadap mana perbuatan tersebut dalam ayat (2) dan (3) dilakukan dapat dirampas untuk Negara. (5) Jika kerugian yang tersebut dalam ayat (1) tidak melampaui nilai lawan 88,8671 gram emas murni dalam valuta asing, maka perbuatan itu dinyatakan pelanggaran administratif. (6) Jikalau pelanggaran pasal 7, 8, dan 9 berupa tidak melaksanakan ekspor sebagian atau seluruhnya ataupun bersifat tidak mentaati jangka waktu yang ditetapkan untuk suatu perbuatan dalam penyelenggaraan ekspor, maka pelanggaran itu dipandang pelanggaran administratif. (7) Jika tindak pidana dilakukan tidak dengan sengaja, maka pidana tertingginya ditetapkan sepertiga dari pidana tertinggi apabila dengan sengaja. Pasal 21 Pelanggaran pasal 12 dan 13 dinyatakan sebagai pelanggaran administratif. Pasal 22 (1) Barangsiapa setelah mendapat perintah seperti termaksud dalam pasal 6 sub a dengan sengaja tidak memenuhi perintah itu tanpa alasan yang sah ataupun dengan sengaja menyampaikan keterangan yang tidak benar dalam memenuhi perintah itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. (2) Perbuatan ini merupakan kejahatan. Pasal 23 (1) Barangsiapa karena jabatannya atau pekerjaannya tersangkut dalam penyelenggaraan Undang-undang ini dan peraturan yang didasarkan atasnya wajib merahasiakan semua yang diketahuinya karena jabatan atau pekerjaan itu, kecuali jika ia harus memberikan keterangan justru karena jabatan atau pekerjaan itu terhadap pihak ketiga. (2) Kewajiban ini berlaku pula untuk para ahli yang berhubung dengan penyelenggaraan Undang-undang dan peraturan yang didasarkan atasnya diminta memberikan nasihatnya atau yang diserahi melakukan sesuatu pekerjaan. Pasal 24 (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar kewajiban untuk merahasiakan sebagaimana termaksud dalam pasal 23 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. (2) Perbuatan tersebut di atas merupakan kejahatan. Pasal 25 (1) Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya. (2) Suatu tindak pidana dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut. (3) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus, atau jika ada lebih dari seorang pengurus, oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri dipengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa kemuka hakim. (4) Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penyerahan surat-surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau di tempat tinggal kepala pengurus itu atau di tempat pengurus bersidang atau berkantor. Pasal 26 (1) Untuk penyidikan tindak pidana yang tersebut dalam Undang-undang ini disamping pegawai-pegawai yang pada umumnya diberi tugas menyidik tindak pidana, ditunjuk pula: a. pegawai Bea dan Cukai, b. pegawai Biro yang ditunjuk oleh Dewan. (2) Pegawai penyidik tersebut di atas sewaktu-waktu berwenang untuk melakukan penyitaan, begitu juga untuk menuntut penyerahan supaya dapat disita daripada segala barang yang dapat dipakai untuk mendapatkan kebenaran atau yang dapat diperintahkan untuk dirampas, dimusnahkan atau dirusakkan supaya tidak dapat dipakai lagi. (3) Mereka sewaktu-waktu berwenang untuk menuntut pemeriksaan segala surat yang dianggap perlu untuk diperiksa guna melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. (4) Mereka sewaktu-waktu berwenang untuk memasuki semua tempat yang dianggap perlu guna melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Mereka berkuasa untuk menyuruh agar dikawani oleh orang-orang tertentu yang mereka tunjuk. Jika dianggap perlu mereka memasuki tempat-tempat tersebut dengan bantuan polisi. Pasal 27 (1) Biro berwenang untuk memerintahkan penyerahan barang atau effek, yang diperoleh dengan jalan melanggar Undang-undang ini dan peraturan yang didasarkan atasnya atau dengan mana, ataupun tentang mana perbuatan itu telah dilakukan, atau yang merupakan pokok perbuatan sedemikian, dari yang melanggar, baik perseorangan maupun badan hukum. (2) Perintah ini dalam hal tindak pidana hanya dapat diberikan, jikalau diputuskan bahwa tidak akan diadakan tuntutan. Perintah termaksud diberikan dengan surat perintah tercatat. (3) Jikalau dalam batas waktu tiga bulan perintah ini tidak dipenuhi, maka Biro dapat menetapkan jumlah paksaan dalam mata uang rupiah yang harus dibayarkan kepadanya dalam batas waktu yang ditetapkan olehnya. (4) Jumlah paksaan yang tersebut dalam ayat (3) di atas dan denda administratif yang tersebut dalam pasal 18 dapat dipungut dengan surat paksa, yang dikeluarkan atas nama Pimpinan Biro dan dapat dilaksanakan menurut ketentuan mengenai surat paksa dalam Peraturan Pajak Berkohir. BAB XI KETENTUAN LAIN Pasal 28 Tiap perjanjian yang diadakan dengan melanggar Undang-undang ini dan peraturan yang didasarkan atasnya adalah batal dalam arti yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Perdata. Pasal 29 (1) Dewan berwenang untuk mengeluarkan peraturan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini yang dianggapnya perlu untuk mencapai maksud dan tujuan Undang-undang ini. (2) Peraturan termaksud dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Pasal 30 Dalam menjalankan Undang-undang ini, Pimpinan Biro dengan mengingat petunjuk-petunjuk Dewan dapat: a. mengeluarkan peraturan khusus untuk Perwakilan diplomatik dan konsuler asing dan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Badan-badan International seurat izinnya adalah bebas dari bermeterai. a.Kalau satu dari dua pihak dalam melakukan sesuatu perbuatan telah mendapat izin amacam itu berikut pegawai-pegawainya yang berstatus diplomatik atau konsuler. b.mewajibkan warga-negara asing dan badan hukum asing tertentu yang diizinkan untuk berusaha di Indonesia untuk menyerahkan valuta asing ke dalam "Dana Devisa Negara" dalam menjalankan usahanya. (1) (1)Pasal 31 (1)Surat permohonan untuk mendapat izin berdasarkan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya dan juga stau pembebasan, maka pihak yang kedua tidak perlu meminta lagi izin atau pembebasan. (3) Dari semua ketentuan Undang-undang ini Dewan dapat memberikan pembebasan secara khusus atau umum dan dalam kedua hal dapat ditetapkan syarat-syarat tertentu. (4) Dewan dapat mendelegasikan wewenang ini kepada Ketua Dewan atau salah seorang anggotanya. Pasal 32 PERATURAN PERALIHAN (1) Pada hari mulai berlakunya Undang-undang ini: a. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dilebur sebagai badan hukum dan segala aktiva dan pasivanya beralih kepada Biro; b. Segala aktiva dan pasiva "Dana Devisen" dijadikan Dana Devisa. Hubungan kerja antara Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan para pegawainya diambil-alih oleh Biro. (2) Jikalau untuk sesuatu hal menurut Undang-undang ini diharuskan adanya suatu izin atau dari sesuatu kewajiban dapat diberikan pembebasan, maka izin atau pembebasan yang telah diberikan berdasarkan Deviezen-verordening 1940 dianggap sebagai berdasarkan Undang-undang ini. (3) Segala peraturan pelaksanaan dari Deviezen-ordonnantie 1940 dan Deviezen-verordening 1940 sekedar mengatur lebih lanjut hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang ini tetap berlaku pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, sampai ditarik kembali. (4) Penggunaan, pembebasan dan pemindahan hak atas valuta asing termaksud dalam Pengumuman Pimpinan L.A.A. P.L.N. No. 3 tanggal 27 Mei 1963 dan S.K.B. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Urusan Bank Sentral No. No. IE/IU/KB/32/12/SKB jo Kep. 26/UBS/64 dan Kep. 35/UBS/ No. Kep. 21/UBS/64 64 diperkenankan sampai pengumuman dan peraturan ini ditarik kembali. (5) Terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut Devizen-ordonnantie 1940 dan Deviezen-verordening 1940 merupakan tindak pidana dan tidak lagi demikian halnya menurut Undang-undang ini, berlaku peraturan yang tersebut terakhir. (6) Bank Swasta yang telah ditunjuk sebagai bank devisa menjalankan fungsinya selama masa peralihan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal 33 (1) Pasal 1 ayat 1e sub f dari Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955) dihapuskan dan diganti hingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 7, 8 dan 9 dari Undang-undang No. 32 tahun 1964 tentang "Peraturan Lalu-Lintas Devisa 1964", terkecuali jikalau pelanggaran itu berupa tidak melaksanakan ekspor sebagian atau seluruhnya ataupun tidak mentaati jangka waktu yang ditetapkan untuk suatu perbuatan dalam penyelenggaraan ekspor". (2) Undang-undang No. 4 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 91). dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 2) ditarik kembali. Pasal 34 PERATURAN PENUTUP Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Devisa 1964 dan mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 28 Desember 1964 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUKARNO Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 28 Desember 1964 SEKRETARIS NEGARA, Ttd. MOHD. ICHSAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 131

UU No.24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara

Veggy — Thu, 01 Mar 2007 00:29:32 CST

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2002

TENTANG SURAT UTANG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu ditingkatkan kemampuan dan kemandirian untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara berkesinambungan dengan bertumpu pada kekuatan masyarakat;
b. bahwa mobilisasi dana melalui pasar keuangan merupakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bahwa penerbitan Surat Utang Negara kepada publik merupakan salah satu potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan bagi negara di masa mendatang;
d. bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada pemodal perlu adanya landasan hukum atas komitmen Pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan serta penyelenggaraan manajemen Surat Utang Negara yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Surat Utang Negara.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 A, Pasal 23, Pasal 23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C, dan Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843).

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT UTANG NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.
3. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II
BENTUK DAN JENIS SURAT UTANG NEGARA

Pasal 2
(1) Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
(2) Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.

Pasal 3
(1) Surat Utang Negara terdiri atas:
a. Surat Perbendaharaan Negara;
b. Obligasi Negara.
(2) Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
(3) Obligasi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

BAB III
TUJUAN PENERBITAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 4
Surat Utang Negara diterbitkan untuk tujuan sebagai berikut:
a. membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran;
c. mengelola portofolio utang negara.

BAB IV
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
(1) Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada pada Pemerintah.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksana-kan oleh Menteri.

Pasal 6
Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia.

Pasal 7
(1) Penerbitan Surat Utang Negara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Surat Utang Negara yang akan diterbitkan dalam satu tahun anggaran.
(3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(4) Dalam hal-hal tertentu, Menteri dapat menerbitkan Surat Utang Negara melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat dan dilaporkan sebagai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.

Pasal 8
(1) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai penerbitan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Utang Negara dimaksud.
(2) Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo.
(3) Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
(4) Dalam hal pembayaran kewajiban bunga dan pokok dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Menteri melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V
PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 9
(1) Pengelolaan Surat Utang Negara diselenggarakan oleh Menteri.
(2) Pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Surat Utang Negara termasuk kebijakan pengendalian risiko;
b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio utang negara;
c. penerbitan Surat Utang Negara;
d. penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
e. pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo;
f. pelunasan; g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Surat Utang Negara.

Pasal 10
(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri membuka rekening yang merupakan bagian dari Rekening Kas Negara.
(2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11
Setiap Surat Utang Negara mencantumkan sekurang-kurangnya:
a. nilai nominal,
b. tanggal jatuh tempo,
c. tanggal pembayaran bunga,
d. tingkat bunga (kupon),
e. frekuensi pembayaran bunga,
f. cara perhitungan pembayaran bunga,
g. ketentuan tentang hak untuk membeli kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo,
h. ketentuan tentang pengalihan kepemilikan.

Pasal 12
(1) Kegiatan penatausahaan yang mencakup pencatatan kepemilik-an, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok Surat Utang Negara dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah.

Pasal 13
(1) Menteri menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan lelang Surat Perbendaharaan Negara di Pasar Perdana.
(2) Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen untuk melaksanakan lelang Obligasi Negara di Pasar Perdana.
(3) Ketentuan mengenai metode lelang, jadwal pelaksanaan lelang, kriteria peserta lelang, dan hasil akhir lelang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14
Menteri dapat menunjuk Bank Indonesia dan/atau pihak lain sebagai agen untuk melaksanakan pembelian dan penjualan Surat Utang Negara di Pasar Sekunder.

Pasal 15
Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan Surat Utang Negara dilakukan oleh instansi pemerintah yang melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal.

BAB VI
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 16
(1) Menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Utang Negara dan dana yang dikelola.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksa-naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 17
Menteri wajib secara berkala memublikasikan informasi tentang:
a. kebijakan pengelolaan utang dan rencana penerbitan Surat Utang Negara yang meliputi perkiraan jumlah dan jadwal waktu penerbitan;
b. jumlah Surat Utang Negara yang beredar beserta komposisinya, termasuk jenis valuta, struktur jatuh tempo dan tingkat bunga.

Pasal 18
Tata cara penatausahaan, pertanggungjawaban, dan publikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19
(1) Setiap orang yang meniru Surat Utang Negara atau memalsukan Surat Utang Negara dengan maksud memperdagangkan atau dengan sengaja memperdagangkan Surat Utang Negara tiruan atau Surat Utang Negara palsu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan Surat Utang Negara tidak berdasarkan Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
Surat Utang atau Obligasi Negara yang telah diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka:
a. program rekapitalisasi bank umum;
b. pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang atau obligasi;
c. pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang;
d. pembiayaan kredit program; dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan saat jatuh tempo.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbitan Surat Utang dan/atau Obligasi Negara sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 110

UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan

Veggy — Thu, 01 Mar 2007 00:16:35 CST

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1998

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor Perbankan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 28651);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34721).

Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Pasal I
Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut:
Angka 1 Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
3. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
5. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
6. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut Syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
10. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
12. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil;
13. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakahl, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina);
14. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;
15. Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten aural berharga yang bersangkutan;
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
17. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
18. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
19. Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas di mana kantor cabang tersebut. melakukan usahanya;
20. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
21. Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;
22. Pihak Terafiliasi adalah:
a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
d. pihak yang menurut perdamaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi. keluarga Pengurus.
23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
24. Lembaga Penjamin Simpanan adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;
25. Merger adalah penggabungan dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan oleh tanpa melikuidasi;
26. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut. dengan atau tanpa melikuidasi;
27. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank;
28. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.”
Angka 2 Ketentuan Pasal 6 huruf k dihapus
Angka 3 Ketentuan Pasal 6 huruf m diubah, sehingga Pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 6 Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 4 Ketentuan Pasal 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 7 huruf c menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 7 Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali Penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan”
Angka 5 Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 8 (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 6 Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta menambah ayat baru di antara ayat (4) dan ayat (5) yang dijadikan ayat (4A), sehingga Pasal 11 ayat (1)i, ayat (3), dan ayat (4A) menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 11 (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa. yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. (3A) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada: a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank; b. Anggota Dewan Komisaris; c. Anggota Direksi; d. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; e. Pejabat bank lainnya; dan f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e. (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).”
Angka 7 Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 12 (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum. (2) Ketentuan mengenai kerja sama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
Angka 8 Menambah ketentuan baru di antara Pasal 12 dan Pasal 13 yang dijadikan Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 12A (1) Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. (2) Ketentuan mengenai tatacara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
Angka 9 Ketentuan Pasal 13c diubah, sehingga Pasal 13c menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 13 Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 10 Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 16 (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri. (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: a. susunan organisasi dan kepengurusan; b. permodalan; c. kepemilikan; d. keahlian di bidang Perbankan; e. Kelayakan rencana kerja. (3) Persyaratan dan tatacara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 11 Ketentuan Pasal 17 dihapus.
Angka 12 Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 18 (1) Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. (2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. (3) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. (4) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 13 Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 19 (1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. (2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 14 Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 20 (1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.”
Angka 15 Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 21 (1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: a. Perseroan Terbatas; b. Koperasi; atau c. Perusahaan Daerah.”
Angka 16 Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 22 (1) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau b. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. (2) Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 11/ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 17 Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 26 (1) Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. (2) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan atau melalui bursa efek. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
Angka 18 Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 27 Perubahan kepemilikan bank wajib: a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan b. dilaporkan kepada Bank Indonesia."
Angka 19 Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 28 (1) Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.”
Angka 20 Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 29 (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. (5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.” Angka 21 Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 31 Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank,baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.” Angka 22 Menambah ketentuan baru di antara Pasal 31 dan Pasal 32 yang dijadikan Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 31A Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.” Angka 23 Ketentuan Pasal 32 dihapus. Angka 24 Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 33 (1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia. (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 25 Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 37 (1) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar: a. pemegang saham menambah modal; b. pemegang saham mengganti .Dewan Komisaris dan atau Direksi bank; c. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya; d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain; g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain. (2) Apabila: a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem Perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan Direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. (3) Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.”
Angka 26 Menambah 2 (dua ketentuan baru di antara Pasal 37 dan Pasal 38 yang diajukan Pasal 37A dan Pasal 378, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: “Pasal 37A (1) Apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, Pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan Perbankan. (2) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan program penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada badan dimaksud. (3) Dalam melaksanakan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) serta memenang lain yaitu: a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham; b. Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang Direksi dan Komisaris bank; c. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik di dalam maupun di luar negeri; d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus merugikan bank; e. menjual atau mengalihkan kekayaan bank, Direksi, Komisaris, dan pemegang saham tertentu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum; menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur; f. mengalihkan pengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain; g. melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui pengonversian tagihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank; h. melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan Surat Paksa; i. melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang; j. melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan tersebut; k. menghitung dan menetapkan kerugian yang dialami bank dalam program penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan, dan bilamana kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, Komisaris, dan atau pemegang saham, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan; l. menetapkan jumlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang saham bank dalam program penyehatan; m. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf m. (4) Tindakan penyehatan Perbankan oleh badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sah berdasarkan Undang-undang ini. (5) Atas permintaan badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud. (6) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus. (7) Badan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. (8) Apabila menurut penilaian Pemerintah, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, Pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut. (9) Ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 37B (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan. (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia. (4) Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
Angka 27 Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 40 (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 , Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.”
Angka 28 Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 41 (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.”
Angka 29 Menambah ketentuan baru di antara Pasal 41 dan Pasal 42 yang dijadikan Pasal 41A, yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 41A (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara. (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama Nasabah Debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan."
Angka 30 Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 42 (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.” (3)
Angka 31 Menambah ketentuan baru di antara Pasal 42 dan Pasal 43 yang dijadikan Pasal 42A, yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 42A Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.” Angka 32 Menambah ketentuan baru di antara Pasal 44 dan Pasal 45 (2) yang dijadikan Pasal 44A, yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 44A (1) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut. (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.”
Angka 33 Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 46 (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”
Angka 34 Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 47 (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."
Angka 35 Menambah ketentuan baru di antara Pasal 47 dan Pasal 48 yang dijadikan Pasal 47A, yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 47A Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."
Angka 36 Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 48 (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
Angka 37 Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 49 (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank; b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."
Angka 38 Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 50 Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000. 000.00 (seratus miliar rupiah).”
Angka 39 Menambah ketentuan baru di antara Pasal 50 dan Pasal 51 yang dijadikan Pasal 50A, yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 50A Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”
Angka 40 Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 51 ayat (1) menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 51 (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A. Pasal 48 ayat (1). Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.”
Angka 41 Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 seluruhnya berbunyi sebagai berikut: “Pasal 52 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49. dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah: a. denda uang; b. teguran tertulis, c. penurunan tingkat kesehatan bank; d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring; e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan; f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. g. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan. (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
Angka 42 Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut: “Pasal 55 Bank yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-undang ini.”
Angka 43 Menambah ketentuan baru di antara Pasal 59 dan Pasal 60 yang dijadikan Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut: “Pasal 59A Badan khusus yang melakukan tugas penyehatan Perbankan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.”
Pasal II Dengan berlakunya Undang-undang ini, Peraturan tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9), dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 November 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 10 November 1998
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd. AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 182

Strukturalisme Vs Poststrukturalisme

Veggy — Wed, 28 Feb 2007 23:59:04 CST

(Essay ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah Teori Posmodernisme)

Representasi, Negosiasi Makna, dan Subjektivitas Etnografi Pendahuluan

Poststrukturalis – sebagai bagian dari posmodernisme – memfokuskan dalam kerja diskursif terhadap pola linguistik yang memproduksi subjektivitas dan identitas (Mumbly dan Putnam, 1992). Terdapat perbedaan antara postrukturalis dengan posmodernisme. Posmodernisme lebih berorientasi kepada kritik kultural sedangkan postrukturalis berkonsentrasi pada permasalahan metode dan epistimologinya, misalnya pada kerja dekonstruksi, diskursus bahasa, makna dan simbol. Poststrukturalis adalah kerja dengan lingkup yang lebih khusus dibandingkan posmodernisme (Alvesson dan Skoldberg, 2000). Dalam pandangan poststrukturalis, bahasa (teks) bukan sekedar menampilkan atau merepresentasikan suatu realitas, melainkan memproduksi realitas baru. Permasalahan yang akan berusaha dibahas dalam tulisan ini adalah permasalahan apa yang dihadapi oleh para etnografer berkaitan dengan : apakah simbol yang dimiliki para etnografer tidak mencukupi untuk dipadankan dengan ekspresi realitas yang dikajinya, ataukah keterbatasan kemampuan etnografer itu sendiri dalam menganalisis?

Strukturalisme dan Oposisi Biner : Suatu Pengantar

Sebelum melangkah lebih jauh dalam postrukturalis dan posmodernisme, ada baiknya dimulai pemberangkatannya melalui kajian strukturalis terhadap oposisi biner terlebih dahulu. Konsep oposisi biner mula-mula diteorisikan oleh ahli bahasa Ferdinand de Saussure. Tetapi Claude Levi-Strauss-lah yang membuatnya menjadi sangat berpengaruh. Strauss adalah antropolog strukturalis yang banyak menggunakan teori-teori bahasa Saussure sebagai suatu sistem struktural untuk menganalisa semua proses kultural seperti cara memasak, cara berpakaian, sistem kekeluargaan, mitos dan legenda dalam masyarakat. Bagi Strauss, oposisi biner adalah 'the essence of sense making': struktur yang mengatur sistem pemaknaan kita terhadap budaya dan dunia tempat kita hidup. Oposisi biner adalah sebuah sistem yang membagi dunia dalam dua kategori yang berhubungan. Dalam struktur oposisi biner yang sempurna, segala sesuatu dimasukkan dalam kategori A maupun kategori B, dan dengan memakai pengkategorian itulah, kita mengatur pemahaman dunia di luar kita. Suatu kategori A tidak dapat eksis dengan sendirinya tanpa berhubungan secara struktural dengan kategori B. Kategori A masuk akal hanya karena ia bukan kategori B. Tanpa kategori B, tidak akan ada ikatan dengan kategori A, dan tidak ada kategori A. Dalam sistem biner, hanya ada dua tanda atau kata yang hanya punya arti jika masing-masing beroposisi dengan yang lain. Keberadaan mereka ditentukan oleh ketidakberadaan yang lain. Misalnya dalam sistem biner laki-laki dan perempuan dan laki-laki, daratan dan lautan, atau antara anak-anak dan orang dewasa. Seseorang disebut laki-laki karena ia bukan perempuan, sesuatu itu disebut daratan karena ia bukan lautan, begitu seterusnya. Oposisi biner adalah produk dari 'budaya', ia bukan bersifat 'alamiah'. Ia adalah produk dari sistem penandaan, dan berfungsi untuk menstrukturkan persepsi kita terhadap alam natural dan dunia sosial melalui penggolongan-penggolongan dan makna. Strauss juga menyebutkan konsep dasar dari oposisi biner yaitu 'the second stage of the sense-making process': penggunaan kategori-kategori sesuatu yang hanya eksis di dunia alamiah (sesuatu yang kongkret) untuk menjelaskan kategori-kategori konsep kultural yang abstrak. Contoh sederhana dari konsep ini misalnya diberikan oleh John Fiske (1994): konsep oposisi biner angin badai dan angin tenang (kongkret) misalnya, bisa disejajarkan dengan oposisi biner alam yang kejam dan alam yang tenang (abstrak). Proses transisi metafor dari sesuatu yang abstrak dalam sesuatu yang kongkret ini dinamakan Strauss sebagai 'the logic of concrete'. Secara struktur oposisi biner berhubungan satu dengan yang lain, dan bisa ditransfor-masikan dalam sistem-sistem oposisi biner yang lain. Oposisi biner menimbulkan posisi-posisi ambigu yang tidak bisa dimasukkan dalam kategori A atau kategori B, yang bisa disebut dengan atau ‘kategori ambigu’ atau 'kategori skandal' (Strauss lebih senang menyebutnya dengan 'anomalous category‘). ‘Kategori anomali’ muncul dan mengganggu sistem oposisi biner. Ia mengotori kejernihan batas-batas oposisi biner. Antara anak-anak dan orang dewasa, ada posisi remaja. Antara daratan dan lautan, ada pantai. Antara orang hidup dan orang mati ada sesuatu yang disebut vampir, hantu, zombi. Antara laki-laki dan perempuan ada gay/lesbian/banci. Pantai, remaja, vampir/hantu/zombi, atau gay/lesbian/banci adalah 'kategori anomali'.

Strukturalisme vs Poststrukturalisme

Para strukturalis seperti Claude Levi-Struss, atau setidaknya para pemikir yang sejalan dengan pemikiran strukturalisme, misalnya Max Weber, Emile Durkheim, dan Ferdinand de Soussaure memiliki berbagai pandangan mengenai relasi fenomena sosial. Levi-Strauss mengkonsepkan oposisi biner pada struktur kesadaran manusia yang yang membentuk transformasi antara struktur nirsadar (unconsciouss structure) dalam pikiran manusia yang memepengaruhi struktur permukaan (surface structure). Weber dalam hipotesisnya menyatakan bahwa ada makna yang tunggal atau yang sama yang merupakan produk kesepakatan. Durkheim beranggapan bahwa fakta sosial terbentuk dari suatu kesadaran kolektif. Soussaure memastikan bahwa ada hubungan yang jelas antara signified dan signifier. Selain para strukturalis, Marx dan Marxis menyatakan bahwa ekonomilah sebagai base-structure yang telah mempengaruhi super-structure seperti politik, budaya, sosial. Bila dirangkum pandangan dari para strukturalis dan Marxis tersebut, maka dinyatakan bahwa terdapat komunikasi satu arah dengan pemaknaan tunggal yang membentuk fenomena sosial. Kebenaran dipandang bersifat univokal. Strukturalisme lebih tertarik untuk berbicara tentang praktek-praktek penandaan dimana makna merupakan produk dari struktur atau regularitas-regularitas yang dapat diramalkan yang terletak di luar jangkauan manusia (human agents). Sebagaimana ditunjukkan Chris Barker (2000), strukturalisme sebenarnya bisa dilacak kembali pada karya-karya Emille Durkheim yang menolak anggapan empirisis bahwa pengetahuan merupakan derivasi langsung dari pengalaman. Tetapi strukturalisme yang dikenal sekarang adalah strukturalisme Ferdinand deSaussure dan Levi-Strauss yang menjelaskan bahwa produksi makna merupakan efek dari struktur terdalam dari bahasa, dan kebudayaan bersifat analog dengan struktur bahasa, yang diorganisasikan secara internal dalam oposisi biner: hitam-putih, baik-buruk, lelaki-perempuan dan lain sebagainya. Dalam konteks pengabaian human agents, strukturalisme bersifat antihumanis. Konsep strukturalisme tentang kebudayaan lebih memusatkan perhatiannya pada sistem-sistem relasi dari struktur-struktur yang mendasari sesuatu (umumnya bahasa) dan aturan-aturan bahasa yang memungkinkan terjadinya makna. Sementara menurut Williams (1980), teks hanyalah bagian dari cara berpikir yang diproduksi oleh perubahan kondisi-kondisi sosial dan ekonomi. Kata Williams, “Kita harus berhenti dari prosedur umum untuk mengisolir objek dan kemudian menyelidiki komponen-komponennya. Sebaliknya kita harus menyelidiki praktek-praktek dan kemudian kondisi-kondisinya”. Jika kulturalisme menekankan sejarah, maka strukturalisme justru menekankan pendekatan sinkronik, relasi-relasi struktur dianalisa dalam potongan-potongan peristiwa yang bersifat khusus. Di sini strukturalisme sangat menekankan aspek kekhususan kebudayaan yang tidak bisa direduksi begitu saja ke dalam fenomena lainnya. Dan jika kulturalisme memfokuskan diri pada interpretasi sebagai jalan untuk memahami makna, maka strukturalisme justru menegaskan perlunya sebuah ilmu tentang tanda yang bersifat objektif. Pandangan strukturalisme tentang makna yang diorganisasikan secara internal dalam oposisi biner, sama dengan mengatakan bahwa makna bersifat stabil. Kestabilan makna inilah yang menjadi pusat serangan pascastrukturalisme atas strukturalisme. Tokoh-tokoh utama poststrukturalisme, seperti Derrida dan Foucault, menyatakan bahwa makna tidaklah stabil, ia selalu dalam proses. Makna tidak bisa dibatasi dalam satu kata, kalimat atau teks khusus, tetapi ia merupakan hasil dari hubungan antarteks: intertektualitas. Sama seperti strukturalisme, poststrukturalisme juga bersifat antihumanis. Derrida (1976) menyatakan bahwa kita berpikir hanya dengan tanda-tanda, tidak ada makna asli yang bersirkulasi di luar representasi. Dan Foucault menyatakan (1984) menyatakan bahwa manusia hanyalah produk dari sejarah. Dalam hal politik kebenaran, setiap masyarakat dianggap memiliki rezim kebenaran. Rezim kebenaran tersebut berupa (a) tipe wacana yang diterima dan membuatnya berfungsi sebagai kebenaran, (b) mekanisme untuk memudahkan pembenaran dan penyalahan, (c) alat sanksi, (d) teknik dan prosedur untuk mengkomposisikan nilai. Berkaitan dengan politik kebenaran tersebut, posmodernisme mengajukan kritiknya bahwa kebenaran bukanlah berasal dari base-structure ataupun super-structure, melainkan dari perbincangan / wacana yang berkembang dalam masyarakat yang selanjutnya membenarkan ataupun menyalahkan. Proses pendisiplinan atau rutinisasi yang bertujuan menciptakan wacana ataupun transmisi pengetahuan, tidak hanya dilakukan oleh institusi-institusi saja melainkan juga melalui wacana atau perbincangan yang terjadi secara umum dan meluas dalam masyarakat. Dengan demikian maka konsep apparatus yang dikemukakan oleh Althusser menjadi tidak relevan lagi. Sebagai contoh : rakyat takut kepada negara padahal negara tdak lagi menakuti rakyatnya. Foucault menyebutnya sebagai diskontinuasi fungsi. Total dominasi tersebut terus bergerak dan pada gilirannya mengalami kontekstasi sehingga tak ada kesepakatan makna yang pasti.

Menyoal Representasi : Etnografer sebagai Interpreter dan Konstruktor

Representasi adalah konsep yang mempunyai beberapa pengertian. Ia adalah proses sosial dari 'representing'. Ia juga produk dari proses sosial "representing'. Representasi menunjuk baik pada proses maupun produk dari pemaknaan suatu tanda. Representasi juga bisa berarti proses perubahan konsep-konsep ideologi yang abstrak dalam bentuk-bentuk yang kongkret. Jadi, pandangan-pandangan hidup kita tentang perempuan, anak-anak, atau laki-laki misalnya, akan dengan mudah terlihat dari cara kita memberi hadiah ulang tahun kepada teman-teman kita yang laki-laki, perempuan dan anak-anak. Begitu juga dengan pandangan-pandangan hidup kita terhadap cinta, perang, dal lain-lain akan tampak dari hal-hal yang praktis juga. Representasi adalah konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia: dialog, tulisan, video, film, fotografi, dan sebagainya. Secara ringkas, representasi adalah produksi makna melalui bahasa. Menurut Stuart Hall (1997), representasi adalah salah satu praktek penting yang memproduksi kebudayaan. Kebudayaan merupakan konsep yang sangat luas, kebudayaan menyangkut 'pengalaman berbagi'. Seseorang dikatakan berasal dari kebudayaan yang sama jika manusia-manusia yang ada disitu membagi pengalaman yang sama, membagi kode-kode kebudayaan yang sama, berbicara dalam 'bahasa' yang sama, dan saling berbagi konsep-konsep yang sama. Bahasa adalah medium yang menjadi perantara kita dalam memaknai sesuatu, memproduksi dan mengubah makna. Bahasa mempu melakukan semua ini karena ia beroperasi sebagai sistem representasi. Lewat bahasa (simbol-simbol dan tanda tertulis, lisan, atau gambar) kita mengung-kapkan pikiran, konsep, dan ide-ide kita tentang sesuatu. Makna sesuatu hal sangat tergantung dari cara kita 'merepresentasikannya'. Dengan mengamati kata-kata yang kita gunakan dan imej-imej yang kita gunakan dalam merepresenta-sikan se-suatu bisa terlihat jelas nilai-nilai yang kita berikan pada se-suatu tersebut. Untuk menjelaskan bagaimana representasi makna lewat bahasa bekerja, kita bisa memakai tiga teori representasi yang dipakai sebagai usaha untuk menjawab pertanyaan: darimana suatu makna berasal? bagaimana kita membedakan antara makna yang sebenarnya dari sesuatu atau suatu imej dari sesuatu? Yang pertama adalah pendekatan reflektif. Di sini bahasa berfungsi sebagai cermin, yang merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di dunia. Kedua adalah pendekatan intensional, dimana kita menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan cara pandang kita terhadap sesuatu. Sedangkan yang ketiga adalah pendekatan konstruksionis. Dalam pendekatan ini kita percaya bahwa kita mengkonstruksi makna lewat bahasa yang kita pakai. Menurut Stuart Hall, ada dua proses representasi. Pertama, representasi mental. Yaitu konsep tentang ‘sesuatu’ yang ada di kepala kita masing-masing (peta konseptual). Representasi mental ini masih berbentuk sesuatu yang abstrak. Kedua, 'bahasa', yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. Konsep abstrak yang ada dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam 'bahasa' yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu dengan tanda dan simbol-simbol tertentu. Proses pertama memungkinkan kita untuk memaknai dunia dengan mengkonstruksi seperangkat rantai korespondensi antara sesuatu dengan sistem 'peta konseptual' kita. Dalam proses kedua, kita mengkonstruksi seperangkat rantai korespondensi antara 'peta konseptual' dengan bahasa atau simbol yang berfungsi merepresentasikan konsep-konsep kita tentang sesuatu. Relasi antara 'sesuatu', ‘peta konseptual', dan 'bahasa/simbol' adalah jantung dari produksi makna lewat bahasa. Proses yang menghubungkan ketiga elemen ini secara bersama-sama itulah yang kita namakan: representasi. Konsep representasi bisa berubah-ubah. Selalu ada pemaknaan baru dan pandangan baru dalam konsep representasi yang sudah pernah ada. Karena makna sendiri juga tidak pernah tetap, ia selalu berada dalam proses negosiasi dan disesuaikan dengan situasi yang baru. Intinya adalah: makna tidak inheren dalam sesuatu di dunia ini, ia selalu dikonstruksikan, diproduksi, lewat proses representasi. Ia adalah hasil dari praktek penandaan. Praktek yang membuat sesuatu hal bermakna sesuatu. Menurut Auge (1995), etnografer dapat dipandang setidaknya dalam tiga hal, yakni (a) a social surveyor, (b) a manipulator of scales, dan (c) a low-level comparative language expert. Dengan demikian, dapat dipetakan bahwa etnografi sendiri mengalami beberapa masalah : (a) bahwa etnografi sangat tergantung pada alat linguistik, (b) etnografi tidak bisa murni objektif karena digambarkan secara kontekstual dan melalui kesepakatan retorik, serta legitimasi institusi (baik dilawan, didukung, dan sebagainya) , (c) etnografi tidak dapat menggambarkan multivokal, (d) kebudayaan terus berubah seiring dengan waktu padahal etnografi bertujuan 'membekukan' budaya. Poststrukturalis menyatakan adanya suatu permainan tanda-tanda. Bahasa telah dimaknai ulang, sehingga ia bukan semata-mata ekspresi subjektivitas melainkan pembentukan subjek. Subjektivitas itu sendiri tidak stabil. Etnografer kemudian menjadi pengarang, yang mana konstruksi realitas menjadi lebih dominan daripada deskripsi realitas. Ia memulai kerjanya dengan prejudis dan mengakhirinya dengan produksi realitas baru. Bahasa yang dipergunakan oleh etnografer tersebut pada akhirnya justru melahirkan realitas baru yang bisa jadi berbeda dengan realitas yang dikajinya dulu. Hal tersebut menjadi semakin tak terelakkan mengingat etnografer sendiri memiliki keterbatasan referensi bahasanya sendiri yang bisa dianggap cukup layak jika dipadankan dengan teks yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan yang dikajinya. Permasalahan itu juga ditambah dengan kemampuan etnografer sendiri dalam menganalisis permasalahan yang diteliti yang sangat tergantung pada kapabilitas dan minat etnografer itu sendiri. Problem metodologis ini terjadi pada setiap kerja etnografi. Beberapa etnografer yang bertugas pada wilayah yang sama terhadap aspek yang sama bisa jadi akan menghasilkan analisis dan laporan yang berbada, tergantung pada kapabilitas masing-masing. Perbedaan tersebut akan semakin besar jika aspek yang dikaji berbeda sekalipun wilayahnya sama. Perbedaan tersebut akan terus membesar jika dilakukan studi komparatif pada masyarakat yang terletak pada wilayah berbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi pangkal kritik tajam terhadap George Murdock's Files dalam Human Relation Area Files dalam Outline of World Cultures, 1963. Definisi klasik bahwa etnografi bertujuan 'to grasp the native point of view' tampaknya dilanjutkan dengan 'subsequently to create new reality'. Pada tataran pembentukan konstruksi realitas baru tersebut, maka realitas kebudayaan yang dipotretnya tersebut dibekukan bahkan dimatikan melalui pembatasan dan penerjemahan selektif yang dilakukan oleh etnografer itu sendiri.

Mencermati Hibirida Identitas : Contoh Kasus I

Dalam bukunya yang terkenal, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism (1983), Ben Anderson menyatakan bahwa “bangsa” adalah sebuah “komunitas imajiner” dan identitas nasional adalah sebuah konstruksi yang diciptakan lewat simbol-simbol dan ritual-ritual dalam hubungannya dengan kategori administratif dan teritori. Menurutnya, bahasa nasional, kesadaran waktu, dan kesadaran ruang, merupakan konstruksi yang diciptakan lewat fasilitas-fasilitas komunikasi. Ia menjelaskan bahwa produksi koran dan buku-buku misalnya, menetapkan standar-standar bahasa yang kemudian menyediakan kondisi bagi terbentuknya sebuah kesadaran nasional. Kritik yang bisa dikemukan atas pemikiran Anderson ini adalah bahwa ia menganggap bahasa bersifat stabil. Anderson terlalu menekankan aspek homogen, kesatuan, dan kekuatan perasaan kebangsaan yang mengatasi perbedaan klas, gender, etnisitas dsb, dan tidak melihat bahwa perbedaan konteks dan lapangan-lapangan interaksi ternyata menciptakan identitas yang khusus dan berbeda-beda. Ketidakstabilan bahasa, menurut Homi Bhabha (1994), memaksa kita untuk tidak memikirkan kebudayaan dan identitas sebagai entitas yang bersifat tetap, tetapi selalu berubah. Pemikiran Anderson juga tidak memadai untuk melihat bagaimana kebudayaan dan identitas terbentuk dalam globalisasi. Globalisasi menyediakan sebuah tempat yang lapang bagi konstruksi identitas; pertukaran benda-benda/simbol-simbol dan pergerakan antartempat yang semakin mudah, yang dikombinasikan dengan perkembangan teknologi komunikasi, membuat percampuran dan pertemuan kebudayaan juga semakin mudah. Dalam globalisasi, kebudayan dan identitas bersifat translokal (Pieterse 1995). Kebudayaan dan identitas tidak lagi mencukupi jika dipahami dalam term tempat, tetapi akan lebih baik jika dikonseptualisasikan dalam term perjalanan. Dalam konsep ini tercakup budaya dan orang yang selalu dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, juga kebudayaan sebagai sites of criss-crossing travellers (Clifford 1992). Ide tentang ketidakstabilan kebudayaan dan identitas dalam globalisasi membawa kita kepada pemahaman bahwa kebudayaan dan identitas selalu merupakan pertemuan dan percampuran berbagai kebudayan dan identitas yang berbeda-beda. Inilah yang disebut hibriditas kebudayaan dan identitas. Batas-batas kebudayaan yang mapan dikaburkan dan dibuat tidak stabil oleh hibridasi. Pada tahap ini menjadi penting untuk berbicara tentang kreolisasi. Dalam kreolisasi elemen-elemen kebudayaan lain diserap, tetapi dipraktekkan dengan tidak mempertimbangkan makna aslinya. Subkultur rasta di Jamaika memakai rantai di sabuk celana, panjang, menjuntai ke bawah, menyapu lantai. Mereka memakainya sebagai bentuk solidaritas kepada teman-temanya yang dipenjara. Tetapi di Indonesia, rantai semacam itu dipakai untuk pengikat dompet, selain sebagai asesori fesyen, juga agar tak mudah kecopetan. Konsep kreolisasi sekaligus memberikan cara berpikir alternatif, yang berbeda dengan konsep imperialisme kultural (Tomlinson 1991), yang menganggap Barat telah berhasil melakukan dominasi budaya atas Timur dengan menciptakan “kesadaran palsu” lewat budaya massa, benda-benda konsumen dll. Karena kenyataannya konsumen tidaklah pasif, melainkan menciptakan makna-makna baru bagi benda-benda dan simbol-simbol yang mereka konsumsi. Homi Bhabha (1994) mengajukan konsep mimikri untuk menggambarkan proses peniruan/peminjaman berbagai elemen kebudayaan. Menurutnya mimikri tidaklah menunjukkan ketergantungan sang terjajah kepada yang dijajah, ketergantungan kulit berwarna kepada kulit putih, tetapi peniru menikmati/bermain dengan ambivalensi yang terjadi dalam proses imitasi. Ini terjadi karena mimikri selalu mengindikasikan makna yang “tidak tepat” dan “salah tempat”, ia imitasi sekaligus subversi. Dengan begitu mimikri bisa dipandang sebagai strategi menghadapi dominasi. Seperti penyamaran, ia bersifat ambivalen, melanggengkan tetapi sekaligus menegasikan dominasinya. Inilah dasar sebuah identitas hibrida.

Mencermati Pengalaman Spiritualitas : Contoh Kasus II

Arogansi pemegang otoritas agama-agama besar dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi rezimentasi atas kebenaran beragama yang pada gilirannya mereka mengklaim bahwa merekalah yang memiliki kebenaran yang sejati sekaligus mengupayakan suatu legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam menjaga integritas beragama yang mereka atas namakan tersebut. Upaya pengawalan terhadap legitimasi tersebut dilakukan baik secara internal maupun eksternal dengan membentuk sistem pendisiplinan beragama. Menurut rezim ini, kebenaran beragama adalah apa-apa saja yang mereka gariskan, dan jika terdapat praktek yang berbeda maka hal tersebut dinilai sebagai bid`ah atau menyimpang atau sesat. Sekalipun garis yang dibuat oleh pemegang otoritas keagamaan tersebut cukup tegas, namun nyatanya kemunculan aliran-aliran alternatif dalam beragama yang berbeda dengan arus utama agama-agama besar terus menjamur. Mulai dari yang sangat fanatik sampai yang sangat moderat. Di Indonesia, realitas berkembangnya berbagai aliran spiritual yang dianggap 'berbeda' (istilah menyimpang / sesat dianggap tidak tepat) bisa menjadi studi kasus untuk melihat bagaimana seorang etnografer memahaminya dan menjelaskan realitas tersebut. Para etnografer bisa jadi menggunakan istilah aliran sesat ataupun menyebutnya sebagai aliran sesat. Bisa juga dengan sebutan apapun. Apapun istilah yang digunakan, etnografer pasti melakukan negosiasi identitas terhadap publik. Umumnya, masyarakat awam mengamini klaim yang diajukan oleh pemegang otoritas rezim keagamaan yang resmi. Katakanlah, etnografer tersebut tidak terbawa arus pemikiran dan memilih mengidentifikasi kelompok aliran tersebut sebagai aliran yang 'beda'. Ia bisa mengidentifikasinya sebagai aliran spiritual, aliran posreligius dan lain sebagainya. Etnografer tersebut selanjutnya akan menguraikan satu-persatu dengan berbagai deskripsi dan narasi. Ia bisa jadi menyalahkan ataupun membenarkan klaim kebenaran, baik yang diajukan oleh otoritas keagamaan besar maupun klaim kebenaran yang dipercayai oleh penganut aliran spiritual tersebut.. Permasalahannya ternyata tidak sesederhana pada tataran identifikasi kelompok saja. Pengalaman spiritual atau pengalaman Ketuhanan tidak sesederhana itu. Pengalaman tersebut bersifat sangat pribadi yang mana masing-masing pribadi memiliki pengalaman Ketuhanan ataupun pengalaman spiritual yang berbeda yang pada masing-masing pribadi tersebut memiliki bahasa yang berbeda dalam menjelaskan pengalamannya itu. Pengalaman Ketuhanan pada masing-masing anggota aliran spiritual tersebut bisa jadi berbeda dengan beberapa kesamaan yang relatif. Berbeda juga dengan pengalaman Ketuhanan yang dirasakan oleh pengikut arus utama agama besar. Berbeda pula dengan pengalaman Ketuhanan yang dialami oleh sang etnografer sendiri. Perbedaan tersebut terletak pada pengalaman yang dialami dan pada kode bahasa yang digunakan dalam menjelaskan pengalaman pribadi tersebut. Apa yang disampaikan dan apa yang diterima bisa jadi berbeda maksud dan penafsirannya. Relasi signified dan signifier menjadi tidak pasti sehingga makna menjadi tidak pasti. Dengan demikian, upaya generalisasi dan komparasi pengalaman spiritual menjadi tidak tepat. Jika menggunakan bingkai strukturalis ala Saussure dan Levi-Strauss, maka etnografer dapat dipastikan akan memandang dan menilai aliran spiritual tersebut dalam posisi biner, bisa jadi ia menyalahkan ataupun sebaliknya. Namun jika sang etnografer memandangnya melalui bingkai poststrukturalis, maka ia akan menemukan bahwa oposisi yang terjadi tidaklah bersifat biner. Subjek memiliki otonominya masing-masing. Pengalaman spiritual tersebut bersifat polivokal atau polimorfik. Pembaca karya etnografi juga harus menyadari bahwa sang etnografer juga memiliki otonomi subjek yang hal tersebut akan relatif mempengaruhi bagaimana ia menulis tentang fenomena aliran spiritual tersebut. Antara objek kajian, etnografer, dan pembaca etnografi akan ditemukan negosiasi identitas yang tentu saja tidak bermakna tunggal, bahkan makna yang hadir tidaklah stabil.

Kesimpulan

Poststrukturalis dan posmodernisme menunjukkan bahwa relasi antara signifier dan signified tidak pasti sebab tidak ada proses determinasi yang pasti pula. Dengan demikian, makna menjadi tidak tetap karena terjadi destabilization text yang berlanjut menjadi destablilization meaning. Akibat ketidakpastian tersebut, maka bahasa sangat tergantung dengan interpreter, sedangkan interpreter membawa politiknya sendiri yang sengaja maupun tak sengaja fungsinya sebagai interpreter berubah menjadi pembentuk konstruksi 'realitas' yang baru. Betapapun seorang etnografer mencoba menjembatani kode lingusitik dan menghindari deterministik, namun ia tetap akan terjebak dalam ambisi ilmu pengetahuan yang berusaha melegitimasi upaya penentuan mana yang realitas dan mana yang bukan.

Simbolisme dan Politik Bahasa

Veggy — Wed, 28 Feb 2007 23:40:28 CST

PEMAKNAAN SIMBOLISME BAHASA IDEOLOGI DALAM POLITIK - MILITER

DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA

Studi Kasus Tentang Konflik Bersenjata di Aceh

Oleh: Vegitya Ramadhani Putri
(Essay ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah Teori Simbol)

Kebudayaan sebagai Sistem Simbol

Kebudayaan didefinisikan dengan berbagai cara. Bisa dimulai dengan sebuah definisi yang tipikal, yaitu definisi yang diusulkan oleh Marvin Harris dalam buku The Rise of Anthropological Theory (1968) : “konsep kebudayaan ditampakkan dalam berbagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, seperti adat (custom), atau cara hidup masyarakat”. Membatasi definisi kebudayaan dengan pengetahuan yang dimiliki bersama, tidaklah menghilangkan perhatian pada tingkah laku, adat, objek, dan emosi. Terjadi pengubahan penekanan dari berbagai fenomena ini menjadi penekanan pada makna berbagai fenomena itu. Konsep kebudayaan ini (sebagai suatu sistem simbol yang mempunyai makna) banyak mempunyai persamaan dengan interaksionalisme simbolik, sebuah teori yang berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan makna interaksionalisme simbolik berakar dari karya para ahli sosiologi seperti Cooly, Mead, dan Thomas. Blumer mengidentifikasikan tiga premis sebagai landasan teori ini sebagaimana yang dikemukakannya dalam Simbolic Interactionalism

Premis PertamaManusia melakukan berbagai hal atas dasar makna yang diberikan oleh berbagai hal itu kepada mereka. Artinya, bahwa orang tidak bertindak terhadap berbagai hal ini, tetapi terhadap makna yang dikandungnya.
Premis KeduaYang mendasari interaksionalisme simbolik adalah bahwa makna dari berbagai hal itu berasal dari atau muncul dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Kebudayaan, sebagai suatu sistem makna yang dimiliki bersama, dipelajari, diperbaiki, dipertahankan, dan didefinisikan dalam konteks orang yang berinteraksi. Budaya masing-masing kelompok, tak dapat disangkal lagi, terikat dengan kehidupan sosial komunitas mereka yang khas.
Premis Ketiga
Makna ditangani atau dimodifikasi melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh orang dalam kaitannya dengan berbagai hal yang ia hadapi. Menggunakan kebudayaan untuk menginterpretasikan situasi. Aspek penafsiran ini dapat dilihat secara lebih jelas apabila menganggap kebudayaan sebagai peta berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Peta kognitif berperan sebagai pedoman untuk bertindak dan menginterpretasikan pengalaman. Peta kognitif tidak memaksa untuk mengikuti suatu urutan tertentu karena kebanyakan kehidupan merupakan serangkaian kesempatan sosial yang tidak diketahui sebelumnya. Walau suatu kebudayaan tidak mencakup suatu peta detail mengenai berbagai kejadian, namun memberikan prinsip-prinsip untuk menginterpretasikan dan memberi respon terhadap kebudayaan itu.

Bahasa sebagai Simbol Kekuasaan dan Kekuatan

Bahasa memiliki power (dimaknai luas yaitu kekuatan dan kekuasaan) yang sangat signifikan. Berkaitan dengan power bahasa, Terry Eagleton bahkan mengungkapkan bahwa bahasa adalah “power, conflict, and struggle, weapon as much as medium, poison as well as care, the bars of prison house as well as possible way out” (bahasa adalah kekuatan, pertentangan, pergulatan, sebagai senjata sekaligus penengah, racun sekaligus obat, penjara sekaligus jalan keluar). Berdasar hal-hal tersebut, maka kajian ini berupaya untuk mengelaborasi dan mengkritisi perihal fenomena dan keberadaan bahasa pada budaya massa sekarang ini, manakala didialektikakan dengan konstruksi kepentingan politik militer, merupakan suatu hal yang keberadaannya relatif bermakna krusial, vital, dan strategis. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, makalah ini mencoba mengambil optik posisi. Mengkaji wacana politik dan militer, sebenarnya akan dihadapkan pada keniscayaan eksistensi dan representasi sistem penandaan (sign system) dari bahasa, baik yang bersifat visual maupun yang nonvisual. Bahasa yang disimbolkan di sini dapat dimaknai sebagai fenomena cultural text, yang akan dapat memberikan gambaran ”pencanderaan” perihal kontekstual akan warna sebuah realitas sosial dan kultur publik pendukungnya. Namun demikian, teori terbaru mengenai bahasa sebagai bagian dari sebuah kenyataan kultural, ternyata keberadaannya tidak hanya merupakan refleksi dari realitas sosialnya semata, melainkan juga memiliki kemampuan atau daya untuk membentuk atau mengkonstruksi realitas itu sendiri. Di ungkapkan bahwa bahasa itu memiliki hubungan dua arah dengan realitas sosial. Di satu pihak bahasa dapat menjadi cermin bagi keadaan disekelilingnya, namun di lain pihak ia juga dapat membentuk realitas sosial itu sendiri. Kemampuan bahasa untuk membentuk realitas sosial, juga diungkapkan bahwa semua bahasa memiliki power untuk mengkonstruksi. Hal ini juga ditegaskan, yakni bahwa “ideology is inhernt within language” (ideologi itu inheren dengan bahasa), dan karena bahasa memuat ideologi, maka ia sangat berpotensi untuk membentuk subjektivitas seseorang. Demikian juga bahasa yang sifatnya visual (misalnya bahasa yang berbentuk gambar), juga memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengkonstruksi subjektivitas dan kesadaran kita, meskipun secara samar atau diam-diam. Oleh karena itu, bahasa bukan semata-mata alat komunikasi atau sebuah sistem kode atau nilai yang sewenang-wenang menunjuk pada satu realitas yang monolitik. Secara sosial, ia dikonstruksi dan direkonstruksi dalam setting sosial tertentu, daripada tertata menurut hukum dan kaedah secara ilmiah universal. Martin Heidegger pernah mengungkapkan, bahwa dalam bahasalah bersemayam “sang ada”. Oleh karena itu, sebagai representasi dari hubungan-hubungan sosial tertentu, simbol-simbol bahasa senantiasa membentuk subjek-subjek, strategi-strategi, dan tema-tema wacana tertentu. Jurgen Habermas dalam bukunya Zur Logic der Sozialwissenscheften (1967), telah mengisyaratkan bahwa proses-proses sosial dan politik itu tidak melulu beranyamkan “praksis kerja”, tetapi juga “praksis komunikasi”. Oleh karena itu, penggelaran operasi kekuasaan pun tidak terbatas pada pengendalian sarana sistem produksi material, tetapi tak kalah pentingnya adalah upaya-upaya memanipulasi sistem-sistem reproduksi ideasional. Singkatnya, bahasa merupakan ruang bagi pergelaran kuasa-kuasa tertentu. Kesadaran akan pentingnya bahasa sebagai “semen” sosial, cara “mengada”, dan berkuasa, telah menyedot minat dan perhatian banyak pemikir besar, serta senantiasa menjadi tema yang cukup dominan dan strategis, di sepanjang sejarah filsafat pemikiran ilmu pengetahuan dan kebudayaan selama ini. Dalam perkembangan sejarah pemikiran selama ini, persoalan studi perihal representasi bahasa di dunia, dikenal tiga paradigma besar, yang masing-masing memiliki Zeitgeist (jiwa zaman) yang berbeda, yakni paradigma empirisme-positivistik, paradigma fenomenologis-interpretatif, dan paradigma kritis (discursive practice). Adapun salah satu kajian perihal eksistensi bahasa yang kiranya cukup bermakna signifikan-strategisdi era sekarang ini, yakni simbol bahasa yang terinterpretasi di media massa. Hal ini lebih disebabkan oleh keberadaan media massa itu sendiri di era “revolusi gelombang ketiga” (revolusi informasi dan komunikasi) di saat ini, mempunyai peran yang sangat vital bagi masyarakat, yakni mampu menpengaruhi persepsi, perilaku, serta cara pandang baru atas berbagai persoalan. Hal tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh seorang furolog terkenal, yakni Alvin Toffler, yang mengungkapkan bahwa pada era revolusi informasi ini, peran media massa, baik cetak maupun elektronik, menjadi suatu keniscayaan kebutuhan yang tidak bisa terhindarkan di masyarakat. Pada era ini terjadi revolusi informasi dan komunikasi, bahkan ada yang menyebutnya sebagai “the communication explotion” (ledakan komunikasi). Dalam era ini pula, akhirnya kita dapat menemukan verifikasi dari hipotetisnya Alvin Toffler, yakni kaitannya antara infosphere-sociosphere-psycophere teknologi komunikasi yang baru telah membentuk dan mengubah cara hidup kita. Dengan media komunikasi yang baru, “we are fabricating a total psycological environment of ourselves”, demikian ungkapan Frederick William. Kembali pada persoalan simbol bahasa, Levi–Strauss memandang bahwa yang dinamakan dengan bahasa kebahasaan itu, tidak hanya sebatas pada makna dari simbol bahasa tulis maupun lisan, melainkan semua fenomena sosial budaya yang lebih luas, seperti misalnya pakaian, ritual, dan lain-lain, juga dimaknai sebagai gejala bahasa.

Studi Kasus Simbolisme Bahasa pada Pemberitaan Konflik TNI dan GAM

Masyarakat dengan sistem informasi yang bebas nyaris tak punya problem dalam pemenuhan kebutuhan informasinya. Di situ segala macam informasi cukup tersedia dan dapat diakses dengan bebas, mudah, dan cepat. Kecukupan, kebebasan, kemudahan, dan kecepatan ini merupakan kondisi yang kondusif untuk munculnya “press bebas”. Dengan mudah pula terbentuknya kelompok kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan informasinya, yang dalam istilah Westley dan MacLean disebut sebuah “komunikator dengan tujuan tertentu” (purposive communicator). Sebaliknya, dalam masyarakat di mana segala macam informasi menjadi sangat terbatas, sulit, dan lambat diakses oleh setiap orang atau kelompok yang membutuhkannya, munculnya kendala tertentu tak bisa diabaikan begitu saja. Bagaimana mereka mendapatkan informasi dan dari mana asalnya? Ini berarti mempertanyakan betapa berpengaruhnya sebuah media dan betapa sangat tergantungnya masyarakat pada salah satu media. Bagaimana asyiknya sekelompok orang di warung kopi menonton siaran pertandingan bola tau kerusuhan Ambon hanya dari stasiun televisi milik pemerintah, atau bergerombolnya sekelompok santri di depan koran dinding sebuah pesantren, menyimak berita yang sama dari satu surat kabar saja, bisa menjadi ilustrasi yang tepat tentang hal ini. Dengan posisi seperti itu sebenarnya, media massa mempunyai agenda tertentu untuk setiap konflik. Media massa bisa saja memuat berita sebuah konflik, dengan begitu a telah membentuk opini publik tentang konflik itu dan menciptakan isu baru, dan bahkan melegitimasi konflik itu. Atau sebaliknya, ia sama sekali tidak memuat berita sebuah konflik, yang berarti menghilangkan sebuah peristiwa dari agenda perbincangan, dan menutup hak setiap orang untuk mendapat informasi (rights to know). Semua ini kemudian berpulang pada soal selera dan politik pemberitaan media, bagaimana media mengemas berita konflik atau kerusuhan menjadi sajian yang bisa dinikmati semua orang. Artinya, ada kepentingan bisnis yang turut bermain, di samping kepentingan ideal sebuah kerja jurnalistik. Namun, kekuasaan dan keleluasaan dan kekuasaan di belakang meja tidak berarti berbanding lurus dengan kondisi di wilayah konflik, saat peliputan. Jelas, ada banyak soal yang ditemui reporter dalam meliput sebuah konflik. Ini pula yang kemudian menyebabkan desain atau pola peliputan media massa menjadi “sangat khas”. “Kekhasan” ini kemudian menjadi simbol-simbol komunikasi yang biasa dikonsumsi publik. Misalnya dalam kasus Aceh, awak media mempunyai akses informasi yang amat terbatas pada sumber berita, terutama akses pada kalangan GAM. Sebaliknya, militer sangat siap dengan segala informasi “siap pakai” tentang konflik tersebut. Tak heran kalau kemudian awak media massa lebih banyak menyandarkan diri pada sumber resmi militer atau pemerintah. Timbul kesan, pemberitaan pers tidak seimbang, terlampau berat ke militer, sampai-sampai ada ungkapan telah terjadi “militerisasi kosakata” dalam pemberitaan pers tentang kasus Aceh. Sebuah riset yang dilakukan Institut Studi arus Informasi (ISAI) dan juga Kajian Informasi dan Pendidikan Pers (KIPPAS) menyimpulkan adanya dominasi militer dalam pemberitaan konflik Aceh. Dengan mengacu pada pemberitaan empat media cetak terbitan Jakarta : Kompas, Media Indonesia, Republika, dan Suara Pembaruan, riset ISAI yang dipublikasikan dalam Pantau edisi 06, Oktober-November 1999, mereka mencoba memetakan politik pemberitaan media tersebut terhadap konflik Aceh. Riset ini diturunkan dalam dua tulisan tangan Eriyanto. Yakni “Media Sangat Tergantung Sumber Militer” dan “Militerisasi Kosakata”. Sementara KIPPAS menyajikan “Mengkaji Media Medan dan Banda Aceh” yang merupakan telaah koran lokal Serambi Indonesia, Waspada, dan Analisa terhadap pemberitaan konflik Aceh. Dalam riset itu ditemukan fakta bahwa seluruh pemberitaan media mengenai Aceh, sebagian besar sumber beritanya adalah militer, baik pejabat militer pusat maupun daerah. Dominanya militer di Tanah Rencong, menurut Pantau, menunjukkan dua hal yang saling berkaitan. Pertama, lamanya jurnalis absen di Aceh membuat mereka tidak mempunyai akses langsung dengan sumber informasi lain di Aceh. Kondisi ini menyebabkan keterangan pejabat militer menjadi sumber informasi utama, akibatnya, seluruh peristiwa di Aceh dijelaskan dengan simbol-simbol dalam perspektif militer, yang cenderung menguntungkan militer. Kedua, berhubungan dengan perilaku militer itu sendiri. Dalam setiap perang apapun, militer mempunyai kepentingan dan karenanya mempunyai strategi untuk menguasai dan mengontrol informasi. Bentuknya bisa bermacam-macam. Dalam kasus Aceh, kontrol berupa pengendalian siapa yang berhak bicara mengenai peristiwa tersebut. Dari sekian banyak pemberitaan media seputar kasus Aceh, sumber militer pusat dan daerah mempunyai ranking tertinggi. Ketergantungan ini berakibat pada pengungkapan sebuah kasus. Kalau militer belum mengumumkan secara resmi adanya kasus tertentu, pers kita belum berani memberitakannya. Dominannya militer juga berpengaruh pada citra pihak-pihak yang bersengketa, yakni GAM dan TNI. Tabel frekuensi penggambaran memperlihatkan citra militer yang tampak baik. Semua media menggembarkan militer dalam citra yang positif. Namun, citra negatif militer digambarkan pula, meskipun dalam frekuensi yang amat kecil. Sementara citra GAM negatif seluruhnya. Di bagian akhir, riset ini menyimpulkan, semua yang terjadi di Aceh adalah usaha militer untuk mengukuhka legitimasinya. Sementara dalam riset berjudul “Militerisasi Kosakata”, Pantau menyajikan fakta-fakta tentang tindakan militer dalam memproduksi berbagai istilah ataupun simbol-simbol yang cenderung menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan kata-kata C. Condit yang dikutip James Lull tentang media massa, “ Menyebarluaskan dan melegitimasi dengan cara yang menyenangkan, suatu kosakata politik yang lebih mendukung kepentingan dan kelompok tertentu atas yang lain-lain, dengan menghadirkan simbol-simbol dan kode-kode mereka”. Ada setidaknya 27 peristiwa dimana TNI dan GAM atau rakyat sipil bentrok selama Mei-Juli 1999. sebagian besar kata yang digunakan untuk melukiskan itu semua adalah “kontak senjata”. Kata lain yang banyak dipakai adalah “insiden”, “bentrok”, “baku tembak”, “kerusuhan”, “tragedi”, dan sejumlah kata lain. Semua istilah itu menunjukkan sesuatu yang khas. Kontak senjata misalnya, dinilai aneh dam menipu. Istilah ini mengasosiasikan seolah terjadi situasi yang berhadap-hadapan antara TNI dan GAM. Artinya, dari segi linguistik, pemakaian istilah ini sangat aneh. Karena ini pula kategorisasi terhadap militer dan GAM, berada dalam dua kutub yang berbeda, demonisasi versus humanisasi pihak yang bertikai dalam jurnalisme perang. Militer mencitrakan dirinya dengan istilah simbolistik khas militer Indonesia : aparat keamanan, petugas keamanan, ataupun PPRM (pasukan penindak rusuh massa). Sebutan ini dinilai mengandung bias ideologis di dalamnya, karena menganggap militer memang bertugas menjaga dan memelihara keamanan, sehingga kalau berbuat sesuatu harus dipahami dalam konteks tersebut. Sementara kata “militer” dan “tentara” jarang dipakai. Sementara GAM dengan citranya yang negatif seluruhnya, disebut dengan istilah yang buruk pula. Ada banyak labeling simbolistik yang ditemukan dalam media, diantaranya GAM, kelompok tak dikenal, kelompok bersenjata, kelompok sipil bersenjata, dan GPLHT (gerakan pengacau liar Hasan Tiro). Begitu juga dengan tindakan TNI dan GAM. Sesuai dengan citranya yang negatif, tindakan GAM selalu disimbolisasikan sebagai penyergapan, penghadangan, penembakan, dan kata-kata lain. Semua ini direproduksi oleh militer cenderung untuk menguntungkan militer, dan oleh jurnalis diadopsi begitu saja sehingga cenderung melegitimasi militer. Sebaliknya, militer menggunakan sejumah istilah yang lebih banyak menguntungkan dirinya. Segala sesuatu yang menimbulkan kesan militer tidak kejam, tidak bodoh, dan tidak kalah. Kata-kata simbol yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan tindakan militer adalah penembakkan, pengamanan, tembakan balasan, penangkapan dan pemeriksaan serta simbol-simbol lainnya. Dari riset tersebut dapat disimpulkan secara singkat, bahwa lantaran terlalu tergantung pada militer, tanpa disadari media massa kita terjebak menjadi media propaganda militer. Militer dengan amat efektif menggunakan media massa kita untuk mem-blow up sesuatu yang banyak menguntungkan dirinya. Akibatnya, pihak yang didentifikasikan sebagai musuh dalam hal ini GAM, tidak mendapatkan ruang publikasi yang memadai. Di tambah lagi perspektif yang dipakai media massa untuk menilai GAM adalah perspektif militer. Riset KIPPAS Medan yang memfokuskan pada dua peristiwa, yaitu peristiwa Peudada dan Bataqiah juga menyimpulkan hal yang sama. Isi berita Serambi Indonesia, Waspada, dan Analisa kelihatannya tidak terlepas dari pengaruh sosial politik yang melatar belakangi kasus itu. Militer sebagai lembaga yang merepresentasikan negara tampil eksklusif dan konfrontatif berhadapan dengan kekuatan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, khususnya yang bersifat inkonfensional dengan berbagai akronim seperti GAM, GPK, GBPK (gerakan bersenjata pengacau keamanan), dan lain-lain.

Simbolisme Bahasa dalam Kajian Filsafat Analitik

Sejak dahulu hingga sekarang banyak orang selalu terbentur pada kesulitan yang serupa, yaitu sarana yang memadai untuk menyampaikan maksud-maksud filsafat. Sarana tersebut antara lain simbol-simbol dalam bahasa. Dalam menjelaskan simbol-simbol dalam bahasa tersebut tentunya melalui beberapa teori, antara lain :
Teori Acuan (Referential Theory) Menurut Alston, teori ini merupakan teori arti yang mengenali (mengidentifikasikan) arti suatu ungkapan dengan apa yang diacunya atau dengan hubungan acuan itu. Contohnya dalam kasus ini yakni,GAM diidentikkan dengan kelompok tak dikenal, kelompok bersenjata, kelompok sipil bersenjata, dan GPLHT (gerakan pengacau liar Hasan Tiro).
Teori Ideasi (The Ideational Theory) Teori yang menawarkan alternatif lain untuk memecahkan masalah arti suatu ungkapan dengan melalui gagasan-gagasan yang berhubungan dengan ungkapan itu, dimana pada kenyataannya bahwa ungkapan tersebut digunakan secara teratur dalam komunikasi sebagai simbol dari suatu gagasan yang pasti. Contohnya penggunaan simbol-simbol “kontak senjata”, “insiden”, “bentrok”, “baku tembak”, “kerusuhan”, “tragedi”, dan sejumlah kata lain, untuk menggambarkan suatu peristiwa.
Teori Tingkah Laku (Behavioral Theory) Menurut Alston, teori tingkah laku ini coba menyodorkan alternatif mengenai kriteria atau tolak ukur dari arti suatu kata atau ungkapan bahasa dengan stimuli yang menimbulkan simbol tersebut dan/atau respon yang diharapkan dari stimuli tersebut. Misalnya yaitu istilah penyergapan, penghadangan, dan penembakan, yang maksudnya berupaya menghadirkan citra negatif pada GAM. Komparasikan dengan istilah penembakkan, pengamanan, tembakan balasan, penangkapan dan pemeriksaan untuk memberi citra positif terhadap militer.

Kekuasaan Ideologis dalam Pemaknaan Simbolisme

Karena terpengaruh oleh para pemikir seperti Marx, Freud, dan—lebih belakangan—Mannheim, arti istilah ini bergeser. Dalam penggunaan yang lebih modern dan sempit, ideologi biasanya mengacu pada sistem gagasan yang dapat digunakan untuk merasionalisasikan, memberi teguran, memaafkan, menyerang, atau menjelaskan keyakinan, kepercayaan, tindak atau pengaturan kultural tertentu, dengan demikian bila sekarang orang berkata bahwa suatu sistem gagasan bersifat “ ideologis” biasanya ini berarti gagasan-gagasan itu bersifat partisan, artinya tidak terlalu obyektif melainkan disusun untuk mendukung ( atau menyerang ) sesuatu misi atau maksud tertentu. Dalam pengertian ini nuansa khusus tersebut dipertentangkan dengan kenetralan pengetahuan dalam artinya yang murni. Dikatakan bahwa ideolog menggunakan atau bahkan mencocokkan fakta demi m,enduilkungsikap ideologisnya, dan bukannya membenahi sistem gagasannya sendiri manakala fakta menghendaki demikian. Manusia terutama adalah mahluk yang mengkonseptualisasilkan dan menyimbolkan, seperti dikemukakan oleh Leslie White, sesungguhnya manusialah satu-satunya mahluk yang dapat dibunuh dengan sebuah lambang, oleh sebab itu tampak masuk akal kalau kita anggap bahwa sistem simbol atau ideologi yang digunakan manusia untuk menjelaskan menanata sistem sosial serta alaminuya akan menentukan suatu perannadalam pelestarian serta perubahan struktur kemasyarakatan, akan tetapi pertaannya adalah seberapa besar pertan faktor ideologis dalam menentukan pelestarian serta perubahn kultural itu ? pertanyaan ini akan menjadi salah satu ihwal paling kontroversial dibidang antropologi. Dan bahkan seluruh ilmu sosial., soal ini sangat kontroversial antara lain karena prertimbangan ekstra-ilmiah yang bersifat moralistik ikut terbawa-bawa puladalam perbincangan. Karena gagasan adalah hasil ciptaan budi manusia, penereimaan terhadap ideologi anutan banyak penulis diartikan sebagai hantaman terhadap pengertian kehendak bebas dan otonomi hakiki manusia. Sebaliknya , pandangan yang melecehkan peran ideologi atau yang memperlakukan ideologi sebagai hal yang terutama bersifat epifenomenal, sering diserang sebagai bersifat deterministik sehingga merendahkan harkat intrinsik manusia. Dengan demikian, pembicaraan mengenai peran ideologi dalam budaya sering tidak lagi merupakan soal ilmiah sejati dalam menilai bobot kausal faktor-faktor ideologis dalam sistem budaya melainkan sudah menjadi syarat dengan emosi.

Simbol & Interpretasi

Veggy — Wed, 28 Feb 2007 23:29:08 CST

KONSUMSI SIMBOLIK DALAM INTERPRETASI NILAI-NILAI IDEOLOGIS

PADA IKLAN PRODUK KECANTIKAN

Oleh : Vegitya Ramadhani Putri
(Essay ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah Antropologi Konsumsi)

Hegemoni Pasar dalam Perubahan Budaya

Mungkin proses-proses yang paling terbuka dan paling sadar yang digunakan nilai-nilai materialisme rasional untuk menemukan cara untuk memasuki budaya rakyat adalah dengan timbulnya pemasaran, yang melibatkan suatu pembentukkan kembali budaya secara disengaja alias rekayasa kebudayaan. Budaya suatu masyarakat manusia amat mirip dengan apa yang dinamakan ilmuwan fisika dengan bidang (field),aitu suatu konsep yang mereka kembangkan untuk menjelaskan kepaduan yang dengannya zat fisikal mengatur dirinya. Sebuah bidang itu adalah kekuatan universal yang merembesi ruang dan melaksanakan pengaruh terhadap zat, seperti sebuah bidang elektromagnetik atau suatu bidang daya tarik. Bidang-bidang itu per definisi tidak dapat dilihat, dan hanya dapat dideteksi dan diukur dengan efek-efek materialnya. Demikian pula, budaya atau kebudayaan adalah bidang-bidang masyarakat yang mengatur namun tidak terlihat. Meskipun budaya-budaya itu merembesi ruang-ruang sosial kita, namun ia hanya dapat terlihat dalam perilaku orang-orang yang dapat diamati, yang sama-sama berbagi dan menganut nilai-nilai dan ketentuan-ketentuannya. Semua itu penting bagi setiap penjelasan dari fungsi masyarakat yang padu, sama pentingnya dengan bidang elektromagnetik dan bidang daya tarik dalam menjelaska susunan suatu zat. Sebagai makhluk sosial, kita memiliki dorongan yang kuat untuk bereaksi terhadap bidang-bidang budaya itu dan kuat pula alasannya. Bidang budaya itu memberikan kemampuan bagi masyarakat manusia untuk berfungsi secara terpadu tanpa adanya kekuasaan lembag terpusat yang memaksa, yang menurut filsafat Hobbesian perlu sekali untuk mengendalikan naluri kita yang lebih rendah. Apabila suatu bidang budaya timbul sebagai ekspresi pengalaman nilai dan aspirasi yang disepakati bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat, maka ia berfungsui sebagai mekanisme demokratis yang mendalam untuk mencapai kepaduan / koherensi sosial. Namun bila suatu kelompok kecil mampu mamanipulasi simbol – simbol dan nilai – nilai budaya masyarakat untuk mencapai tujuannya sendiri itu, maka proses reproduksi budaya dapat menjadi amat tidak demokratis dan amat destruktif. Seperti didokumentasikan secara amat luas oleh sejarawan Wiliam Leach, maka raksasa-raksasa pengecer pada akhir abad XIX dan awal abad XX telah memutuskan bahwa untuk meningkatkan keuntungan, mereka harus menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap barang-barang mereka, dan harus mengganti budaya rakyat yang suka berhemat itu dengan budaya memuaskan nafsu sendiri. Mereka menjadi semakin pintar dalam menggunakan warna, kaca, dan cahaya untuk memberikan gambaran surga firdaus di atas dunia. Mereka menampilkan model-model yang cantik dan tampan untuk ditampilkan dalam peragaan mode, mereka mensponsori pameran museum – museum yang menggambarkan kehebatan budaya baru itu, dan menggunakan media massa untuk menenggelamkan orang dalam pesan yang memperkuat kembali budaya nafsu. Kartu kredit menjadikan bahwa segalanya tampak berada dalam jangkauan setiap orang. Dengan cara seperti itu, pengecer akhirnya menciptakan budaya konsumerisme yang digambarkan Leach sebagai “budaya masyarakat yang paling tidak disepakati yang pernah diciptakan”. Dewasa ini korporasi-korporasi terus bekerja keras mengubah budaya rakyat dunia khususnya masyarakat perkotaan, menjadi hedonisme ala Hobbes. Korporasi-korporasi tersebut sedang berusaha memantapkan hegemoni budaya kerakusan dan berkelebihan pada hampir setiap negara di dunia, dalam upaya mereka yang tak henti-hentinya mencari lebih banyak lagi pelanggan. Memang, kita sepantasnya memperhatikan apa yang sedang dilakukan gerombolan korporasi itu terhadap budaya-budaya yang belum mau berubah menjadi suatu bentuk perang nilai, dengan merendahkan nilai budaya mereka lewat tuduhan-tuduhan seperti ; kolot, membosankan dan miskin. Sebagai gantinya menawarkan janji-janji sorga materi yang mengasyikkan, menyenangkan, dan memakmurkan semua orang.

Intervensi Pasar terhadap Sistem Informasi, Komuniakasi dan Bahasa

Teori pasar mensyaratkan bahwa informasi itu haruslah tersedia dengan bebas. Adam Smith mengutuk rahasia perdagangan sebagai sebentuk kekuatan monopoli yang mencegah masuknya para produsen yang saling bersaing ke pasar. Efisiensi pasar menuntut agar batas yang dibuat-buat di hilangkan dan pengetahuan serta keahlian yang relevan dapat dimiliki dengan bebas. Ia juga meminta agar pembeli dan penjual memasuki setiap transaksi dengan mengetahui sepenuhnya watak dan sifat produk itu dan harga pasar yang terdapat ketika itu dari barang-barang yang sebanding. Hal seperti itu hanya mungkin terjadi pada tingkat dimana para peserta di pasar dengan bebas berbagi informasi yang tersedia bagi mereka. Kapitalisme berfungsi dalam norma-norma yang amat berbeda-beda. Perusahaan-perusahaannya merasa berhak untuk menahan informasi bahaya-bahaya yang terkandung dalam produknya, dan tidak memberi kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang akan memberi kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pilihan berdasarkan roduk yang akan mereka beli, dan dengan agresif berusaha menciptakan monopoli yang dipaksakn pemerintah terhadap teknologi yang penting-penting, termasuk yang dianggap penting bagi kehidupan. Dalam front yang ada hubungannya, berbagai korporasi telah mendorong pemberlakuan undang-undang mengenai pencemaran nama baik label makanan tertentu ada bebberapa negara tertentu yang menjadikannya sebuah klaim yang tidak didukung oleh bukti ilmiah yang pasti, yang menyebabkan orang meragukan keamanan makanan mereka. Ini sama dengan melakukan sebuah perbuatan kriminal. Dengan menggunakan dan memperbarui pemahaman istilah organik, maka kpitalisme berupaya mencari hak untuk menghilangkan label produk mereka sendiri dan menghalangi orang lain untuk memberiakn informasi yang akurat terhadap publik bahwa mereka sendiri mempertahankan suatu standar yang lebih tinggi. Akses penuh terhadap informasi dan tidak adanya batas-batas yang dibuat-buat untuk memasuki dan mengenali produk-produk yang berguna, merupakan hal yang mendasar bagi berfungsinya pasar secara efisien dan bagi dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan sebuah dunia yang kacau dan miskin sumber daya. Namun, kapitalisme adalah pendukung yang bergairah dari hak untuk menahan informasi yang sebetulnya penting untuk diketahui para konsumen dan rakyat banyak, dan berupaya menciptakan suatu monopoli yang anehnya dilindungi oleh pemerintah termasuk bahan teknologi – teknologi yang berbahaya.

Konstruksi pada Komoditas : Suatu Analisis terhadap Iklan Produk Kecantikan

Sebagai contoh bahwa barang-barang secara pokok dibutuhkan dalam kehidupan subsisten dan kompetitif, maka sebaiknya kita memahami dalam kerangka kategori budaya yang stabil. Masing-masing cabang ilmu sosial berusaha menggambarkan secara berbeda mengenai perilaku manusia sebagi hasil dari analisis mereka dan pada level yang lain lagi. Emile Durkheim mengaritikanya sebagai fakta sisial dalam metodologinya. Dan dalam kaitan hal ini, maka ia mengkalkulasikannya dalam kajian tentang fakta ekonomi. Levi-Strauss juga berusaha memberi batasannya dengan mengkaitkanna pada permasalahan totemisme dan keistimewaan-keistimewaan pada sebagian peran. Sedangkan pada cendikiawan yang lain, berusaha memaknainya dalam kerangka kategori-kategori kognitif. Terdapat pendekatan baru dalam antropologi konsumsi yaitu pendekatan dalam perspektif perilaku dan pengetahuan. Salah satunya dikemukakan oleh Peter Blau. Para pengikut ajaran Bentham memahaminya dalam titik mulai secara psikologis. Mereka beranggapan bahwa seseorang bisa menggunakan dan bisa digunakan, dan kesemuanya itu berada dalam kesadaran egosentris. Peter Blau mencoba menjelaskan suatu teori sosial melalui pendekatan terhadap sustu hubungan sosial yang sederhana. Sekalipun ia menadari bahwa tidak ada proses yang cukup sederhana dalam hubungan sosial. Maka ia bersaha memberikan penengahan pada kekuatan atau kekuasaan dengan bias-bias restriksi. Berangkat dari pemahaman semacam itu, maka representasi iklan produk kecantikan sesungguhnya merupakan suatu rekontruksi sekaligus dekontruksi mengenai nilai-nilai tas suatu kecantikan. Salah satu hal yang menonjol dewasa ini, kecantikan dikepung dan terimbas oleh kecenderungan komodivikasi. Sebagai ekplisit dapat disebut sebagai kuatnya intervensi ekonomi kapitalistik dalam dunia kecantikan. Hal tersebut berakibat pada melipahnya fasilitas, kekayaan material mudah diraih, popularitas mudah didapatkan apapun caranya. Namun bersamaan dengan itu, terjadi degradasi fungsi pencerahan bagi masyarakat. Kecantikan cenderung hanya menjadi aksesoris dan komuditas yang dipertaruhkan dalam kalkulasi-kalkulasi investasi untung rugi secara ekonomi. Pergeseran ini mencemaskan karena pluralitas memerlukan ruang dan media pencerahan yang memiliki kemampuan merekatkan segala perbedaan. Kecantikan yang semestinya memiliki sensitivitas dan sensibilitas kemanusiaan yang berujung pada spiritualitas, yang pada akhirnya mengalir ke wilayah profan. Kecantikan cenderung kehilangan ‘keindahannya’. Hal itu dikarenakan semakin seragamnya suatu nilai kecantikan, akibatnya sesuatu yang seharusnya indah dan cantik tersebut menjadi ‘biasa’. Sebagaimana halnya dalam iklan-iklan produk kecantikan, seseorang haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu untuk bisa dikatakan bahwa ia cantik. Unsusr-unsur atau syarat-syarat tersebut diciptakan sedemikian rupa guna kepentingan pasar. Dalam arti, ketika suatu perusahaan hendak memasarkan suatu produk kecantikan, maka perushaan tersebut melalui biro periklanannya melakukan penciptaan image tentang bagaimana sesungguhnya cantik itu. Kemudian mereka memberi standar bahwa wanita yang cantik adalah wanita yang memiliki kulit putih, mulus, langsing, dan seterusnya. Para calon konsumen digiring sedemikian rupa untuk terus menciptakan imege cantik dalam pikirannya. Selanjutnya setelah para calon konsumen itu mulai bisa membayangkan dan ‘menginginkan’ untuk tampil cantik, maka produsen pun menawarkan berbagai produk yang mereka asumsikan “dapat mewujudkan kecantikan yang mereka inginkan itu”.

Keunggulan Kompetitif : Suatu Persuasi kepada Konsumen

Paket Lengkap
Suatu produk kecantikan dipasarkan dalam bentuk suatu paket-paket lengkap dengan beberapa pilihan bertujuan untuik memberi penegasan kepada calon konsumen untuk berasumsi bahwa produk kecantikan ini memiliki “kepedulian” untuk memberikan perawatan secara menyeluruh. Biasanya terdiri atas cleanser (pembersih), mousturizer (pelembut), freshener (penyegar), lotion (pelembab), oil free (anti minyak/jerawat), foundation (alas bedak). Hal tersebut dapat dilihat dari yaitu iklan Honey SA Martha Tilaar. Dalam iklan produk kecantikan tersebut tampak juga ditonjolkan manfaat madu (honey) bagi kecantikan, yakni untuk menjaga keseimbangan dan kelembaban kulit akibat sinar matahari, polusi lingkungan, stress, dan bertambahnya usia. Berangkat dari iklan itu, tampak digiring konsumen untuk memandang bahwa madu adalah satu-satunya unsur yang dapat mencegah rusaknya kecantikan wajah. Bahkan secara hiperbolis implisit dikemukakan juga bahwa produk ini dapat menangkal sinar matahari, polusi lingkungan, stress, dan bertambahnya usia. Padahal bila kita cermati lebih lanjut, tentu kita menyadari bahwa sesungguhnya kulit, khususnya kulit wajah memiliki mekanisme penyeimbang otonom yang dapat memproteksi dirinya sendiri sekalipun dalam skala keterbatas, tanpa harus diback-up oleh kosmetik tersebut. Image itu pun ditegaskan dengan representasi seorang wanita dengan wajah yang ‘cantik’ dengan wajah yang mereprsentasikan ‘wajah yang sehat dan muda berseri’. Produk ini mengunggulkan suatu teknologi yang menggunakan unsur dari alam, yakni madu. Dengan gaya beriklan yang sama, pada yaitu produl AVON REVIVAL juga terdapat upaya yang sama untuk menggiring para calon konsumen untuk membentuk image tentang standar kecantikan. Ditampilkan berbagai produk perawatan kecantikan seperti cleanser (pembersih), mousturizer (pelembut), freshener (penyegar), lotion (pelembab), oil free (anti minyak/jerawat), foundation (alas bedak), toner (penguat), dan anti-UV (anti sinar matahari). Pada produk ini, ditampakkan bahwa dengan memakai produk ini maka pemakainya dapat terlindungi secara total terhadap dampak kerusakan kulit wajah akibat sengatan sinar matahari. Hal tersebut dipertegas dengan penampakan model yang wajahnya, dengan ekspresi yakin, menghadap sinar matahari. Namun bila dipertimbangkan secara lebih jauh, akan tampak manipulasi pada produk-produk dari merek yang berbeda tersebut. Yang paling utama yaitu bagaimana mereka berusaha membentuik asumsi mengenai bagaimana standarisasi cantik, bagaimana mewujudkan cantik, dan memberikan penawaran-penawaran kepada konsumen untuk mengatasi “masalahnya”.

Kosmetik Bergaya “Back to Nature”
Dalam YVES SAINT LAURENT FRUIT JEUNESSE. Pada produk ini, ditampilkan suatu keunggulamn produk dari unsur-unsur yang terkandung di dalam produk tersebut. Dewasa ini memeng berkembang suatu paradigma untuk back to neture, dimana manusia berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya dengn cara kembali kepada unsur-unsur yang alami. Produk Fruit Jeunesse ini mengambil momen dan semangat tersebut dalam kandungannya. Diterangkan bahwa pada produk ini, mengandung unsur buah-buahan dan bunga seperti apel, anggur, cherry, dan mawar. Diharapkan, dengan adanya kandungan buah-buahan dan bunga pada produk ini dapat meyedot konsumen yang memang interes dalam upaya back to nature. Singkatnya, dengan menggunakan produk kecantikan ini, konsumen dapat kembali ke alam dan mendapatkan perawatan kulit yang menghaluskan, memberi cahaya, mengencangkan wajah, mengurangi kerutan, dan meningkatkan produksi collagen yang dapat mengenyalkan kulit wajah. Ini sebuah penawaran yang menurut saya cukup cerdas dalam mengambil momen back to nature sekaligus menyesatkan. Karena menurut beberapa sumber kajian ilmiah mengenai perawatan tubuh secara medis yang pernah saya baca, adanya kandungan buah-buahan dan tanaman dalam suatu produk kecantikan untuk tersapi luar tidaklah dapat mencukupi kebutuhan nutrisi yang ada pada tubuh termasuk kulit. Sehingga sekalipun produk kecantikan mengandung buah-buahan dan bunga tidaklah cukup membuat wajah yang halus, bercahaya, kencang tanpa kerutan, dan cantik, tanpa disertai dengan konsumsi buah-buahan yang mencukupi dengan cara dimakan secara langsung.

Sebuah Paket “ Bibir Cantik”
Dalam merias wajah, tentu saja bibir adalah salah satu bagian wajah yang sangat penting. Sehingga untuk itu, diperlukan suatu kosmetik yang bisa menonjolkan keindahan bibir, dengan tujuan akan membuat wajah menjadi tidak pucat namun sangat seksi. Warna merah yang menyala bisa menimbulkan suatu daya tarik sendiri, mungkin setidaknya begitulah yang ingin ditawarkan oleh iklan dalam PAKET BIBIR CANTIK SARIAYU MARTHA TILAAR. Pada paket yang berisi 2 pemulas bibir dan 1 perawat bibir ini, konsumen ditawari untuk memperoleh suatu paket kecantikan yang parktis namun elegan. Melalui iklan ini, ditampilkan bahwa seorang wanita yang elegan adalah wanita yang memiliki bibir sensual yang merah merekah. Namun, bila kita melihatnya dalam kehidupan nyata, tentu saja menggunakan lipstik haruslah memperhatikan momen dimana seorang wanita itu berada. Bila ia seorang wanita karier yang sedang bekerja di kantoran, ataupun sedang menghadiri pesta, atupun sedang mengikuti suatu perhelatan-perhelatan yang memang menuntut penampilan prima, mungkin penggunaan lipstik dengan warna yang berani semacam itu memang pantas. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ia adalah mahasiswa atau pelajar yang sedang ke kampus atau ke sekolah dengan menggunakan lipstik dengan warna demikian, tentu saja bisa menimbulkan penilaian miring tentang wanita tersebut.

Wajah Bersih dan Cantik
Suatu produk ditawarkan oleh BIORE Gel Pembersih Make Up. Iklan ini menawarkan suatu sabun pembersih muka dalam bentuk gel dengan manfaat dapat membersihkan muka dari make up bahkan yang water proof sekalipun. Iklan ini ditampilkan secara sederhana melalui penampilan seorang wanita dengan wajah bersih “tanpa make up” dengan tetap tampil cantik. Kemasan yang ditawartkan pun ada beraneka ukuran mulai yang paling besar 80gram sampai yang terkecil 50gram. Produk ini membujuk konsumen untuk menjaga kebersihan dan kesehatan wajah sekalipun sering menggunakan kosmetik.

Cantik adalah Putih
Produk perawatan tubuh CITRA WHITE Lotion Pemutih dan Pelembab berupaya membangun asumsi konsumen bahwa seorang wanita yang cantik adalah wanita yang memiliki kulit yang putih. Sedangkan wanita yang memiliki kulit yang gelap sekalipun ia menarik, namun ia belum bisa dikatakan cantik atau belum sempurna kecantikannya. Ditampilkan juga dua orang wanita kembar, yang mana yang salah satunya berkulit putih dan yang satunya lagi berkulit gelap. Ditekankan sekali bahwa wanita yang cantik adalah yang berkulit putih sedangkan yang berkulit gelap tidaklah secantik yang berkulit putih, oleh karena itu si gelap harus berusaha agar dapat berkulit putih sehingga bisa secantik si putih. Ini adalah dekonstruksi dari makna kecantikan yang dibangun oleh iklan pemutuh kulit ini. Untuk menegaskan kembali, produk lotion pemutih tubuh ini menggunakan ekstrak bengkoang yang ‘dipercaya’ dapat memutihkan tubuh. Dilengkapi dengan vitamin B3 dan tabir surya, maka produk ini dapat diandalkan untuk dapat memutihkan kulit tubuh dengan sempurna. Iklan ini menyatakan secara singkat “Cantik Adalah Putih, bila anda ingin cantik maka anda harus putih dan jika anda ingin putih maka gunakanlah CITRA WHITE”.

Kekuasaan Ideologis dalam Pemaknaan Simbolisme

Karena terpengaruh oleh para pemikir seperti Marx, Freud, dan—lebih belakangan—Mannheim, arti istilah ini bergeser. Dalam penggunaan yang lebih modern dan sempit, ideologi biasanya mengacu pada sistem gagasan yang dapat digunakan untuk merasionalisasikan, memberi teguran, memaafkan, menyerang, atau menjelaskan keyakinan, kepercayaan, tindak atau pengaturan kultural tertentu, dengan demikian bila sekarang orang berkata bahwa suatu sistem gagasan bersifat “ ideologis” biasanya ini berarti gagasan-gagasan itu bersifat partisan, artinya tidak terlalu obyektif melainkan disusun untuk mendukung ( atau menyerang ) sesuatu misi atau maksud tertentu. Dalam pengertian ini nuansa khusus tersebut dipertentangkan dengan kenetralan pengetahuan dalam artinya yang murni. Dikatakan bahwa ideolog menggunakan atau bahkan mencocokkan fakta demi mendukung sikap ideologisnya, dan bukannya membenahi sistem gagasannya sendiri manakala fakta menghendaki demikian.

Penutup

Manusia terutama adalah makhluk yang mengkonseptualisasilkan dan menyimbolkan, seperti dikemukakan oleh Leslie White, sesungguhnya manusialah satu-satunya mahluk yang dapat dibunuh dengan sebuah lambang, oleh sebab itu tampak masuk akal kalau kita anggap bahwa sistem simbol atau ideologi yang digunakan manusia untuk menjelaskan menanata sistem sosial serta alaminuya akan menentukan suatu perannadalam pelestarian serta perubahan struktur kemasyarakatan, akan tetapi pertaannya adalah seberapa besar pertan faktor ideologis dalam menentukan pelestarian serta perubahan kultural itu ? Pertanyaan ini akan menjadi salah satu ihwal paling kontroversial dibidang antropologi. Dan bahkan seluruh ilmu sosial., soal ini sangat kontroversial antara lain karena prertimbangan ekstra-ilmiah yang bersifat moralistik ikut terbawa-bawa puladalam perbincangan. Karena gagasan adalah hasil ciptaan budi manusia, penereimaan terhadap ideologi anutan banyak penulis diartikan sebagai hantaman terhadap pengertian kehendak bebas dan otonomi hakiki manusia. Sebaliknya , pandangan yang melecehkan peran ideologi atau yang memperlakukan ideologi sebagai hal yang terutama bersifat epifenomenal, sering diserang sebagai bersifat deterministik sehingga merendahkan harkat intrinsik manusia. Dengan demikian, pembicaraan mengenai peran ideologi dalam budaya sering tidak lagi merupakan soal ilmiah sejati dalam menilai bobot kausal faktor-faktor ideologis dalam sistem budaya melainkan sudah menjadi syarat dengan emosi.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Arief. 1992. Arah Perkembangan Budaya Nasional Kita dan Dunia : Mencoba Mencari Sistem Alternatif terhadap Kapitalisme. Jakarta : Depdikbud

Featherstone, Mike. 2001. Postmodernisme dan Budaya Konsumen. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Kaplan,

David & Albert A. Manners. 2002. Teori Budaya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Korten, David C. 2002. The Post-Corporate World. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Lauer, Robert H. 1989. Perspektif tentang Perubahan Sosial. Jakarta : Bina Aksara

Panuju, Redi. 2002. Relasi Kuasa : Perterungan Memenangkan Opini Publik dan Peran dalam Transformasi Sosial. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Studi Simbol, Interpretisi & Hermeneutika

Veggy — Wed, 28 Feb 2007 23:16:15 CST

There is no abstract available for this page revision.

Epistimologi Antropologi

Veggy — Wed, 28 Feb 2007 23:11:55 CST

There is no abstract available for this page revision.

Fenomenologi, Hermeneutika dan Positivisme

Veggy — Wed, 28 Feb 2007 23:08:26 CST

(Essay ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah Epistimologi Antropologi)

FENOMENOLOGI

Fenomenologi adalah gerakan filsafat yang dipelopori oleh Edmund Husserl (1859 – 1838). Salah satu arus pemikiran yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Sebut saja para filsuf seperti Ernst Cassier (neo-Kantianisme), Mc.Taggart (idealisme), Fregge (logisisme), Dilthey (hermeneutika) Kierkergaard (filsafat eksistensial), Derida (poststrukturalisme)—semuanya sedikit banyak mendapat pengaruh dari fenomenologi. Fenomenologi mencoba menepis semua asumsi yang mengkontaminasi pengalaman konkret manusia. Ini mengapa fenomenologi disebut sebagai cara berfilsafat yang radikal. Fenomenologi menekankan upaya menggapai “hal itu sendiri” lepas dari segala presuposisi. Langkah pertamanya adalah menghindari semu konstruksi, asumsi yang dipasang sebelum dan sekaligus mengarahkan pengalaman. Tak peduli apakah konstruksi filsafat, sains, agama, dan kebudayaan, semuanya harus dihindari sebis mungkin. Semua penjelasan tidak boleh dipaksakan sebelum pengalaman menjelaskannya sendiri dari dan dalam pengalaman itu sendiri.[1] Fenomenologi menekankan perlunya filsafat melepaskan diri dari ikatan historis apapun—apakah itu tradisi metafisika, epistimologi, atau sains. Program utama fenomenologi adalah mengembalikan filsafat ke penghayatan sehari-hari subjek pengetahuan. Kembali ke kekayaan pengalaman manusia yang konkret, lekat, dan penuh penghayatan. Selain itu, fenomenologi juga menolak klaim representasionalisme epistimologi modern. Fenomenologi yang dipromosikan Husserl sebagai ilmu tanpa presuposisi. Ini bertolak belakang dengan modus filsafat sejak Hegel menafikan kemungkinannya ilmu pengetahuan tanpa presuposisi. Presuposisi yang menghantui filsafat selama ini adalah naturalisme dan psikologisme. Pengaruh fenomenologi sangat luas. Hampir semua disiplin keilmuan mendapatkan inspirasi dari fenomenologi. Psikologi, sosiologi, antropologi, sampai arsitektur semuanya memperoleh nafas baru dengan munculnya fenomenologi.[2] Penyamarataan ilmu-ilmu humaniora dengan ilmu-ilmu mendapatkan tentangan keras dari filsuf-filsuf neo-Kantian yang menginginkan adanya pemilahan, baik sacara metodologis, ontologis, dan epistimologis antara ilmu-ilmu humaniora dan ilmu-ilmu alam. Para Kantian merasa bahwa manusia tidak semata-mata ditentukan oleh hukum maupun bertindak secara rasional semata (animal rationale), melainkan juga memiliki kekayaan batin (emosi, kehendak, disposisi) yang tidak dapat diukur begitu saja dengan model-model ilmu alam. Salah satu neo-Kantian dari Mahzab Marburg bernama Ernst Cassier mengungkapkan konsepnya tentang manusia sebagai animal symbolicum (makhluk simbolik) konsepnya ini menentang konsep manusia yang dideterminasi oleh daya-daya atau stimulan-stimulan eksternal seperti halnya benda-benda fisik. Cassier menolak pandangan naturalisme yang dianut ilmu-ilmu alam (ada realitas material eksternal yang berjalan secara deterministik dan independen dari subjek).[3]

HERMENEUTIKA

Ada tiga komponen pokok hermeneutika. Kesatu, adanya tanda, pesan berita yang kerap berbentuk teks. Kedua, harus ada sekelompok penerima yang bertanya-tanya atau merasa “asing” terhadap pesan itu. ketiga, adanya perantara atau kurir antara kedua belah pihak. Terdapat dua aliran besar dalam hermeneutika, yaitu hermeneutika romantik oleh Schleiermacher dan hermeneutika fenomenologi Heidegger.[4] Hermeneutika romantik Schleiermacher tidak terlepas dari konsepsi Schleiermacher mengenai bahasa dan praktik penafsiran. Memahami berarti mengarahkan perhatian pada suatu objek , yakni bahasa. Bahasa dapat dipahami sebagai dimensi supraindividual dan dimensi individual. Tugas utama seorang hermeneutik adalah membawa kembali kehandak makna yang menjadi jiwa suatu teks. Hermeneutik fenomenologi Heidegger merupakan sesuatu yang kontradiki. Fenomenologi adalah seni membiarkan fenomena berbicara sendiri, maka hermeneutika adalah seni melihat fenomen sebagai teks yang mengundang pertanyaan untuk kemudian diinterpretasikan. Hermeneutika fenomenologi hendak melepaskan diri dari kerangka epistimologi dimana subjek tidak lagi berhadapan dengan objek yang terhampar dihadapannya. Ia mengandaikan subjek selalu dan sudah berada di dunia yang selalu dan sudah bermakna—sebuah dunia yang bukan representasi.[5]

POSITIVISME

Tesis positivisme adalah bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid, dan fakta-fakta sajalah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metoda di luar yang digunakan untu menelaah fakta. Dalam perkembangannya, ada beberapa positivistik, yaitu : positivisme sosial, positivisme evolusioner, positivisme kritis, dan positivisme logik.[6] Positivisme sosial adalah penjabaran lebih lanjut kebutuhan manusia dan sejarah. Comte dalam studinya mengenai sejarah perkembangan alam pikir manusia menjelaskan bahwa matematika bukan ilmu, melainkan alat berfikir logik. Ia menjenjangkan perkembangan alam pikir manusia yaitu teologik, metafisik, dan positif. Bentham dan Mill menyatakan bahwa ilmu yang valid adalah ilmu yang dilandaskan pada fakta. Mereka menolak otoritas apapun yang menyusupi ilmu. Positivisme evolusioner berangkat dari fisika dan biologi yang menggunakan doktrin evolusi biologis. Berangkat dari pemikiran tersebut, Spencer menganggap evolusi adalah proses dari homogen ke heterogen. Positivisme kritis atau empiriokritisme memandang bahwa sesuatu ( bisa berupa masyarakat ataupun kebudayaan) itu adalah serangkaian relasi inderawi, dan pemikiran kita adalah persepsi kita atau representasi dari sesuatu tersebut. Positivisme logik banyak dikemukakan oleh para pemikir dari neo-Kantian. Ia menolak segala bentuk etik transeden bahkan ia menyarankan adanya unifikasi ilmu dan mengganti konsep variabilitas menjadi konsep konfirmabilitas.[7]

Relasi antara Positivisme dan Gejala-Gejala Sosial

Tesis positivisme[8] adalah : bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid, dan fakta-fakta sajalah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek diluar fakta, menolak segala penggunaan metoda di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Atas kesuksesan teknologi industri abad XVIII, positivisme mengembangkan pemikiran tentang ilmu pengetahuan universal bagi kehidupan manusia, sehingga berkembang etika, politik, dan lain-lain sebagai disiplin ilmu, yang tentu saja positivistik. Positivisme mengakui eksistensi dan menolak esensi. Ia menolak setiap definisi yang tidak bisa digapai oleh pengetahuan manusia. Bahkan ia juga menolak nilai (value). Dasar dari pandangan positivistik dari ilmu sosial budaya tersebut yakni adanya anggapan bahwa (a) gejala sosial budaya merupakan bagian dari gejala alami, (b) ilmu sosial budaya juga harus dapat merumuskan hukum-hukum atau generalisasi-generalisasi yang mirip dalil hukum alam, (c) berbagai prosedur serta metode penelitian dan analisis yang ada dan telah berkembang dalam ilmu-ilmu alam dapat dan perlu diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial budaya[9]. Akibatnya, ilmu sosial budaya menjadi bersifat predictive dan explanatory sebagaimana halnya dengan ilmu alam dan ilmu pasti. Generalisasi-generalisasi tersebut merangkum keseluruhan fakta yang ada namun sering kali menegasikan adanya “contra-mainstream”. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan dijelaskan secara matematis dan fisis.[10]

Kritik terhadap Pendekatan Fenomenologi, Hermeneutik, dan Positivistik

Kaplan dan Manners berpendapat : Tidak seorang pun memiliki kemampuan untuk mengetahui secara langsung pikiran orang lain. Kaidah kognitif, hukum, dan kode, pada akhirnya hanyalah sekedar inferensi—simpulan yang boleh jadi betul tetapi boleh jadi juga keliru—yang dibuat oleh etnograf. Hal tersebut adalah konsepsi etnograf mengenai kemungkinan konsepsi informannya. Akan tetapikarena inferensi itu harus dituangkan dalam sesuatu bentuk yang dapat dipahami tidak hanya oleh etnografnya sendiri melainkan juga oleh para sejawatnya, maka si etnograf harus menggunakan kategori pemikiran yang berpijak pada antropologi dan tidak hanya pada informan warga pribumi yang bersangkutan saja. Tak terelak lagi, kita semua adalah komparativis.[11] Jika dialek dikesampingkan, satu, dua, tiga informan munkin sudah memadai. Itu karena penutur asli membuat jenis pembedaan yang sama dalam hal fonem. Artinya, meraka semua sama-sama merupakan pendukung bahasa tersebut. Akan tetapi semua individu yang membentuk suatu budaya tidaklah mengambil bagian atau berperan dalam budayanya secara demikian. Kendati Aberlee menekankan interaksi dan interdependensi, bukan kognisi, pendapat yang diajukannya mirip dengan pandangan Wallace. Ini berarti “realitas cultural” mungkin dapat berbeda-beda bagi pemimpin / pemuka dan bagi warga biasa, dan seterusnya. Bila diterapkan dengan kewaspadaan yang sepatutnya, model linguistic ini memang dapat membuahkan banyak hasil dan juga penuh daya saran dalam menangani jenis-jenis masalah tertentu. Akan tetapi bila kita melupakan sifat parsial dan isomorfis dalam analogi linguistik ini, mungkin lalu timbul pertanyaan dalam wujud yang menyulitkan perolehan pemecahan atau “jawab”-nya. Kendato Kaplan dan Manners banyak melontarkan kritik terhadap linguistik, namun mereka menyarankan untuk tidak membuang model linguistik tersebut. Hanya saja perlu disadari bahwa model linguistic ini—sepertihalnya dengan pendekatan lain—juga memiliki keterbatasan tertentu. [12]

Studi terhadap manusia terkait dengan permasalahan menyangkut tindakan yang penuh makna. Seseorang manusia itu dapat merasakan dunia ini sarat dengan makna dan tindakan yang penuh makna pula. Hal inilah yang kemudian merupakan pembeda antara studi tentang manusia dengan ilmu-ilmu fisik. Studi tentang manusia terfokus pada ide-ide, aspirasi, tindakan-tindakan yang memiliki tujuan, kreasi yang artistik, perangkat manusia, peraturan yang dibentuk untuk mereka sendiri, dan lembaga-lembaga yang mereka ciptakan. Pada ilmu-ilmu fisik, perhatian lebih pada problem eksperimental dan spekulasi terhadap materi secara kebendaan dan perhitungannya. Dalam ilmu fisik, sulit dibedakan antara mana yang teori dan mana yang fakta karena teori yang terbentuk semata-mata berasal dari fakta yang secara empiris melekat pada aspek kebendaan yang menjadi objek studinya. Misalnya dalam upaya pengklasifikasian, ilmu fisik lebih kepada mencari unsur-unsur kesamaan pada pola-pola teoritis yang telah ada secara umum tanpa harus terlebih dahulu mengutamakan common sense terhadap objek material tersebut.

Teori ilmu pengetahuan ataupun epistimologi memiliki perhatian yang besar pada pengujian terhadap berbagai asumsi. Ia berupaya mencapai kepuasan intelektual pada fondasi secara utuh dari ilmu pengetahuan kita dan memperhatikan bagaimana suatu pemikiran mengambil posisinya terhadap realitas. Yang menarik di sini yaitu upaya epistimologi untuk berusaha melihat dan menguji bagaimana seseorang mengetahui melalui proses berfikirnya. Fokus garapannya yaitu ada proses, sehingga perdebatannya menyangkut bagaimana metodologi berfikir sehingga sesuatu itu dapat diterima sebagai suatu kebenaran. Kita perlu bersepakat mengenai hubungan dari apa yang kita terima sebagai fakta kepada yang lainnya dan tidak dengan kekusutan hubungan yang berlebihan antara fakta-fakta dan perangkat kognitif dari pengamat yang bersangkutan. Baik melalui investigasi secara ilmiah, refleksi filosofis, dan penerimaan secara akal sehat. Studi tentang manusia secara partikular telah tertahan oleh percobaanya dalam menegakkan sebuah titik awal yang jelas dan mandiri secara teoritis. Alternatifnya yaitu menolak pemikiran terhadap titik awal yang absolut dan mengizinkan apapun aksi filosofis yang ada dalam asumsi terdahulu. Refleksi pemikiran tentu saja bukan berupa alat tulis yang siap untuk digunakan menulis, tidak juga sebagai subjek pembuka pengetahuan yang murni, melainkan mata intelektualnya yang pertama kali melihat dunia yang asing baginya. Terdapat abstraksi buatan yang tidak sederhana, tidak bertentangan, dan secara murni merupakan permulaan secara teoritis. Hal yang terpenting dalam aspek kehidupan manusia yaitu menyangkut kesadaran (consciousness). Berfikir tidak hanya menyangkut bagaimana memperhitungkan sesuatu dan mencari pemecahan terhadap sesuatu permasalahan yang dihadapi, melainkan juga merasakan, membangun semangat, memiliki keinginan dan perhatian yang mana mewarnai pemikiran dan secara integral terhadap konsep kedirian. Dengan demikian kita bisa mengkoordinasi keinginan dan membuat rencana. Kita mengatur tindakan dan prinsip-prinsip yang kita pegang. Apapun yang disebut dengan pengalaman ditentukan melalui pengaturan pada aspek psikologis dan diwarnai ataupun didistorsi oleh kebutuhan dan kepentingan. Kemampuan kita untuk memaknai suatu pengalaman tergantung pada anugerah yang diwariskan dari kecerdasan, ingatan, perhatian, sama baiknya dengan warisan dari sosial dan budaya. Bahasa, ide-ide, pengetahuan yang utuh, persangkaan oleh massa merupakan hasil dari suatu proses sejarah. Titik awal ini mengandung elemen dari fakta yang tidak bisa direduksi. Figur yang mengendalikan hal tersebut memiliki kapasitas ganda; pertama sebagai persangkaan terhadap ilmu pengetahuan, kedua sebagai pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, kita “dipaksa” untuk menguji kembali alam pengetahuan. Kita terlibat dalam suatu lingkaran dimana pengetahuan merampas pengertian absolutnya dan harus menjadi bagian dari kesatuan realis yang naif. Pengetahuan dinyatakan sebagai suatu yang relatif atau dibatasi oleh suatu titik tegak. Menurut saya, kita bisa saja berusaha memberikan penerangan / pencerahan, tetapi bukan secara objektif melainkan berkenaan pada perspektif terhadap kondisi manusia, yang mana ia sendiri sebagai objek penyelidikan.

Ketika kita memperdebatkan secara objektif dengan mengambil batasan dari konteks yang dijelaskan, maka kita telah mengambil kondisi epistimologis sebagai jaminannya. Bila pada titik awal filosofis yang mana keseluruhan problem dari ilmu pengetahuan dikemukakan sebagi suatu gagasan, maka kita tidak dapat menghindar dari perspektif psikologis, sosiologis, dan historis dimana setiap aksi kognitif berada. Ketika kita telah berketetapan untuk merangkum keseluruhan ilmu pengetahuan, maka kita tak bisa mengambil langkah di luar aspek keilmuan. Kita berusaha menginterpretasi suatu perihal yang mana ketika kita baru memulai tugas itu, sesungguhnya hal tersebut telah diinterpretasikan pada masa yang lalu. Tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh konsistensi yang lebih besar dan meningkatkan kesadaran terhadap diri kita sendiri. Keseluruhan struktur ilmu pengetahuan bukanlah suatu gambaran dari realitas melainkan suatu reasi dari manusia ke dalam suatu keputusan dan evaluasi. Dunia dipandang dan diorganisir dari suatu poin khusus dan ditentukan oleh perangkat kognitif dan dengan jalan inilah maka hal itu diinterpretasikan. Proses ini nampak pada penggunaan kita dalam berbahasa. Misalnya menyangkut suatu pengklasifikasian. Berangkat dari hal tersebut di atas maka saya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan merupakan rangkaian interpretasi yang hadir melalui suatu metode yang cermat dan memiliki tujuan tertentu. Filsafat, agama, dan mitos menginterpretasikan aspek mendasar dengan cara yang bervariasi. Tegasnya, interpretasi membuat dunia sarat dengan makna bagi manusia. Namun apabila kita tidak dapat melangkah di luar perspektif yang diciptakan dari interpretasi kita sendiri, maka kita tidak bisa menjawab pertanyaan tentang konsepsi kita terhadap realitas. Yang dapat dilakukan yaitu membuat hal ini tetap konsisten dan komprehensif. Memperlakukannya sebagai fakta dari kehidupan manusia dan subjek dari studi tentang manusia. Hal ini tentu saja menyerap pemaknaan yang dibawa oleh interpretasi manusia terhadap dunianya. Melalui pengujian mengenai terbitnya suatu makna, maka kita dapat menyajikan studi tentang manusia dari basis epistimologis yang kita miliki. Kesadaran terhadap kedirian diri sendiri dan terhadap dunia, hampir selalu diiringi oleh konseptualisasi dalam hal bahasa. Dalam merasakan sesuatu tentunya setiap individu memiliki perbedaan sebab individu tersebut mengklasifikasikannya dalam pengalaman dan menempatkannya dalam konteks ingatan dan pengetahuan secara umum yang dimilikinya secara individual. Pendekatan secara linguistik yang masuk akal terhadap pemaknaan terletak pada faktanya. Selanjutnya lahirlah pertanyaan yaitu, “Apa yang membuat suatu situasi menjadi sarat dengan makna?”. Pertanyaan selanjutnya yaitu, “Apa yang membuat pernyataan ini menjadi penuh makna?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka sebaiknya kita merujuk pada makna non-linguistik yang kita pakai dalam percakapan sehari-hari. Perbedaannya justru lebih menggelapkan daripada mencerahkan jika hal-hal tersebut jarang diperlakukan melalui perluasan secara analogis dalam makna yang terdapat pada akal linguistik. Makna dari tindakan-tindakan, makna dari berbagi situasi, memiliki tempat yang begitu penting. Bila filsafat berusaha menemukan relevansinya dengan studi tentang manusia maka proses analisisnya berupa makna pada kata-kata. Sebagai gambaran, maka cobalah untuk menceritakan suatu hal yang sama dengan gaya bahasa bercerita yang berbeda.

Perluasan menyangkut fitur berbeda dalam situasi yang sama, membuatnya memiliki makna yang lebih banyak ataupun justru menjadi tanpa makna. Ekspresi yang berbeda dapat memperjelas dan memperkuat satu sama lainnya. Manusia mendapatkan situasi sebagai suatu yang sarat makna karena diperlakukan demikian oleh mereka, dan memberi respon kepada mereka, menghubungkannya terhadap situasi yang lain, menghakimi dan menginterpretasinya dalam ingatan. Makna menjadi lebih ataupun kurang kompleks. Namun makna bagi seseorang dikonfrontasikan dengan situasi. Sehingga subjektivitas terhadap makna menjadi hal yang lazim. Makna yang didapatka oleh seseorang dapat difahami oleh orang lain. Dalam hal tersebut terjadilah persebaran makna (shared of meaning). Fakta bahwa hubungan pengalaman yang mengatur kategiri hanya pada kasus di diri kita sendiri dan interpretasi kita terhadap perilaku orang lain yang didasari pengalamannya, tidak berarti bahwa hal itu mengakibatkan masuknya pengaruh pada mental kita sendiri diperlakukan sebagi sesuatu yang tak boleh salah ataupun lebih jujur dibandingkan interpretasi kita terhadap perilaku orang lain. Ini adalah inti pada penelitian secara empiris, dan bukan sebagai keputusan secara teoritis. Terdapat pula kategori yang lain, yakni hubungan antara bagian-bagian kepada keseluruhan. Misalnya struktur gramatikal yang mengartikan suatu kata benda ataupun kata kerja merupakan suatu pola trsanslasi yang ditemukan di dalam kamus. Makna dari bentuk dan tindakan menjadi lebih jelas ketika menghubungkannya kepada tindakan yang lain dan bentuk yang lain dan pada situasi sesuai di mana mereka berada. Akhirnya, kita menempatkan objek pada suatu konteks yang utuh. Adapula kategori yang lain lagi, yaitu pengkonseptualisasian hubungan yang memakai dan juga dipakai oleh suatu lingkungan. Biasanya disebut kategori dari kekuasaan. Sesuatu kejadian menjadi bermakna sesuatu apabila masuk sebagi sesuatu yang tak terelakkan. Hal ini menjadi istimewa ketika merupakan pangalaman aktual dari manusia. Disebut sebagai kategori dari kekuasaan karena kekuasaan atau kekuatan dari pengalaman saat kita dibebani oleh keadaan eksternal ataupun kita yang mempengaruhi keadaan tersebut. Kategori selanjutnya yaitu kategori nilai. Dalam kategori ini terdapat penghakiman yang mana terdapat pemberian pengankuan terhadap suatu makna pada suatu situasi dengn menghubungkannya kepada kepuasan ataupun ketidakpuasan, kenyamanan atau kesakitan, keterbuktian ataupun ketidakterbuktian. Situasi-situasi tersebut menadi sarat makna dalam aspek emosi yang positif dan negatif. Bagian-bagian jalan yang berbeda yang dibangun dari moral, estetika, ataupun putusan secara ekonomis tidaklah pada sesuatu yang diejawantahkan tetapi pada pengalaman menyangkut penilaian sebagai sesuatu yang biasa dan universal. Terakhir, adalah kategori yang memformulasi yang menghubungkan antara situasai dan tujuan. Ketegori ini disebut dengan kategori makna dan akhirnya. Sesuatu menjadi bermakna bagi kita apabila hasilnya adalah apa yang kita tuntut. Kategori ini memiliki unsur kesamaan dengan kategori sebelumnya. Kita akan berusaha mewujudkan sesuatu yang bagi kita menyenangkan atau berharga. Tetapi kedua ketegiri ini tak isa direduksi menjadi satu. Karena sesuatu yang diangga barmakna pada akhir tujuannya, belum tentu hal itu memiliki nilai yang berharga. Menginginkan suatu kesenangan dari sutu yang telah terlaksana terhadap sesuatu yang perlu untuk dilakukan tidaklah sama dengan menginginkan sesuatu untuk dilakukan. Tidak hanya pada bagaimana kita mengatur diri kita sendiri sebagai tuajuan yang penuh makna, tetapi juga tampak sebagai suatu yang disediakan sebagai makna dari tujuan itu.

Penjelasan di atas menunjukkan bagaimana uniknya hidup manusia, yang mana manusia dapat membuat dunia disekitarnya menjadi bermakna dengan cara mengatur dirinya sendiri sebagai suatu kumpulan dari tujuan-tujuan dan mencari makna yang diperolehnya. Beberapa dari tujuan itu berakar pada pengaturan pada corak psikologis dan kebutuhan biologis. Selebihnya diciptakan dari diri kita sendiri ataupun dari tradisi. Oleh karena kategori ini berakar dari hal yang fundamental dari kehidupan manusia, yang mana kita menggunakan semua simbol, memiliki perasaan, mengharapkan sesuatu, mempunyai satu kesatuan tetapi kesadaran yang kompleks; maka dalam penginterpretasiannya menjadi bersifat universal. Terhadap hal di atas, bagaimanapun juga, kita tidaklah dapat mendaftarkan keseluruhan kategori tersebut ke dalam satu daftar namun kita juga tak bisa mengecualikan sebagian. Secara spesifik, kategori tersebut memiliki semacam peran dalam kehidupan mental kita. Kepercayaan yang terbagi pada suatu zaman atau bingkai kerja filosofis mungkin bisa menyediakan jalan untuk bisa melihat suatu situasi menjadi bermakna. Sebagai contoh, perhatian dalam suatu pembangunan memiliki fungsi pada ketegori yang mengorganisir konsepsi dari negara yang suksesif dari unit-unit pendukungnya. Ini cukup beralasan manakala itu berakar pada pengalaman yang matang, atau hasil dari agama dan ide-ide filosofis dari peradaban. Di sisi lain, menggunakan perhatian pada kelas sosial sebagai suatu kategori dan menginterpretasikan situasi merupakan bagian dari suatu bagian ideologi yang begitu jelas.

[1] Donny Gahral Adian. 2002. Pilar-Pilar Filsafat Kontemporer. Jogjakarta : Jalasutra

[2] Idem.

[3] Idem.

[4] Idem

[5] Idem

[6] Noeng Muhadjir. 1998. Filsafat Ilmu, Telaah Sistematis Fungsional Komparatif. Yogyakarta : Rake Sarasin

[7] Idem.

[8] Muhadjir, Noeng. 1998. Filsafat Ilmu : Telaah Sistematis Fungsional Komparatif. Yogyakarta : Rake Sarasin

[9] Ahimsa-Putra, H.S. “Antropologi Koentjaraningrat : Sebuah Tafsir Epistimologis”, dalam Masinambow, E.K.M. 1997. Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

[10] Menurut saya, ada perbedaan yang mendasar dari perubahan yang dialami oleh organisme (berdasarkan definisi ilmu alam) dan perubahan yang dialami oleh manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Perubahan dalam kehidupan organisme bisa digambarkan sebagai perubahan yang konstan dalam diagram yang linier, sedangkan perubahan manusia dan entitas disekitarnya tidak selalu bersifat konstan dan linier. Bisa fluktuatif bahkan bisa juga siklon diabolik dan lain-lain. Manusia dalam kehidupan budayanya memiliki kekhasan, dan hal ini sering dilewati begitu saja oleh metode positivistik melalui metode generalisasinya.Dengan demikian, menyamakan perubahan dalam organisme secara fisis biologis dengan manusia secara sosial budaya adalah suatu “metode yang ambigu”. Hukum-hukum alam dalam ilmu pasti tidak bisa sepenuhnya (bahkan sebagian besar gagal) menjelaskan tentang nilai khas manusia, masyarakat, dan kebudayaannya. Padahal nilai-nilai tersebut eksis.

[11] Kaplan, David & Albert A. Manners. 2002. Teori Budaya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

[12] Idem

Konsep Hegemoni

Veggy — Wed, 28 Feb 2007 22:56:43 CST

Relevansi Konsep Hegemoni yang Dikemukakan oleh Antonio Gramsci

dalam Konteks Kekinian

Oleh : Vegitya Ramadhani Putri
(Essay ini adalah tugas akhir untuk mata Kuliah Teori Sosial Kritis & Marxisme)

Pendahuluan

Antonio Gramsci seorang anak miskin yang beraliran Marxis, lahir di Ales, sebuah kota kecil di Sardinia, Itali, pada 22 Januari 1891. Ia seorang mahasiswa Fakultas Sastra di sebuah Univesitas di Turin. Disinilah awal perubahan hidupnya. Selain aktifitas kuliah, kedatangannya ke Turin menandai perjumpaan pertamanya dengan kehidupan kota industri yang bergelimang kemewahan. Namun, secara kritis Gramsci melihat dekadensi budaya di sana. Pertunjukan-pertunjukan budaya nyaris kering, dan tidak memiliki perspektif baru. Sebagai mahasiswa jurusan sastra, ia sering menulis banyak kritik teater. Semua itu membuka matanya tentang betapa tajamnya jurang penghidupan kota dan desa, interaksi keduanya, dan soal hubungan politik yang timpang antara klas buruh di kota dan petani di desa. Kemiskinan dan ketidakadilan yang dialaminya diusia dini di Sardinia sangat mendalam, sehingga cukup membekas di lubuk hatinya. Pengalaman-pengalaman inilah yang juga memberi andil besar bagi pembentukan Gramsci sebagai seorang revoluasioner. Gramsci bukan sekedar tokoh yang hanya bergulat dengan ide-ide intelektual. Dia juga terlibat dalam berpolitik dan berkenalan dengan organisasi-organisasi massa militan. Melalui tugas-tugas politik kakaknya yang bernama Genero, Gramsci mulai masuk ke dalam aktifitas Partai Sosialis Itali. Pada tahun 1914, Gramsci menjadi editor bagi mingguan Partai Sosialis, II Grido Popolo (Jerit Tangis Rakyat), dan menjadi staf editor tetap di sana. Agustus 1917 pemberontakan spontan meletus di Turin. Para buruh di Turin bangkit dan mendirikan berikade-barikade. Pusat kota Turin di kepung oleh para buruh. Dalam pemberontakan selama empat hari itu, sekitar 50 orang buruh meninggal dan ratusan lainnya di jebloskan kedalam penjara. Bagi Gramsci, peristiwa itu mempunyai arti politik yang luar biasa, karena rakyat luar biasa. Akibat politik, Gramsci juga dijebloskan ke dalam penjara oleh Pengusaha Fasis hingga mengakhiri hidupnya dalam keadaan sakit di usia 46. Di dalam penjara itulah lahir karya-karya Gramsci yang brilian tentang tradisi filsafat dan pemikiran politik termasuk Hegemoni. Karena pada hakekatnya kekuasaan akan selalu punya taktik untuk terus-menerus memperoleh dukungan dan sebaliknya kelompok tertindas tidak selalu berani melakukan perlawanan. Rintisan perubahan yang radikal maupun gradual, tetap harus memperhitungkan, taktik pengusaha yang jelas-jelas ingin bertahan.

Kritik terhadap Konsep Hegemoni dari Gramsci

Gramsci berpendapat bahwa budaya Barat sangat dominan terhadap budaya di negara-negara berkembang, sehingga negara berkembang terpaksa mengadopsi budaya Barat. Dalam konteks pembangunanisme, konsep Gramsci memang sangat dekat dengan dasar pemikiran teori dependensi (Cardoso), termasuk imperialisme struktural (Johan Galtung) dan imperialisme kultural (Herbert Schiller). Saya mencoba mengkritik konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, karena wacana Gramsci ternyata tidak membantu untuk mengerti interdependensi (bukan dependensi) kultural antara dunia Barat dan dunia Timur maupun antara dunia Utara dan Selatan. Proses globalisasi itu memang jauh lebih kompleks. Model-model pembangunan tersebut gagal karena empat faktor: pertama, proses diferensiasi di dunia ketiga sendiri, terutama kesuksesan ekonomi beberapa negara berkembang dengan menggunakan strategi yang berorientasi pada pasar dunia, justru menentang kesimpulan-kesimpulan utama teori hegemoni dan dependensi (Rullmann). Kedua, teori-teori tersebut memanfaatkan sebuah perspektif global dan dengan demikian tidak menyadari adanya ketidakseimbangan sosial, struktur patrimonial dan eksploitasi di negara-negara berkembang sendiri (Servaes). Ketiga, teori hegemoni dan dependensi ternyata gagal dalam mengusulkan solusi-solusi yang bermanfaat dalam konteks global (ibid). Keempat, referensi historis yang mengarah kepada masa penjajahan dan hegemoni ekonomi global sebagai sebab kemacetan perkembangan di sebagian Dunia Ketiga harus dilihat sebagai hal yang sangat problematis. Perlu kita ingat bahwa Afghanistan misalnya, yang tidak pernah dijajah oleh negara Barat, sampai sekarang tetap tidak mampu berkembang, dilihat tidak hanya dari perspektif model demokrasi Barat. Bahkan James D. Halloran, salah seorang penasehat komisi MacBride 20 tahun yang lalu, berpendapat bahwa riset terhadap perkembangan di Dunia Ketiga cenderung justru mempertajam ketergantungan negara-negara berkembang pada Barat. Lalu dia bertanya, apakah imperialisme kultural dan imperialisme media diikuti imperialisme penelitian? (Halloran). Saya pikir, tidak. Apa gunanya? Persepsi tentang Antonio Gramsci oleh pakar sosiologi di dunia ketiga yang sangat positif itu barangkali terjadi karena mereka sering dengan mudah dan tidak kritis mengadopsi model dan teori sosiologi Barat yang sudah ketinggalan jaman seperti modernisme, dependensi dan hegemoni. Dengan demikian, tanggung jawab atas segala kegagalan di Dunia Ketiga bisa dilempar ke negara-negara maju.

Hegemoni dalam Relasi Negara dan Agama

Artikel berjudul Pluralisme di harian Media Indonesia (Jumat, 27/9/2002) menarik untuk ditanggapi. Dalam artikel tersebut, Hery Sucipto mencoba mengurai kembali benang kusut relasi agama dan negara yang selalu memunculkan polemik dan debat berkepanjangan namun tetap menarik untuk dibincangkan. Polemik dan perdebatan ini telah melahirkan berbagai teori politik tentang kedaulatan. Sebut saja paham teokrasi yang mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan Tuhan yang menghendaki agar Tuhan bisa mengatasi semua realitas, termasuk realitas negara. Atau, paham demokrasi yang berpendapat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yakni pengelolaan negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, tanpa campur tangan agama. Juga paham teodemokrasi yang mencoba untuk menengahi kedua faham tersebut, akan tetapi dianggap gagal karena pada akhirnya paham ini masih menunjukkan intervensi Tuhan dengan segala otoritas-Nya yang begitu kuat sehingga pendapat rakyat akan tersubordinasi dalam 'pendapat Tuhan'. Di akhir tulisannya Hery Sucipto mengetengahkan masalah yang sebenarnya dihadapi oleh bangsa Indonesia. Yakni bagaimana mendudukkan agama dan politik (baca: negara) pada proporsinya masing-masing dalam rangka saling melengkapi kapasitasnya. Mengingat heterogenitas dan pluralitas, utamanya pluralitas agama, yang merupakan conditio sine quanon masyarakat Indonesia. Ia menawarkan gagasan reposisi antara agama dan negara yang merupakan langkah penting untuk dilakukan. Hegemoni negara atas agama Reposisi agama dan negara dengan menempatkan keduanya pada proporsi masing-masing tentunya bukanlah hal yang gampang. Mengingat realitas yang ada, alih-alih menunjukkan hubungan yang harmonis, ternyata keduanya saling menunjukkan upaya untuk mendominasi. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, hampir pasti kemenangan selalu ada di pihak negara. Kita bisa melihat bagaimana agama diacak-acak dan diobok-obok oleh pemerintah karena dianggap membahayakan posisi kekuasaan yang ada. Masih mengendap dalam benak kita, baik pemerintahan Soekarno maupun Soeharto berusaha untuk menjinakkan dan melemahkan partai-partai Islam karena dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. Akibatnya, bukan hanya para pemimpin dan aktivis Islam politik gagal menjadikan Islam sebagai dasar ideologi dan agama negara pada 1945 (menjelang Indonesia merdeka) dan pada akhir 1950-an, tetapi mereka juga mendapatkan diri mereka berkali-kali disebut 'kelompok minoritas atau kelompok luar'. Hegemoni negara atas agama oleh pemerintah tampak begitu kuat mengakar. Hal ini ditunjukkan dengan masih kukuhnya dominasi negara atas agama hingga mampu menentukan langgam, gaya, atau dinamika kehidupan beragama. Ihwal tersebut tampak tidak hanya dengan adanya 'intervensi langsung' dalam bentuk aneka peraturan negara ke dalam ranah keagamaan, atau politisasi serta ideologisasi simbol-simbol keagamaan demi kepentingan pergulatan kekuasaan politik. Bahkan dalam konteks Indonesia, 'beragama' ternyata merupakan 'urusan negara', sebab sebagai konsekuensi logis dari sila pertama Pancasila dan rumusan yang ambigu Pasal 29 UUD 45, maka sama sekali tidak dimungkinkan seseorang untuk tidak beragama dalam wilayah Republik Indonesia. Atau, dalam bahasa lain 'beragama' adalah sebuah 'paksaan', bukan 'pilihan'. Di samping itu, begitu dominannya peran organisasi formal keagamaan dan penekanannya pada aspek simbolis/ritual keagamaan ketimbang aspek substantif juga menunjukkan bagaimana kontrol negara begitu kuat atas agama. Kenyataan seperti ini tentunya semakin membuka kemungkinan bagi intervensi para politikus ke dalam ranah keagamaan. Atau sebaliknya, mengundang kemungkinan bagi para pemimpin agama masuk ke dalam kancah pergulatan kekuasaan. Karena setiap agama dikehendaki atau tidak ketika berhadapan dengan kekuasaan, selalu dimungkinkan menjadi ideologis (ideologisasi agama). Sebaliknya setiap ideologi yang ingin memantapkan diri cenderung menempuh jalan untuk memberikan warna keagamaan pada dirinya (religiusifikasi ideologi). Kemungkinan terjadinya ideologisasi agama ini bisa dilihat pada dua gejala, pertama, ketika agama berhadapan dengan kekuasaan tidak menjalankan fungsi kritisnya, tetapi lebih banyak menjalankan peranannya sebagai sarana untuk legitimasi kekuasaan. Kedua, ketika agama karena tugasnya mengkhotbahkan keselamatan dan mengajarkan kesempurnaan hidup, menjadi sarana yang ampuh untuk menciptakan hegemoni.

Reposisi Agama dan Negara

Pada titik ini reposisi agama dan negara tentunya menjadi persoalan yang makin pelik. Jari-jemari negara dengan segenap kekuasaannya masih kukuh menggenggam agama. Di saat yang bersamaan kita juga melihat agama dengan nilai-nilai profetis dan ruh sosialnya mulai memudar akibat intervensi negara yang hegemonik yang meluluhlantakkan bangunan agama. Karenanya, reposisi negara dan agama haruslah dilakukan dengan sangat jeli. Reposisi ini paling tidak bisa dilakukan dengan menempuh, pertama, mencabut 'saham' para politikus atas ranah keagamaan dengan mempertegas pemisahan antara agama dan ranah politik. Ini dilakukan dengan maksud pencegahan sedini mungkin politisasi terhadap agama yang sering menguntungkan segelintir orang. Kedua, menolak sama sekali intervensi negara ke dalam ranah keagamaan baik intervensi secara langsung dalam bentuk peraturan-peraturan ataupun melalui praktik-praktik manipulasi terhadap agama. Ketiga, mengembangkan forum-forum dialog agama sebagai strategi melakukan pemberdayaan (empowering) sumber daya yang ada sehingga para kaum agamawan akan semakin kritis dalam menyikapi berbagai persoalan yang tengah dihadapi. Mengingat akhir-akhir ini banyak sekali muncul gerakan radikalisme umat beragama yang identik dengan kekerasan (violence). Agama haruslah steril dari politisasi dan manipulasi serta ideologisasi. Pengalaman keberagamaan selama ini telah membuktikan bahwa akibat ketiga hal tersebut tidak hanya menimbulkan masalah internal agama tapi juga sering menjadi penyulut konflik antaragama. Sekiranya reposisi agama dan negara berjalan mulus maka hegemoni negara (kekuasaan) terhadap agama akan dapat ditepis dan agama beserta fungsi kritisnya bisa menjadi alat kontrol bagi sepak terjang negara.

Tradisi dan Modernitas : Dua Bentuk Hegemoni

Modernitas bukan hanya alat-alat teknis, tetapi juga nilai-nilai. Pada level subyek, ia menawarkan otonomi personal. Manusia modern adalah manusia yang merasa dirinya sebagai pusat, manusia yang tidak diatur tetapi mengatur sekelilingnya dengan data-data pengetahuan yang dimilikinya. ‘Saya berpikir, maka saya ada’, demikian kumandang Rene Descartes. Pada level obyek, positifisme adalah nilai pusat modernitas. Segala sesuatu, dalam pandangan modernitas, ada jika ia bisa diukur. Auguste Comte, dalam konteks ini, mendeklarasikan kematian metafisika. Sementara sebagai entitas sejarah, modernitas memandang dirinya sebagai titik kulminasi sejarah. Ia dengan demikian menjadi totaliter dan tidak menerima eksistensi the other. Dialektika historis-nya Hegel adalah bukti pandangan ini. Ada satu problem laten yang belum sepenuhnya dibongkar dalam jagat pemikiran Indonesia kontemporer, yakni problem benturan antara tradisi dan modernitas. Problem laten ini memang bukan khas milik bangsa Indonesia. Seluruh bangsa yang pernah mengalami pahitnya penjajahan dan tidak tuntas atau bahkan belum melakukan revolusi kebudayaan, mengalami gegar identitas akibat benturan itu. Mereka hidup dalam dua dunia yang saling menegasi; dunia tradisional dan dunia modern. Identitas mereka masih terkoyak dan belum menemukan formula baru yang utuh karena pertarungan belum juga usai. Bahkan kecenderungan belakangan, pertarungan dua kekuatan ini, menunjukkan eskalasi terus menerus ke ruang yang lebih luas dan dengan intensitas yang semakin dahsyat. Modernitas memang ditakdirkan lahir sebagai penakluk. Semangat kelahirannya adalah semangat pemberontakan, pemberontakan terhadap kekuasaan alam dan hegemoni agama. Dengan teknologi sebagai tulang punggung modernitas, alam pun meleleh dari keagungan misteriusnya selama berabad-abad. Alam bisa ‘ditelanjangi’ penemuan demi penemuan ilmiah yang secara gencar terus dilakukan. Manusia Eropa pun mulai menancapkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Imperialisme berabad-abad dari abad ke-16 hingga tengah abad ke-20 adalah buah nyata modernitas. Modernitas bukan hanya alat-alat teknis, tetapi juga nilai-nilai. Pada level subyek, ia menawarkan otonomi personal. Manusia modern adalah manusia yang merasa dirinya sebagai pusat, manusia yang tidak diatur tetapi mengatur sekelilingnya dengan data-data pengetahuan yang dimilikinya. ‘Saya berpikir, maka saya ada’, demikian kumandang Rene Descartes. Pada level obyek, positifisme adalah nilai pusat modernitas. Segala sesuatu, dalam pandangan modernitas, ada jika ia bisa diukur. Auguste Comte, dalam konteks ini, mendeklarasikan kematian metafisika. Sementara sebagai entitas sejarah, modernitas memandang dirinya sebagai titik kulminasi sejarah. Ia dengan demikian menjadi totaliter dan tidak menerima eksistensi the other. Dialektika historis-nya Hegel adalah bukti pandangan ini. Dengan kecepatan yang luar biasa, modernitas melakukan dua hal sekaligus, pematangan diri dan penetrasi ke luar. Pematangan diri ditandai dengan tumpukan informasi dan barang produksi sekaligus. Tidak pernah, dalam sejarah peradaban, manusia mengalami kelebihan barang dan informasi lebih dari yang Eropa dan negara-negara modern miliki sekarang ini. Penggelembungan barang dan informasi ini, tidak lagi bisa ditampung oleh batas-batas geografis Eropa Barat, Amerika, Jepang atau Rusia sebagai negara-negara modern. Tak pelak, banjir bandang modernitas menghantam negara-negara bekas jajahan atau, bahasa halusnya, negara-negara berkembang. Tidak ada kamus kulonuwun dalam diri modernitas. Baginya, negara-negara berkembang hanya punya dua pilihan: mengikuti nilai dan gaya modernitas atau siap disapu bersih dari gelanggang sejarah. Massifikasi penetrasi modernitas ini dibantu dan dipercepat oleh peralatan perang, transportasi dan komunikasi yang canggih. Imperialisme dan globalisasi sesungguhnya dua fenomena dengan pesan yang sama, ‘perluasan daerah kekuasaan modernitas’. Disinilah letak masalahnya. Tradisi sebagai penjaga gawang nilai dan gaya hidup komunitas target tidak terima dengan gaya sapu bersih ini. Dengan segala kekuatan, tradisi bangkit melancarkan perlawanan. Benturanpun tak terelakkan. Pertarungan terjadi di setiap jengkal kehidupan. Tradisi tidak rela alam yang memabukkan dengan indah panorama pegunungan, desir angin yang musikal, deburan ombak yang penuh inspirasi, hendak dirubah modernitas menjadi kalkulasi berapa kekayaan tambang yang bisa dikeruk, berapa energi listrik yang bisa diolah, berapa ton ikan yang bisa ditangkap. Tradisi tidak sepakat manusia yang diikat oleh persaudaraan, dinilai dengan keluhuran budi, digerakkan oleh semangat mempersembahkan yang terbaik buat sebanyak mungkin orang, hendak dirubah menjadi sekedar makhluk yang diikat oleh profesi, dihargai oleh seberapa uang di sakunya dan digerakkan oleh penumpukkan sebanyak-banyakknya kapital dan kekuasaan. Tradisi tidak mau, agama digantikan oleh musik atau sepakbola. Walhasil, pada level ontologis, dua dunia ini, jauh lebih banyak saling menegasi ketimbang mengafirmasi. Apa yang kemudian terjadi? Gegar identitas. Sosok yang tadinya santun, bersahaja, menjadi bagian dari kolektifitas yang taat, nyaman dalam pelukan alam yang agung dan misterius, tenteram dengan pegangan agama yang diyakini sebagai titah Tuhan bagi kebaikan manusia, dipaksa untuk melepas satu demi satu kualitas ini. Modernitas mendiktekan kepadanya untuk hidup serba cepat, berhitung dengan kalkulasi rasional untung rugi, terjun dalam kompetisi untuk menunjukkan diri sebagai yang terbaik, tidak lagi asyik dengan nostalgia masa lalu tetapi merancang masa kini untuk capaian-capaian masa depan yang menjanjikan kelezatan material. Inilah yang sekarang terjadi di dunia-dunia ketiga, termasuk Indonesia. Meminjam Dr. Muhammad Sabila, pakar filsafat di Maroko, ‘ini bukan persoalan memilih’. Kita memang tidak sedang diperhadapkan pada persoalan simpel apakah mau memilih menjadi tradisional atau modern. Sebab produk modernitas de facto, sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup keseharian kita. Televisi, mobil, pesawat telepon, mesin cuci, parabola, komputer hingga mainan anak-anak, telah menjadi kebutuhan masyarakat yang tak terelakkan. Inilah yang menjadikan masalah bertambah rumit. Di satu sisi, masyarakat tidak bisa mengelak dari serbuan modernitas, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa melepaskan diri dari pelukan tradisi. Disinilah keterbelahan terjadi. Dan sepanjang tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk menuntaskan dan mencarikan format baru yang merupakan sintesa tuntas dari keduanya, tidak bakal ada sebuah bangunan masyarakat kokoh yang bisa menjadi landasan bagi pembangunan bersprespektif jangka panjang. Pencarian format ini sungguh sebuah proyek sosial yang akan amat menentukan perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Contoh gagal sudah banyak terhampar di hadapan kita. Proyek modernisasi Mesir yang dipimpin Muhammad Ali misalnya, layu sebelum berkembang. Proyek sekularisasi Turki-nya Kemal Attaturk, terbukti tidak diterima ‘tulus ikhlas’ oleh umat Islam Turki dengan kemenangan partai berbasis Islam baru-baru ini. Begitu juga, pilihan Islam formal-nya Mullah Umar di Afghanistan, ternyata justru melahirkan bom bunuh diri Ketika realitas kebudayaan ini telah menjadikan penanda (signifier) lebih utama ketimbang petanda (signified). Maka, media lebih penting ketimbang pesan. Sistem tanda (system of signs) lebih bermakna ketimbang sistem objek (system of objects). Konsumen hanyut dalam simbol, citra dan penampilan yang sulit dibedakan antara fiksi dan kenyataan. Sehingga, rasionalitas tidak lagi memiliki tempat dan tanpa makna.

Utopia Hegemonik sebagai Pintu Masuk

Utopia adalah dunia yang direka oleh Thomas Moore, kemudian Robert Owen, akan bentuk tatanan dunia paling sempurna. Mereka inilah bapak-bapak Utopia dunia. Utopia adalah dunia tempat manusia sama rasa, bekerja saling melengkapi, tanpa ada penguasaan satu kelas masyarakat terhadap kelas masyarakat lainnya. Lalu, pada perkembangan berikutnya, Utopia menjadi referensi bagi perkembangan wacana sosialisme di Eropa. Kemudian sosialisme mulai menemukan bentuk nyatanya dalam Marxisme-nya Karl Marx yang menjelaskan proses pembentukan Utopia dalam beberapa fase melalui Materialisme Historis, yaitu sejarah pertentangan kelas. Marxisme itu sendiri pada perkembangan selanjutnya, juga menjadi referensi baru bagi mereka yang memimpikan Utopia dalam watak lingkungan dan masyarakat yang ada. Maka muncul beberapa versinya, entah turunannya atau justru kritikannya, dari Leninisme, Sosdem (Max Adler), Maoisme, Marhaenisme, Internationale (Komintern), dan beberapa faham lain. Yang ingin saya bahas di sini bukan proses politik yang ada, juga bukan faham-faham tersebut yang akan (dan memang) selalu berdialektika, menemukan tatanan yang pas bagi masyarakat dan lingkungan yang membentuknya. Adanya Dunia Maya (Cyber World), lebih menarik untuk saya amati seiring dengan konsep pemikiran Utopia itu sendiri. Seperti yang sering saya baca, dengar, lihat, dan rasakan, perkembangan Dunia Maya adalah usaha pemberontakan terhadap kerangkeng-kerangkeng yang ada dalam dunia nyata. Baik berupa ideologi, ekonomi, politik, budaya, ataupun agama. Dulu orang hanya mengenal bentuk perlawanan ini dalam faham platonisme. Seperti gambaran akan watak dan lingkungan anak muda yang di rasakan oleh Yatun L.M. Sastramidjaja selama 6 bulan merasakan hidup di tanah pasundan. Ide tersebut dialirkannya dalam buku berjudul "Dromenjagers in Bandung" (Para Pemburu Impian di Bandung), yang melukiskan dengan sangat sempurna bagaimana terjadinya perlawanan maya (dalam pemikiran) terhadap kerangkeng-kerangkeng nyata. Saya katakan perlawanan maya, karena selintas terasa sebagai sikap-sikap munafik dalam masyarakat. Di mana pengakuan anti liberalisme (kebebasan), tidak diikuti satu sikap nyata, karena secara sembunyi-sembunyi hampir selalu dibarengi dengan (dan menerapkan) pola liberalisme (kebebasan). Dalam nilai paling absurd, bahkan perlawanan itu hanya ada dalam pikiran saja. Hal tersebut terjadi, tentu saja, karena begitu kuatnya dogma maupun norma (serta pendidikan) dalam masyarakat yang susah ditembus. Dalam perspektif sejarah mungkin terwakili dengan adanya satu buku panduan wajib pakai, yaitu "Sejarah Nasional Indonesia", karangan Nugroho Notosusanto, serta melarang munculnya tulisan sejarah lain. Itu juga yang membuat Dunia Maya pada umumnya, serta penulisan sastra pada khususnya, terbentur pada adanya kekuasaan dewan redaksi dalam dunia nyata. Pemberontakan yang ada adalah pemberontakan terhadap sistem redaksional koran, yang terkadang (mungkin seringkali) sangat terasa otoriter. Sehingga untuk beberapa tulisan (pemikiran) terjadi sensor. Sensor inilah yang dulu mengundang kritik Alberto Camus terhadap kebebasan berekspresi dalam seni. Begitulah, terjadilah satu pemberontakan terhadap otoritas sastra koran, yaitu usaha untuk melawan hegemoni. Hegemoni adalah proses pembentukan memori kolektif, yaitu pemikiran masyarakat akan suatu hal. Dari bentuk prosesnya sendiri, terdapat dua macam jenis hegemoni. Hegemoni jenis pertama adalah apa yang disebut dengan "everyday resistance", di mana pihak yang berkuasa akan mencoba membendung laju pemikiran lain selain konsep yang mereka punya. Ini jelas terlihat pada masa pemerintahan Soeharto. Hal tersebut juga, rupanya, yang menjadikan sastra koran berusaha memperkuat sensornya. Bagaimanapun, media masih merupakan alat paling jitu untuk menyampaikan satu pemikiran kepada masyarakat. Sedang hegemoni jenis kedua, adalah hegemoni pada sistem masyarakat yang terbuka (tanpa satu produsen), di mana pemikiran-pemikiran yang timbul dalam masyarakat mendapatkan ruang yang bebas untuk diapresiasikan, serta terbuka untuk menjadi bahan diskusi masyarakat umum. Hal ini pula, yang kemudian, membuat penilaian akan satu pemikiran terletak pada masyarakat luas. Artinya, publik menentukan sendiri, serta bebas memilah-milah pemikiran seperti apa yang menurut mereka benar. Konsep ini semestinya berkembang pada Dunia Maya, ketika ada satu keterbukaan dan kebebasan dalam berkespresi, dengan proporsi yang seimbang. Masalahnya, Dunia Maya itu sendiri belum bisa lepas dari kekuasaan redaksi. Dalam arti, masih saja sama dengan konsep yang ada pada dunia nyata, yang berusaha dilawannya. Mengapa ini terjadi? Ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa Dunia Maya juga telah menemukan batasan. Ada batasan-batasan dalam Dunia Maya, seperti juga yang terjadi di dunia nyata, yang tidak dapat terelakkan. Ini wajar, mengingat hal tersebut tak lepas dari proses pembentukan sebuah masyarakat (akan ada identitas kolektif). Namun, yang masih kurang dipahami untuk mengeliminir resiko tersebut, adalah sikap terbuka dalam menerima suatu kritik. Tidak ada kesadaran akan arti sebuah perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan masih dilihat begitu tabu dan tidak mengenakkan. Sementara perbedaan pandangan itulah yang menjadikan hegemoni dapat melepaskan diri dari "everyday resistance" yang otoriter. Perlawanan terhadap sastra koran, telah menjadi sublim. Menguap bersama tetap adanya gengsi, disorientasi, ataupun sentimen yang ada pada masyarakat dalam Dunia Maya. Tentu saja, ini sudah merupakan satu penindasan pula. Sedang untuk penindasan, mengutip kata-kata Widji Thukul, hanya ada satu kata, yaitu : "LAWAN!" untuk mencapai terciptanya Dunia Maya yang hakiki (Utopia). Manifestasinya jelas, yaitu dengan terus membaca serta menulis apapun yang kita pikirkan, karena dengan itulah kita mampu membuka ruang dialektika. "Bacalah!" dan "Tulislah!".

Sinetron ; Suatu Contoh Kasus

Sudah tidak diragukan lagi bahwa monopoli Punjabi bersaudara dalam produksi sinetron bisa dijadikan salah satu contoh bagaimana kaum kapitalis mengatur sekaligus 'mengawetkan' selera pasar. Melanggengkan apresiasi serta daya kritis masyarakat yang rendah terhadap dunia entertainment atau seni pertunjukkan. Desas-desus adanya manipulasi rating kiranya sudah menjadi rahasia umum. Tapi ternyata ini belum semua. Iklim persaingan yang ketat ternyata menambah tuntutan untuk mengesampingkan nurani orang-orang yang terlibat dalam dunia entertainment baik langsung atau tidak langsung. Ternyata gossip artis juga bisa di-create dalam rangka promosi sebuah sinetron. Tidak hanya 'halal' bahkan cenderung 'wajib' dilakukan. Mestinya hal ini tidak perlu jadi fakta yang terlalu mengejutkan, melihat rendahnya standar kualitas sekaligus dangkalnya pesan moral yang bisa diambil dari sinetron-sinetron pada umumnya.

The Silent Majorities

Consumers is the silent majorities, konsumen adalah mayoritas yang diam. Nampaknya, slogan ini seperti ingin mewakili tema ‘konsumerisasi’ yang melanda Indonesia. Apa yang terjadi saat ini? Konsumen, begitu pasif menerima segala apapun yang masuk ke dalam tubuh dan pikirannya. Konsumen menelan mentah-mentah apa saja, tanpa pernah mampu merefleksikannya kembali dalam kehidupan yang sebenarnya. Bahkan, mereka begitu hanyut dalam gelombang deras budaya yang didakwahkan tiap detik lewat media massa. Apa yang ditawarkan konsumerisasi? Simbol, penampilan, citra dan tanda. Di sini, gengsi telah mengalahkan fungsi. Kemasan lebih penting dari isi. Prinsip nilai-guna dan nilai-tukar, telah digantikan kedudukannya oleh nilai tanda dan nilai simbol. Penampakan, penampilan, simbol status, citra dan tanda lebih utama ketimbang makna, isi dan kedalaman. Inilah budaya kiwari (kini). Ketika perhatian utama budaya kiwari lebih ditujukan kepada simbol, citra, sistem tanda, bukan manfaat dan harga komoditi. Antara fiksi fakta berada dalam gray area. Maka, tidak ada lagi yang dapat dibedakan antara fiksi dengan kenyataan. Seperti selorohan Baudrillard (1983:148),“there is no more fiction that life could possibly confront”. Dominasi konsumerisasi, telah merambah tidak hanya dalam kawasan ekonomi. Kapitalisme yang menikahi teknologi, telah menjadikan konsumerisasi sebagai institusi kekuasaan baru menggantikan peran negara, militer dan parlemen. Kini, konsumerisasi menjadi motif utama dan penggerak realitas sosial, budaya bahkan politik. Dalam area budaya, fenomena ini ditandai dengan hyperreality yang tengah melanda Indonesia. Hyperreality memiliki beberapa karakter diantaranya,
Pertama,Hypercare, berupa gejala peningkatan perawatan dan penyempurnaan penampilan tubuh secara berlebihan, melalui bantuan kemajuan teknologi kosmetik dan medis.
Kedua, Hypercommodity, yakni gejala merebaknya komoditas gede-gedean di hampir seluruh aspek kehidupan. Selain itu, menjadi agen bagi penyebaran makna-makna dan reproduksi relasi-relasi sosial.
Ketiga, Hyperconsumption, yakni kondisi aktivitas konsumsi secara berlebihan, yang melampaui nilai-guna benda, dan cenderung memusatkan perhatian pada makna-makna personal dan sosial.
Keempat,Hypermarket, yakni bentuk pasar yang mengkonsentrasikan dan merasionalisasikan waktu, lalu lintas dan praktek sosial, dan akhirnya menjadi pusat aktivitas sosial dan referensi nilai baru.
Kelima, Hypersensibility yakni gejala peningkatan atau penyempurnaan secara berlebihan kepuasan inderawi, misalnya melalui penggunaan teknologi elektronik dalam dunia musik.
Keenam, Hypersexuality yakni gejala pengumbaran kepuasan seks yang melampaui wilayah seksualitas itu sendiri, misalnya kegiatan seks melalui jaringan komputer jarak jauh.
Ketujuh, Hyperspace yakni keadaan runtuhnya makna ruang sebagaimana dipahami berdasarkan prinsip geometri Euclidian (ruang 2 dan 3 dimensi) dan mekanika Newtonian, telah digeserolehperkembangan ruang semu dan simulasi elektronik.

Ketika masyarakat dipandang sebagai kumpulan individu-individu yang beraneka ragam, budaya adalah anak yang dilahirkan masyarakat dan disusui zaman. Maka, budaya merupakan upaya bersama yang rentan terhadap pergeseran, perpindahan dan perbedaan. Ketika kebudayaan dipandang sebagai hasil cita, karya, dan karsa manusia, ia merupakan cermin manusia. Maka, budaya merupakan itikad baik untuk memuliaan manusia di dunia, yang rentan terhadap persaingan dan klaim terbaik. Namun, masing-masing menilai, budayanyalah yang terbaik dan kamilah para pemenang. Persis seperti nyanyian Queen,“We are the champion…”. Ketika realitas kebudayaan ini telah menjadikan penanda (signifier) lebih utama ketimbang petanda (signified). Maka, media lebih penting ketimbang pesan. Sistem tanda (system of signs) lebih bermakna ketimbang sistem objek (system of objects). Konsumen hanyut dalam simbol, citra dan penampilan yang sulit dibedakan antara fiksi dan kenyataan. Sehingga, rasionalitas tidak lagi memiliki tempat dan tanpa makna. Jika budaya adalah tubuh, maka konsumerisasi adalah budaya tanpa kepala. Budaya yang tak peduli berpisahnya otak dari badan. Berpisahnya mata, mulut, hidung dan telinga dari pikiran. Berpisahnya emperi dengan rasio. Bagi sekitar 110 juta penduduk Indonesia yang rata-rata pendapatan hariannya kurang dari $2, konsumerisasi lebih dari sekedar mimpi buruk yang tiap kali muncul dalam tidur.

Politik Informasi pada Media Massa

Media massa sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari masyarakat. Dalam bahasa teori sistem sosial yang terus menerus dikembangkan di Jerman, fungsi media massa adalah memungkinkan pengamatan diri masyarakat (Marlinkowski 1993). Fungsi media massa sebenarnya bukan ‘merekonstruksikan realitas sosial’, sebagaimana ditulis oleh Ana Nadhya Abrar, pakar jurnalistik di Universitas Gadjah Mada (Abrar 1997). Dengan kata lain, media massa merupakan cermin kebaikan dan keburukan masyarakat, bukan mencerminkan (dalam arti meng-copy) keadaan masyarakat. Media di Indonesia maupun di negara lain sama parahnya dengan keadaan masyarakat. Tidak ada gunanya kalau kita terus bertanya, kenapa pemberitaan di media massa begitu parah? Menurut Niklas Luhmann, sosiolog Jerman, seharusnya kita bertanya, seberapa parah kondisi masyarakat kita sampai kita membutuhkan cermin media seperti itu? Dalam konteks ini, maka saya tidak sepenuhnya setuju dengan pengertian Nuraini Juliastuti terhadap media massa dalam kajiannya terhadap majalah remaja HAI. Dalam tulisannya, ia hendak menjawab pertanyaan "bagaimana sistem operasi dari konstruksi budaya dan konstruksi sosial itu bekerja membentuk dominasi ideologi maskulinitas lewat media massa". Pertama, pertanyaan tersebut tetap tidak terjawab. Akhirnya, bagaimana sistem itu sebenarnya beroperasi? Kedua, pertanyaan Nuraini Juliastuti tampaknya mengandung dua premis pernyataan yang belum terbukti, yaitu adanya arus informasi yang bersifat satu arah dan adanya dampak media massa yang cukup berarti terhadap publik. Sebagian besar pakar cultural studies selama ini masih melihat konsumsi media massa sebagai proses penciptaan budaya yang berkaitan dengan dan mengandung bahaya hegemoni Barat. Walaupun demikian, suatu perubahan dalam pengertian cultural studies terhadap media massa sudah terlihat. Douglas Kellner misalnya menuntut pendekatan metateoretis dan multiperspektifis dalam menganalisis proses penyampaian pesan media. Demikian juga pakar-pakar sosiologi yang memanfaatkan potensi teori sistem sosial pasca-Talcott Parsons. Proses penyampaian pesan dalam ilmu komunikasi kini dipandang sebagai proses yang dinamis dan transaksional. Artinya, khalayak juga aktif dalam proses tersebut. Publik tidak tinggal diam dan menerima pesan-pesan media massa begitu saja, melainkan paling tidak memilih pesan yang layak diterima. Sebaliknya, media juga sangat tergantung pada nilai-nilai kultural masyarakat pada umumnya. Bila kita mau menyalahkan media massa atas perkembangan masyarakat yang tidak memuaskan itu, seharusnya kita membuktikan bahwa ada kenyataan murni yang bersifat universal (the truth out there), dan kita sebagai individu dapat mengamatinya dengan hasil yang sama. Akan tetapi, apa yang kita alami sebagai realitas itu hanya merupakan hasil konstruksi atau kognisi kita sendiri yang berdasarkan pengamatan atas realitas. Tentunya, ‘kenyataan’ Anda berbeda dengan ‘kenyataan’ saya walaupun kita mengamati realitas murni. Kesimpulan kita berbeda karena cara pengamatan yang dipakai tidak sama. Dengan demikian muncul pertanyaan, apakah layak bila kita sebagai ilmuwan menuntut media massa untuk mengkonstruksi realitas dengan cara pengamatan kita? Tentu tidak! Seorang peneliti mengamati realitas sosial dengan maksud mendapatkan kebenaran. Seorang wartawan mengamati realitas dengan maksud membuat berita yang relevan dan informatif buat pembacanya. Walaupun demikian, kita sebagai peneliti tetap dapat meneliti dan terus mengkritik media massa. Akan tetapi, bila kita memanfaatkan pendekatan ontologis dan normatif dalam analisis media, maka posisi ilmu komunikasi atau sosiologi pada umumnya akan berada dalam posisi yang lemah. Kita perlu melihat media massa sebagai bagian dari masyarakat kita. Jangan kita bertanya seberapa parah pemberitaan di media massa kita masa kini. Melainkan bertanya, faktor-faktor apa yang memungkinkan penampakan media yang kurang memuaskan.

Hegemoni dalam Sastra Cyber

Kejenuhan pada hegemoni kekuasaan media-massa cetak koran yang kebetulan punya halaman "sastra" pada edisi hari Minggu-nya, yang sebenarnya tak lebih dari semacam "sisipan after thought" atas keberadaan apa yang disebut sebagai Sastra Indonesia Modern. Semacam sebuah "penebusan dosa" media koran terhadap terpuruknya posisi dan reputasi Sastra Indonesia di kampungnya sendiri. Hegemoni kekuasaan koran dalam penentuan selera sastra para pembaca sastra modern berbahasa Indonesia, pada saat yang bersamaan juga mempengaruhi bentuk dan gaya produk sastra yang diciptakan, biasanya mengambil wujud kasat-akibat dalam diri seorang redaktur budaya/sastra yang konon terpilih atau sangat beruntung diberikan posisinya itu karena dia dianggap "mampu bersastra". Atau mengerti soal sastra. Hegemoni kekuasaan ini termanifes lewat "pilihan" karya-karya sastra, apa itu puisi atau cerpen, yang "pantas" terbit dan yang "pantas" tidak terbit. Bagi kasus terakhir, syukur kalau dipulangkan ke pengirimnya. Hegemoni kekuasaan ini karenanya sudah jadi tembok bencana karatan bagi kebanyakan bakat-bakat muda yang seharusnya mendapat sedikit dukungan untuk prospek masa depan karier sastranya, sudah jadi begitu brengsek dan fascis makanya sudah sangat pantas untuk dihancurkan jadi debu dan dibuang untuk tidak diingat lagi selama-lamanya ke lobang wc umum terminal bis antar-kota di pulau Jawa. Maka lahirlah sastrawan cyber Indonesia. Kelahiran sastrawan cyber Indonesia tentu saja tak dapat dilepaskan dari kemunculan teknologi canggih Internet dalam dunia komunikasi. Revolusi komunikasi yang dilakukan teknologi Internet telah menciptakan ruang-ruang alternatif baru di luar dunia media massa cetak yang ada. Revolusi ini sendiri sangat demokratis sifatnya, siapa saja dapat menggunakannya. Ruang-ruang alternatif baru yang tercipta karena Internet telah memungkinkan para penggunanya tidak berhenti hanya jadi pemakai yang pasif, seperti ketika seorang pembaca membaca koran, tapi sekaligus jadi pencipta "message' pada ruang-ruang tersebut. Dialektika pencipta-pembaca-pencipta/pembaca-pencipta-pembaca dimungkinkan secara interaktif dalam ruang sastra di Internet. Sebuah ruang atau situs sastra Internet juga telah memungkinkan para pencipta karya sastra untuk sangat produktif mengumumkan karya-karyanya tanpa dihantui lagi oleh kecemasan traumatis bakal "ditolak" oleh seorang polisi sastra bernama editor atau redaktur. Kebebasan yang demokratis diberikan secara adil kepada siapa saja, apa dia itu presiden atau cuma cecunguk sastra tak jadi soal. Yang jadi soal cuma cukup besarkah kemampuan sebuah situs sastra untuk menerima wakaf produk-produk sastra yang masuk, itu saja. Sekarang, bagaimana soal "mutu" atau "estetika" karya-karya sastra cyber Indonesia, seperti yang dikumpulkan dan diumumkan dalam bentuk buku cetak dan diberi judul cool Graffiti Gratitude? Pertanyaan soal "mutu" atau "estetika" ini memang gemar sekali dilontarkan oleh orang Indonesia atas ciptaan made-in-Indonesia, seolah ada kesan bahwa tanpa melontarkan pertanyaan semacam ini maka sah-tidaknya sebuah produk buatan dalam negeri untuk eksis masih belum pasti. Hal semacam ini jugalah yang dilakukan salah seorang penyair Graffiti Gratitude dalam sebuah artikel Republika Minggu berjudul tidak cool "Puisi Siber, Genre atau 'Tong Sampah'". Ahmadun Y. Herfanda benar waktu mengatakan bahwa "media siber muncul sebagai (media) alternatif sosialisasi karya sastra". Tapi kenapa Ahmadun mesti kelewatan kritis sampai menciptakan sekaligus 3 pertanyaan pseudo-akademis soal "makna" istilah "puisi siber", merujuk ke "sebuah genre sastra (baru) atau sekadar menunjuk jenis media tempat puisi ... disosialisasikan", yang dipakai pada antologi Graffiti Gratitude? Dalam pengantar Sepatah Kata-nya Medy Loekito, Ketua Yayasan Multimedia Indonesia yang menerbitkan antologi, jelas menyatakan bahwa "sastra cyber bukanlah dosa penyimpangan karya sastra, melainkan salah satu bentuk produk modernisasi dengan karakter umum, yakni cepat, mudah dan nyaman". Dalam kata lain, puisi cyber (cyber poetry) memang sebuah "genre sastra tersendiri" (mengutip istilah Ahmadun), yakni genre puisi yang diumumkan dalam dunia cyber, sebuah media eksistensi alternatif bagi penyair. Ini jugalah "makna" atau "definisi" dari istilah "puisi cyber" yang dipakai antologi Graffiti Gratitude. Puisi-puisi yang berasal dari media cetak dan diumumkan kembali di media Internet adalah juga puisi cyber. Media tempat sosialisasi puisi itulah yang jadi dasar pemberian "nama" jenis puisi, jadi sama seperti pada pemberian nama "sastra koran" untuk produk-produk sastra yang ada di koran-koran. Bahkan Medy sampai membuka rahasia perusahaan bahwa kriteria standar masuk-tidaknya sebuah puisi dalam antologi puisi cyber Graffiti Gratitude adalah "pernah dipublikasikan melalui media internet". Nah. Sekali lagi diulang, apa dia itu presiden atau cuma cecunguk sastra, tak jadi soal. Kalau puisinya memang pernah diumumkannya melalui media Internet, maka luluslah dia dalam "seleksi" masuk "antologi puisi cyber" Graffiti Gratitude. Hal yang sama juga berlaku untuk kriteria standar "estetika" atau "anutan puitik" (keduanya istilah Ahmadun) sajak-sajak yang dipublikasikan lewat media cetak Graffiti Gratitude. Diikutsertakannya sajak-sajak Ahmadun Y. Herfanda sendiri dalam antologi puisi cyber Graffiti Gratitude misalnya bukanlah karena sajak-sajaknya itu punya "estetika" atau "anutan puitik" yang berbeda dari "estetika yang lazim" (istilah Ahmadun) yang tumbuh di media cetak. Syarat "pernah dipublikasikan melalui media internet" merupakan satu-satunya kriteria bagi keikutsertaan sajak-sajaknya. Lantas apa benar asersi Ahmadun bahwa "media siber cenderung hanya diperlakukan sebagai 'tong sampah' karya-karya yang tidak tertampung (untuk tidak mengatakan 'ditolak') oleh media sastra cetak"? Kebebasan untuk kreatif-produktif yang dimungkinkan oleh media cyber tanpa dihantui oleh rasa cemas bakal dicekal oleh seorang polisi tekstual bernama editor/redaktur merupakan daya tarik utama media ini bagi penyair. Istilah "puisi cyber" atau "sastra cyber" sendiri merujuk pada medium tempat produk-produk kebebasan kreatif-produktif tadi diumumkan ke publik pembaca, sama saja dengan maksud pemakaian istilah "sastra koran". Sekarang, kalau sebuah "estetika" baru diharapkan lahir darinya yang berbeda dari "estetika yang lazim", entah apa itu maksudnya, harapan macam begini merupakan sebuah harapan yang keterlaluan. Apa ada "estetika sastra koran", atau "estetika sastra majalah", atau "estetika sastra stensilan", atau "estetika sastra buku", atau "estetika sastra antologi", atau "estetika sastra dinding"? Kalaupun harapan itu memang masih ngotot juga mesti dipuaskan, maka jawabannya akan sangat sederhana saja: "estetika" sastra cyber adalah produk sastra cyber itu sendiri. Kalau dulu Marshall McLuhan berani bilang bahwa "the medium is the message", sekarang penyair cyber Indonesia akan berkata,"the medium is the message is the aesthetic". Sifat alternatif demokratis yang dimiliki media sastra cyber telah menghancurkan tembok sensor "estetika modernis" yang fascis yang hanya mengenal 2 saja kategori seni, yakni seni dan non-seni, atau estetis dan tidak estetis, atau memiliki dan tidak memiliki "anutan puitik", atau high culture dan low culture. Kalau kebebasan "tanpa kendali" (istilah Ahmadun) media sastra cyber yang memuat karya apa saja oleh siapa saja begini dijuluki "tong sampah" dan "anarkisme puitik" (keduanya istilah Ahmadun), so be it! Cara berpikir modernis yang fascis memang selalu ketakutan pada kondisi tiadanya kriteria/ragam kriteria, hilangnya pusat orientasi kiblat nilai-nilai, karnaval kehidupan, massa. "Anarkisme" hanyalah sebuah hantu ciptaan belaka untuk menutupi besarnya rasa panik yang disebabkan oleh hilangnya dominasi kekuasaan hegemoni. Revolusi komunikasi yang dilakukan teknologi Internet hanya mengenal satu kriteria, yaitu ragam kriteria. Hal ini pulalah yang jadi karakter sastra cyber. Apa saja bentuk dari sastra cyber (puisi, novel, cerpen, esei, kritik), apa itu hyperteks atau teks elektronik biasa, tidak jadi soal. Dan memang tidak ada yang jadi persoalan, tidak ada yang mesti digawat-gawatkan. Mungkin cuma satu saja yang memang pantas untuk dipersoalkan: are you ready to connect, man?Sejarah sastra Indonesia modern mengenal beberapa "gebrakan" konseptual berbentuk polemik di media massa cetak, seperti Polemik Kebudayaan, Polemik Lekra-Manikebu, Pengadilan Puisi, Perdebatan Sastra Kontekstual, sampai dengan Polemik Sastra Pedalaman-Pusat. Semua polemik ini bisa dikatakan terjadi karena adanya interogasi yang dilakukan atas diri produk sastra itu sendiri. Memang ada juga debat atas pantas tidaknya pemakaian istilah "sastra koran" dan sebagainya yang pada hakekatnya masih berputar-putar di sekitar lubuk konsep apa sastra itu sendiri. Medium tempat produk sastra itu diumumkan ke publiknya menjadi dasar penamaan istilah dan bukan dasar penilaian mutu. Sekarang istilah "sastra koran" sudah cukup diterima oleh pelaku dan publik sastra Indonesia dan tidak mengakibatkan timbulnya suatu perasaan rendah diri, malu, atau tidak nyeni di kalangan sastrawan. Mungkinkah hal yang sama juga terjadi atas "sastra cyber"?

LITERATUR REFERENSI

Abrar, Ana Nadhya (1997): Bila Fenomena Jurnalisme Direfleksikan, Jakarta.

Cardoso, Fernando Henrique/Enzo Falletto (1979): Dependency and Development in Latin America, Berkeley.

Galtung, Johan (1971): "A Structural Theory of Imperialism", pada JOURNAL OF PEACE RESEARCH edisi 8. 2.

Halloran, James D. (1998): "Social Science, Communication Research and the Third World", pada MEDIA DEVELOPMENTedisi 2

Talcott Parsons (1951): The Social System, New York/London.

Schiller, Herbert (1969): Mass Communication and American Empire, New York.

http://media.isnet.org/aceh/Hegemoni.html

http://situskunci.tripod.com/teks/09th.htm

http://www.geocities.com/sastra1998/utopia.html

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/06/02/0068.html

A STOLE LETTER

Veggy — Thu, 22 Feb 2007 21:37:24 CST

I SERVED my time--never mind in whose office--and I started in
business for myself in one of our English country towns, I decline
stating which. I hadn't a farthing of capital, and my friends in the
neighborhood were poor and useless enough, with one exception.
That exception was Mr. Frank Gatliffe, son of Mr. Gatliffe, member
for the county, the richest man and the proudest for many a mile
round about our parts. Stop a bit, Mr. Artist, you needn't perk up
and look knowing. You won't trace any particulars by the name
of Gatliffe. I'm not bound to commit myself or any body else by
mentioning names. I have given you the first that came into my
head.
Well, Mr. Frank was a staunch friend of mine, and ready to rec-
ommend me whenever he got the chance. I had contrived to get
him a little timely help--for a consideration, of course--in borrow-
ing money at a fair rate of interest; in fact, I had saved him from
the Jews. The money was borrowed while Mr. Frank was at col-
lege. He came back from college, and stopped at home a little
while, and then there got spread about all our neighborhood a re-
port that he had fallen in love, as the saying is, with his young sis-
ter's governess, and that his mind was made up to marry her.
What! you're at it Again, Mr. Artist! You want to know her name,
don't you? What do you think of Smith?
Speaking, as a lawyer, I consider report, in a general way, to be
a fool and a liar. But in this case report turned out to be some-
thing very different. Mr. Frank told me he was really in love, and
said upon his honor (an absurd expression which young chaps of
his age are Always using) he was determined to marry Smith, the
governess--the sweet, darling girl, as he called her; but I'm not sen-
timental, and I call her Smith, the governess. Well, Mr. Frank's fa-
ther, being as proud as Lucifer, said "No," as to marrying the gov-
erness, when Mr. Frank wanted him to say "Yes." He was a man
of business, was old Gatliffe, and he took the proper business course.
He sent the governess away with a first-rate character and a spank-
ing present, and then he looked about him to get something for Mr.
Frank to do. While he was looking about, Mr. Frank bolted to

[49]

London after the governess, who had nobody alive belonging to her
to go to but an aunt--her father's sister. The aunt refuses to let
Mr. Frank in without the squire's permission, Mr. Frank writes to
his father, and says he will marry the girl as soon as he is of age, or
shoot himself. Up to town comes the squire and his wife and his
daughter, and a lot of sentimentality, not in the slightest degree
material to the present statement, takes place among them; and the
upshot of it is that old Gatliffe is forced into withdrawing the word
No, and substituting the word Yes.
I don't believe he would ever have done it, though, but for one
lucky peculiarity in the case. The governess's father was a man of
good family--pretty nigh as good as Gatliffe's own. He had been
in the army; had sold out; set up as a wine-merchant--failed--
died; ditto his wife, as to the dying part of it. No relation, in fact,
left for the squire to make inquiries about but the father's sister--
who had behaved, as old Gatliffe said, like a, thorough-bred gentle-
woman in abutting the door against Mr. Frank in the first instance.
So, to cut the matter short, things were at last made up pleasant
enough. The time was fixed for the wedding, and an announce-
ment about it--Marriage in High Life and all that--put into the
county piper. There was a regular biography, besides, of the gov-
erness's father, so as to stop people from talking--a, great flourish
about his pedigree, and a long account of his services in the army;
but not a word, mind ye, of his having turned wine-merchant after-
ward. Oh no--not a word about that!
I knew it, though, for Mr. Frank told me. He hadn't a bit of
pride about him. He introduced me to his future wife one day
when I met him out walking, and asked me if I did not think he
was a lucky fellow. I don't mind admitting that I did, and that I
told him so. Ah! but she was one of my sort, was that governess.
Stood, to the best of my recollection, five foot four. Good lissom
figure, that looked as if it had never been boxed up in a pair of
stays. Eyes that made me feel as if I was under a pretty stiff cross-
examination the moment she looked. at me. Fine red, kiss-and-
come-again sort of lips. Cheeks and complexion-- No, Mr. Artist,
you wouldn't identify her by her cheeks and complexion, if I drew
you a picture of them this very moment. She has had a family of
children since the time I'm talking of; and her cheeks we a trifle
fatter, and her complexion, is a shade or two redder now, than when
I first met her out walking with Mr. Frank.
The marriage was to take place on a Wednesday. I decline men-
tioning the year or the month. I had started as an attorney on my
own account--say six weeks, more or less, and was sitting alone in
my office on the Monday morning before the wedding-day, trying
to see my way clear before me and not succeeding particularly well,

[50]

when Mr. Frank suddenly bursts in, as white as any ghost that ever
was painted, and says he's got the most dreadful case for me to ad-
vise on, and not an hoar to lose in acting on my advice.
"Is this in the way of business, Mr. Frank?" says I, stopping him
just as he was beginning to get sentimental. "Yes or no, Mr.
Frank?" rapping my new office paper-knife on the table, to pull him
up short all the sooner.
"My dear fellow "--he was always familiar with me--"it's in the
way of business, certainly; but friendship--"
I was obliged to pull him up short again, and regularly examine
him as if he had been in the witness-box, or he would have kept me
talking to no purpose half the day.
"Now, Mr. Frank," says I, "I can't have any sentimentality mixed
up with business matters. You please to stop talking, and let me
ask questions. Answer in the fewest words you can use. Nod
when nodding will do instead of words."
I fixed him with my eye for about three seconds, as he sat groan-
ing and wriggling in his chair. When I'd done fixing him, I gave
another rap with my paper-knife on the table to startle him up a
bit. Then I went on.
"From what you have been stating up to the present time," says
I, "I gather that you are in a scrape which is likely to interfere se-
riously with your marriage on Wednesday?"
(He nodded, and I cut in again before he could say a word):
"The scrape affects your young lady, and goes back to the period
of a transaction in which her late father was engaged, don't it?"
(He nods, and I cut in once more):
"There is a party, who turned up after seeing the announcement
of your marriage in the paper, who is cognizant of what he oughtn't
to know, and who is prepared to use his knowledge of the same to
the prejudice of the young lady and of your marriage, unless he re-
ceives a sum of money to quiet him? Very well. Now, first of all,
Mr. Frank, state what you have been told by the young lady her-
self about the transaction of her late father. How did you first
come to have any knowledge of it?"
"She was talking to me about her father one day so tenderly and
prettily, that she quite excited my interest about him," begins Mr.
Frank; "and I asked her, among other things, what had occasioned
his death. She said she believed it was distress of mind in the first
instance; and added that this distress was connected with a shock-
ing secret, which she and her mother had kept from every body, but
which she could not keep from me, because she was determined to
begin her married life by having no secrets from her husband."
Here Mr. Frank began to get sentimental again, and I pulled him
up short once more with the paper-knife.

[51]

"She told me," Mr. Frank went on, "that the great mistake of
her father's life was his selling out of the army and taking to the
wine trade. He had no talent for business; things went wrong with
him from the first. His clerk, it was strongly suspected, cheated
him--"
"Stop a bit," says I. "What was that suspected clerk's name?"
"Davager," says he.
"Davager," says I, making a note of it. "Go on Mr. Frank."
"His affairs got more and more entangled," says Mr. Frank; "he
was pressed for money in all directions; bankruptcy, and conse-
quent dishonor (as he considered it), stared him in the face. His
mind was so affected by his troubles that both his wife and daugh-
ter, toward the last, considered him to be hardly responsible for his
own acts. In this state of desperation and misery, he--" Here Mr.
Frank began to hesitate.
We have two ways in the law of drawing evidence off nice and
clear from an unwilling client or witness. We give him a fright, or
we treat him to a joke. I treated Mr. Frank to a joke.
"Ah!" says I, "I know what he did. He had a signature to
write; and, by the most natural mistake in the world, he wrote an-
other gentleman's name instead of his own--eh?"
"It was to a bill," says Mr. Frank, looking very crest-fallen, in-
stead of taking the joke. "His principal creditor wouldn't wait till
he could raise the money, or the greater part of it. But he was re-
solved, if he sold off every thing, to get the amount and repay--"
"Of course," says I, "drop that. The forgery was discovered. When?"
"Before even the first attempt was made to negotiate the bill.
He had done the whole thing in the most absurdly and innocently
wrong way. The person whose name he had used was a staunch
friend of his, and a relation of his wife's--a good man as well as a
rich one. He had influence with the chief creditor, and he used it
nobly. He had a real affection for the unfortunate man's wife, and
he proved it generously."
"Come to the point," says I. "What did he do? In a business
way, what did he do ?"
"He put the false bill into the fire, drew a bill of his own to re-
place it, and then--only then--told my dear girl and her mother all
that had happened. Can you imagine any thing nobler ?" asks Mr.
Frank.
"Speaking in my professional capacity, I can't imagine any thing
greener ?" says I. "Where was the father? Off, I suppose?"
"Ill in bed," says Mr. Frank, coloring. "But he mustered
strength enough to write a contrite and grateful letter the same
day, promising to prove himself worthy of the noble moderation

[52]

and forgiveness extended to him, by selling off every thing he pos-
sessed to repay his money debt. He did sell off every thing, down
to some old family pictures that were heir-looms; down to the little
plate he had; down to the very tables and chairs that furnished his
drawing-room. Every farthing of the debt was paid; and he was
left to begin the world again, with the kindest promises of help
from the generous man who had forgiven him. It was too late.
His crime of one rash moment--atoned for though it had been--
preyed upon his mind. He became possessed with the idea that he
had lowered himself forever in the estimation of his wife and daugh-
ter, and--"
"He died," I cut in. "Yes, yes, we know that. Let's go back
for a minute to the contrite and grateful letter that he wrote. My
experience in the law, Mr. Frank, has convinced me that if every
body burned every body else's letters, half the courts of justice in
this country might shut up shop. Do you happen to know whether
the letter we are now speaking of contained any thing like an avow-
al or confession of the forgery?"
" Of course it did," says he. "Could the writer express his con-
trition properly without making some such confession?"
"Quite easy, if he had been a lawyer," says I. "But never mind
that; I'm going to make a guess--a desperate guess, mind. Should
I be altogether in error if I thought that this letter had been stolen;
and that the fingers of Mr. Davager, of auspicious commercial celeb-
rity, might possibly be the fingers which took it?"
"That is exactly what I wanted to make you understand," cried
Mr. Frank.
"How did he communicate the interesting fact of the theft to
you?"
"He has not ventured into my presence. The scoundrel actually
had the audacity--"
"Aha !" says I. "The young lady herself ! Sharp practitioner, Mr. Davager."
"Early this morning, when she was walking alone in the shrub-
bery," Mr. Frank goes on, "he had the assurance to approach her,
and to say that he had been watching his opportunity of getting a
private interview for days past. He then showed her--actually
showed her--her unfortunate father's letter; put into her hands an-
other letter directed to me; bowed, and walked off; leaving her
half dead with astonishment and terror. If I had only happened to
be there at the time !" says Mr. Frank, shaking his fist murderous-
ly in the air, by way of a finish.
It's the greatest luck in the world that you were not," says I.
Have you got that other letter?"
He handed it to me. It was so remarkably humorous and short,

[53]

that I remember every word of it at this distance of time. It began
in this way:

To Francis Gatliffe, Esq., Jun.

"SIR,--I have an extremely curious autograph letter to sell. The
price is a five-hundred-pound note. The young lady to whom you
are to be married on Wednesday will inform you of the nature of
the letter, and the genuineness of the autograph. If you refuse to
deal, I shall send a copy to the local paper, and shall wait on your
highly-respected father with the original curiosity, on the afternoon
of Tuesday next. Having come down here on family business, I
have put up at the family hotel--being to be heard of at the Gat-
liffe Arms. Your very obedient servant, ALFRED DAVAGER."

"A clever fellow that," says I, putting the letter into my private
drawer.
"Clever ! cries Mr. Frank, "he ought to be horsewhipped with-
in an inch of his life. I would have done it myself; but she made
me promise, before she told me a word of the matter, to come
straight to you."
"That was one of the wisest promises you ever made," says I.
"We can't afford to bully this fellow, whatever else we may do with
him. Do you think I am saying any thing libelous against your
excellent father's character when I assert that if he saw the letter
he would certainly insist on your marriage being put off, at the very
least ?"
"Feeling as my father does about my marriage, he would insist
on its being dropped altogether, if he saw this letter," says Mr.
Frank, with a groan. "But even that is not the worst of it. The
generous, noble girl herself says that if the letter appears in the
paper, with all the unanswerable comments this scoundrel would be
sure to add to it, she would rather die than hold me to my engage-
ment, even if my father would let me keep it."
As he said this his eyes began to water. He was a weak young
fellow, and ridiculously fond of her. I brought him back to busi-
ness with another rap of the paper-knife.
Hold up, Mr. Frank," says I. "I have a question or two more.
Did you think of asking the young lady whether, to the best of her
knowledge, this infernal letter was the only written evidence of the
forgery now in existence ?"
"Yes, I did think directly of asking her that," says he; "and she
told me she was quite certain that there was no written evidence of
the forgery except that one letter."
"Will you give Mr. Davager his price for it?" says I.
"Yes," says Mr. Frank, quite peevish with me for asking him such

[54]

a question. He was an easy young chap in money matters, and talked
of hundreds as most men talk of sixpences.
"Mr. Frank," says I, "you came here to get my help and advice
in this extremely ticklish business, and you are ready, as I know
without asking, to remunerate me for all and any of my services at
the usual professional rate. Now, I've made up my mind to act
boldly--desperately, if you like--on the hit or miss, win all or lose
all principle--in dealing with this matter. Here is my proposal.
I'm going to try if I can't do Mr. Davager out of his letter. If I
don't succeed before to-morrow afternoon, you hand him the money,
and I charge you nothing for professional services. If I do succeed,
I hand you the letter instead of Mr. Davager, and you give me the
money instead of giving it to him. It's a precious risk for me, but
I'm ready to run it. You must pay your five hundred any way.
What do you say to my plan? Is it Yes, Mr. Frank, or No?"
"Hang your questions!" cries Mr. Frank, jumping up; "you
know it's Yes ten thousand times over. Only you earn the money
and--"
"And you will be too glad to give it to me. Very good. Now
go home. Comfort the young lady--don't let Mr. Davager so much
as set eyes on you--keep quiet--leave, every thing to me--and feel
as certain as you please that all the letters in the world can't stop
your being married on Wednesday." With these words I hustled
him off out of the office, for I wanted to be left alone to make my
mind up about what I should do.
The first thing, of course, was to have a look at the enemy. I
wrote to Mr. Davager, telling him that I was privately appointed
to arrange the little business matter between himself and "another
party" (no names !) on friendly terms; and begging him to call on
me at his earliest convenience. At the very beginning of the case,
Mr. Davager bothered me. His answer was, that it would not be
convenient to him to call till between six and seven in the evening.
In this way, you see, he contrived to make me lose several precious
hours, at a time when minutes almost were of importance. I had
nothing for it but to be patient, and to give certain instructions, be-
fore Mr. Davager came, to my boy Tom.
There never was such a sharp boy of fourteen before, and there
never will be again, as my boy Tom. A spy to look after Mr. Dav-
ager was, of course, the first requisite in a case of this kind; and
Tom was the smallest, quickest, quietest,sharpest, stealthiest little
snake of a chap that ever dogged a gentleman's steps and kept
cleverly out of range of a gentleman's eyes. I settled it with the
boy that he was not to show at all when Mr. Davager came; and
that he was to wait to hear me ring the bell when Mr. Davager left.
If I rang twice, he was to show the gentleman out. If I rang once,

[55]

he was to keep out of the way, and follow the gentleman wherever
he went till he got back to the inn. Those were the only prepara-
tions I could make to begin with; being obliged to wait, and let
myself be guided by what turned up.
About a quarter to seven my gentleman came.
In the profession of the law we get somehow quite remarkably
mixed up with ugly people, blackguard people, and dirty people.
But far away the ugliest and dirtiest blackguard I ever saw in my
life was Mr. Alfred Davager. He had greasy white hair and a mot-
tled face. He was low in the forehead, fat in the stomach, hoarse
in the voice, and weak in the legs. Both his eyes were blood-shot,
and one was fixed in his head. He smelled of spirits, and carried a
tooth-pick in his mouth. "How are you? I've just done dinner,"
says he; and he lights a cigar, sits down with his legs crossed, and
winks at me.
I tried at first to take the measure of him in a wheedling, confi-
dential way; but it was no good. I asked him, in a facetious, smil-
ing manner, how he had got hold of the letter. He only told me in
answer that he had been in the confidential employment of the writ-
er of it, and that he had always been famous since infancy for a sharp
eye to his own interests. I paid him some compliments; but he was
not to be flattered. I tried to make him lose his temper; but he
kept it in spite of me. It ended in his driving me to my last re-
source--I made an attempt to frighten him.
"Before we say a word about the money," I began, "let me put a
case, Mr. Davager. The pull you have on Mr. Francis Gatliffe is,
that you can hinder his marriage on Wednesday. Now, suppose I
have got a magistrate's warrant to apprehend you in my pocket?
Suppose I have a constable to execute it in the next room? Sup-
pose I bring you up to-morrow--the day before the marriage--
charge you only generally with an attempt to extort money, and ap-
ply for a day's remand to complete the case ? Suppose, as a sus-
picious stranger, you can't get bail in this town? Suppose--"
"Stop a bit," says Mr. Davager. "Suppose I should not be
the greenest fool that ever stood in shoes? Suppose I should not carry
the letter about me? Suppose I should have given a Certain en-
velope to a certain friend of mine in a certain place in this town?
Suppose the letter should be inside that envelope, directed to old
Gatliffe, side by side with a copy of the letter directed to the editor
of the local paper? Suppose my friend should be instructed to open
the envelope, and take the letters to their right address, if I don't
appear to claim them from him this evening? In short, my dear
sir, suppose you were born yesterday, and suppose I wasn't ?" says
Mr. Davager, and winks at me again.
He didn't take me by surprise, for I never expected that he had

[56]

the letter about him. I made a pretense of being very much taken
aback, and of being quite ready to give in. We settled our business
about delivering the letter, and handing over the money, in no time.
I was to draw out a document, which he was to sign. He knew the
document was stuff and nonsense, just as well as I did, and told me
I was only proposing it to swell my client's bill. Sharp as he was,
he was wrong there. The document was not to be drawn out to
gain money from Mr. Frank, but to gain time from Mr. Davager.
It served me as an excuse to put off the payment of the five hun-
dred pounds till three o'clock on the Tuesday afternoon. The
Tuesday morning Mr. Davager said he should devote to his amuse-
ment, and asked me what sights were to be seen in the neighbor-
hood of the town. When I had told him, he pitched his tooth-pick
into my grate, yawned, and went out.
I rang the bell once--waited till he had passed the window--and
then looked after Tom. There was my jewel of a boy on the oppo-
site side of the street, just setting his top going in the most playful
manner possible ! Mr. Davager walked away up the street toward
the market-place. Tom whipped his top up the street toward the
market-place too.
In a quarter of an hour he came back, with all his evidence col-
lected in a beautifully clear and compact state. Mr. Davager had
walked to a public-house just outside the town, in a lane leading to
the high-road. On a bench outside the public-house there sat a
man smoking. He said "All right?" and gave a letter to Mr. Dav-
ager, who answered "All right !" and walked back to the inn. In
the hall he ordered hot rum-and-water, cigars, slippers, and a fire to
be lit in his room. After that he went up stairs, and Tom came
away.
I now saw my road clear before me--not very far on, but still
clear. I had housed the letter, in all probability for that night, at
the Gatliffe Arms. After tipping Tom, I gave him directions to
play about the door of the inn, and refresh himself when he was
tired at the tart-shop opposite, eating as much as he pleased , on
the understanding that he crammed all the time with his eye on the
window. If Mr. Davager went out, or Mr. Davager's friend called
on him, Tom was to let me know. He was also to take a little note
from me to the head chamber-maid--an old friend of mine--asking
her to step over to my office, on a private matter of business, as soon
as her work was done for that night. After settling these little
matters, having half an hour to spare, I turned to and did myself a
bloater at the office fire, and had a drop of gin-and-water hot, and
felt comparatively happy.
When the head chamber-maid came, it turned out, as good luck
would have it, that Mr. Davager had drawn her attention rather too

[57]

closely to his ugliness, by offering her a testimony of his regard in
the shape of a kiss. I no sooner mentioned him than she flew into a
passion; and when I added, by way of clinching the matter, that I
was retained to defend the interests of a very beautiful and deserv-
ing young lady (name not referred to, of course) against the most
cruel underhand treachery on the part of Mr. Davager, the head
chamber-maid was ready to go any lengths that she could safely to
serve my cause. In a few words I discovered that Boots was to call
Mr. Davager at eight the next morning, and was to take his clothes
down stairs to brush as usual. If Mr. D---- had not emptied his
own pockets overnight, we arranged that Boots was to forget to
empty them for him, and was to bring the clothes down stairs just
as he found them. If Mr. D----'s pockets were emptied, then, of
course, it would be necessary to transfer the searching process to
Mr. D----'s room. Under any circumstances, I was certain of the
head chamber-maid; and under any circumstances also, the head
chamber-maid was certain of Boots.

I waited till Tom came home, looking very puffy and bilious
about the face; but as to his intellects, if any thing, rather sharper
than ever. His report was uncommonly short and pleasant. The
inn was shutting up; Mr. Davager was going to bed in rather a
drunken condition; Mr. Davager's friend had never appeared. I
sent Tom (properly instructed about keeping our man in view all
the next morning) to his shake-down behind the office-desk, where
I heard him hiccoughing half the night, as even the best boys will,
when overexcited and too full of tarts.

At half -past seven next morning, I slipped quietly into Boots's
pantry.

Down came the clothes. No pockets in trowsers. Waistcoat-
pockets empty. Coat-pockets with something in them. First,
handkerchief; secondly, bunch of keys; thirdly, cigar-case ; fourth-
ly, pocket-book. Of course I wasn't such a fool as to expect to find
the letter there, but I opened the pocket-book with a certain curios-
ity, notwithstanding.

Nothing in the two pockets of the book but some old advertise-
ments cut out of newspapers, a lock of hair tied round with a dirty
bit of ribbon, a circular letter about a loan society, and some copies
of verses not likely to suit any company that was not of an extreme-
ly free and easy description. On the leaves of the pocket-book,
people's addresses scrawled in pencil, and bets jotted down in red
ink. On one leaf, by itself, this queer inscription:

"MEM. 5 ALONG. 4 ACROSS."

I understood every thing but those words and figures, so of
course I copied them out into my own book. Then I waited in the
pantry till Boots had brushed the clothes, and had taken them up

[58]

stairs. His report when he came down was, that Mr. D---- had
asked if it was a fine morning. Being told that it was, he had or-
dered breakfast at nine, and a saddle-horse to be at the door at ten,
to take him to Grimwith Abbey--one of the sights in our neighbor-
hood which I had told him of the evening before.

"I'll be here, coming in by the back way, at half-past ten," says I
to the head chamber-maid.

"What for?" says she.
"To take the responsibility of making Mr. Davager's bed off your
hands for this morning only," says I.
"Any more orders?" says she.
"One more," says I. "I want to hire Sam for the morning.
Put it down in the order-book that he's to be brought round to my
office at ten."
In case you should think Sam was a man, I'd better perhaps tell
you he was a pony. I'd made up my mind that it would be bene-
ficial to Tom's health, after the tarts, if he took a constitutional air-
ing on a nice hard saddle in the direction of Grimwith Abbey.
"Any thing else?" says the head chamber-maid.
"Only one more favor," says I "Would my boy Tom be very
much in the way if he came, from now till ten, to help with the
boots and shoes, and stood at his work close by this window which
looks out on the staircase?"
"Not a bit," says the head chamber-maid.
"Thank you," says I; and stepped back to my office directly.
When I had sent Tom off to help with the boots and shoes, I re-
viewed the whole case exactly as it stood at that time.
There were three things Mr. Davager might do with the letter.
He might give it to his friend again before ten--in which case Tom
would most likely see the said friend on the stairs. He might take
it to his friend, or to some other friend, after ten--in which case
Tom was ready to follow him on Sam the pony. And, lastly, he
might leave it hidden somewhere in his room at the inn--in which
case I was all ready for him with a search-warrant of my own grant-
ing, under favor always of my friend the head chamber-maid. So
far I had my business arrangements all gathered up nice and com-
pact in my own hands. Only two things bothered me; the terrible
shortness of the time at my disposal, in case I failed in my first ex-
periments, for getting hold of the letter, and that queer inscription
which I had copied out of the pocket-book,
"MEM. 5 ALONG. 4 ACROSS."
It was the measurement most likely of something, and he was
afraid of forgetting it; therefore it was something important.
Query--something about himself? Say "5 " (inches) "along "--he
doesn't wear a wig. Say "5" (feet) "along" --it can't be coat,

[59]

waistcoat, trowsers,or under-clothing. Say"5" (yards) "along"--
it can't be any thing about himself, unless he wears round his body
the rope that he's sure to be hanged with one of these days. Then
it is not something about himself. What do I know of that is im-
portant to him besides? I know of nothing but the Letter. Can
the memorandum be connected with that? Say, yes. What do "5
along" and "4 across" mean, then ? The measurement of some-
thing he carries about with him? or the measurement of something
in his room? I could get pretty satisfactorily to myself as far as
that; but I could get no further.
Tom came back to the office, and reported him mounted for his
ride. His friend had never appeared. I sent the boy off, with his
proper instructions, on Sam's back--wrote an encouraging letter to
Mr. Frank to keep him quiet--then slipped into the inn by the back
way a little before half-past ten. The head chamber-maid gave me
a signal when the landing was clear. I got into his room without
a soul but her seeing me, and locked the door immediately.
The case was, to a certain extent, simplified now. Either Mr.
Davager had ridden out with the letter about him, or he had left it
in some safe hiding-plaee in his room. I suspected it to be in his
room, for a reason that will a little astonish you--his trunk, his
dressing-case, and all the drawers and cupboards, were left open.
I knew my customer, and I thought this extraordinary carelessness
on his part rather suspicious.
Mr. Davager had taken one of the best bedrooms at the Gatliffe
Arms. Floor carpeted all over, walls beautifully papered, four-
poster, and general furniture first-rate. I searched, to begin with,
on the usual plan, examining every thing in every possible way, and
taking more than an hour about it. No discovery. Then I pulled
out a carpenter's rule which I had brought with me. Was there
any thing in the room which--either in inches, feet, or yards--an-
swered to "5 along" and "4 across ?" Nothing. I put the rule
back in my pocket--measurement was no good, evidently. Was
there any thing in the room that would count up to 5 one way and
4 another, seeing that nothing would measure up to it? I had got
obstinately persuaded by this time that the letter must be in the
room--principally because of the trouble I had had in looking after
it. And persuading myself of that, I took it into my head next,
just as obstinately, that "5, along" and "4 across" must be the
right clue to find the letter by--principally because I hadn't left
myself after all my searching and thinking, even so much as the
ghost of another guide to go by. "5 along "--where could I count
five along the room, in any part of it ?
Not on the paper. The pattern there was pillars of trellis-work
and flowers, inclosing a plain green ground--only four pillars along

[60]

the wall and only two across. The furniture There were not five
chairs or five separate pieces of any furniture in the room altogeth-
er. The fringes that hung from the cornice of the bed? Plenty of
them, at any rate ! Up I jumped on the counterpane, with my pen-
knife in my hand. Every way that" 5 along" and "4 across" could
be reckoned on those unlucky fringes I reckoned on them--probed
with my penknife--scratched with my nails--crunched with my
fingers. No use; not a sign of a letter; and the time was getting
on--oh Lord ! how the time did get on in Mr. Davager's room
that morning.
I jumped down from the bed, so desperate at my ill luck that I
hardly cared whether any body heard me or not. Quite a little
cloud of dust rose at my feet as they thumped on the carpet.
"Hullo !" thought I, "my friend the head chamber-maid takes
it easy here. Nice state for a carpet to be in, in one of the best bed-
rooms at the Gatliffe Arms." Carpet! I had been jumping up on
the bed, and staring up at the walls, but I had never so much as
given a glance down at the carpet. Think of me pretending to be
a lawyer, and not knowing how to look low enough !
The carpet! It had been a stout article in its time; had evident-
ly began in a drawing-room; then descended to a coffee-room; then
gone up stairs altogether to a bedroom. The ground was brown,
and the pattern was bunches of leaves and roses speckled over the
ground at regular distances. I reckoned up the bunches. Ten
along the room--eight across it. When I had stepped out five one
way and four the other, and was down on my knees on the centre
bunch, as true as I sit on this chair I could hear my own heart beat-
ing so loud that it quite frightened me.
I looked narrowly all over the bunch, and I felt all over it with
the ends of my fingers, and nothing came of that. Then I scraped
it over slowly and gently with my nails. My second finger-nail
stuck a little at one place. I parted the pile of the carpet over that
place, and saw a thin slit which had been hidden by the pile being
smoothed over it--a slit about half an inch long, with a little end
of brown thread, exactly the color of the carpet ground, sticking
out about a quarter of an inch from the middle of it. Just as
I laid hold of the thread gently, I heard a footstep outside the
door.
It was only the head chamber-maid. "Haven't you done yet?"
she whispers.
"Give me two minutes," says I, "and don't let any body come
near the door--whatever you do, don't let any body startle me
again by coming near the door."
I took a little pull at the thread, and heard something rustle. I
took a longer pull, and out came a piece of paper, rolled up tight

[61]

like those candle-lighters that the ladies make. I unrolled it-and,
by George! there was the letter!
The original letter ! I knew it by the color of the ink. The let-
ter that was worth five hundred pounds to me! It was all that I
could do to keep myself at first from throwing my hat into the air,
and hurraing like mad. I had to take a chair and sit quiet in it
for a minute or two, before I could cool myself down to my proper
business level. I knew that I was safely down again when I found
myself pondering how to let Mr. Davager know that he had been
done by the innocent country attorney after all.
It was not long before a nice little irritating plan occurred to me.
I tore a blank leaf out of my pocket-book, wrote on it with my pen-
cil, "Change for a five-hundred-pound note," folded up the paper,
tied the thread to it, poked it back into the hiding-place, smoothed
over the pile of the carpet, and then bolted off to Mr. Frank. He
in his turn bolted off to show the letter to the young lady, who first
certified to its genuineness, then dropped it into the fire, and then
took the initiative for the first time since her marriage engagement,
by flinging her arms round his neck, kissing him with all her might,
and going into hysterics in his arms. So at least Mr. Frank told
me, but that's not evidence. It is evidence, however, that I saw
them married with my own eyes on the Wednesday; and that
while they went off in a carriage-and-four to spend the honey-
moon, I went off on my own legs to open a credit at the Town and
County Bank with a five-hundred-pound note in my pocket.
As to Mr. Davager, I can tell you nothing more about him, except
what is derived from hearsay evidence, which is always unsatisfac-
tory evidence, even in a lawyer's mouth.
My inestimable boy, Tom, although twice kicked off by Sam the
pony, never lost hold of the bridle, and kept his man in sight from
first to last. He had nothing particular to report, except that on
the way out to the Abbey Mr. Davagger had stopped at the public-
house, had spoken a word or two to his friend of the night before,
and had handed him what looked like a bit of paper. This was no
doubt a clue to the thread that held the letter, to be used in case of
accidents. In every other respect Mr. D. had ridden out and ridden
in like an ordinary sight-seer. Tom reported him to me as having
dismounted at the hotel about two. At half-past I locked my office
door, nailed a card under the knocker with "not at home till to-
morrow" written on it, and retired to a friend's house a mile or so
out of the town for the rest of the day.
Mr. Davager, I have been since given to understand, left the Gat-
liffe Arms that same night with his best clothes on his back, and
with all the valuable contents of his dressing-case in his pockets.
I am not in a condition to state whether lie ever went through the

[62]

form of asking for his bill or not; but I can positively testify that
he never paid it, and that the effects left in his bedroom did not pay
it either. When I add to these fragments of evidence that he and I
have never met (luckily for me, you will say) since I jockeyed him
out of his bank-note, I have about fulfilled my implied contract as
maker of a statement with you, sir, as hearer of a statement. Ob-
serve the expression, will you ? I said it was a Statement before I
began; and I say it's a Statement now I've done. I defy you to
prove it's a Story ! How are you getting on with my portrait ?
I like you very well, Mr. Axtist; but if you have been taking advan-
tage of my talking to shirk your work, as sure as you're alive I'll
split upon you to the Town Council !

I attended a great many times at my queer sitter's house before
his likeness was completed. To the last he was dissatisfied with
the progress I made. 'Fortunately for me, the Town Council ap-
proved of the portrait when it was done. Mr. Boxsious, however, ob-
jected to them as being much too easy to please. He did not dis-
pute the fidelity of the likeness, but he asserted that I had not cov-
ered the canvas with half paint enough for my money. To this day
(for he is still alive), he describes me to all inquiring friends as
"The Painter-Man who jockeyed the Town Council."

THE DAY IN THE COURT

Veggy — Thu, 22 Feb 2007 21:36:43 CST

John William Corrington

For a day in thy court is better than a thousand.
–Psalms 84:10

When the bass struck, it was like nothing else he had ever experienced. He could not count the fish he had caught in his life. But the way it happened with bass had never gotten old. Each time was a beginning. Even now, he could look forward to rising early, walking down to the old boat dock, moving almost soundlessly out across the mirror-smooth lake to the river. If there was a single thing he would remember from this long-dwindling botch men were pleased to call life, it would be this time, those times that were a single time as the Indians had known, a single fish, a single fisherman in the twilight beyond the death of the last day and before the rising of the next. He did not remember her. Nor did he remember not remembering.
He had lapped his fly line into a pocket of shadow so deep that he had only known the popper was placed because he heard it fall clean and saw the merest reflection of the ripples that fanned out from it. He had let it lie, then drawn back a foot or so of the line. It was as if someone had taken a motion picture of the small yellow fly lying twitching on the dark water until the bass hit, and then had edited it, cutting out those frames that showed the fish striking. So that there was only film before and after, but no picture at all of the instant when the fly vanished below the surface in a blur of foamy water.
The line ran a few feet, and he slowed it with the edge of his left hand, not grasping it, only letting the weight of his hand serve as a drag, keeping the fish from going out as rapidly as he might, holding against its downward rush, tiring it, making it spend itself to reach the deep of the river. He watched the line slash the water, away from a patch of hyacinths, then back toward it again. He wants to go for the roots, but he can’t find the right place. They’re too thick for him. He needs a passage. The fish darted downward, and he towed back on the line, easing it as he felt the pressure slide off to one side and the line move in a broad circle toward the open water.
Once there, it was easy. No gift greater than patience was required. The fish must be a young one. It had gone out into the open water half-way across the river where no maneuvering was possible. It had not headed directly toward the boat in order to slacken the line. Now he could feel the time between surges like the space that measures labor pains. Her first had been her last. Down there, with a small fire in its
[336]
mouth, the fish was tiring. She had tired. Then, almost as suddenly as the bait had disappeared, the pull on the line fell off and he drew the slack in as quickly as he could, touching the automatic reel so that line would not pile up on the gunwale or in the bottom of the bateau. Maybe he’s older than I thought. Or a fast learner. Here he comes.
The boat still lay in shadow a dozen yards from the shore. But the first rays of sunlight had begun to cut through the thin cover of trees to the east, to play on the thread of the river. So that when the bass broke water twenty yards from the boat, it leapt into a glory of first light. It twisted and shook its large head, the sun glinting and shimmering on the green-gold scales of its back and sides. As it fell back, he heard that sound as of a distant pistol shot, invisible concomitant of a bass leaping, whether at the end of a line or at an insect or small bird almost escaped. He could not remember when he had first heard it. He did not remember the sound of her sobbing, unable to speak. He did not remember that.
As the bass vanished again, he drew the line in quickly, feeling only last tentative darts this way and that, without plan or direction. He saw the long leader break the water then and pulled the line up beside the boat and reached into the water. He caught the bass by the lower part of its large mouth and lifted it carefully into the air. Once he had hold of the lower jaw and bent it down with the fish’s weight, it was paralyzed temporarily. Water drained off it, and its dark, beautiful eyes glinted in the sun. He remembered like a gnomic prayer his father’s admonition never to touch a bass with dry hands. It would cause a fungus that would kill the fish if you released it afterward. He did not remember the carmine moisture on her lips, dry final coughing. He lay the fly rod down lengthwise in the boat, and began to work the fly loose. It was caught in the muscle and bone in the upper part of the mouth, and the barb had to be backed out the tear through which it had entered. The muscle had been torn by the fight, and it was easy to inch the hook out. When it was clear, he held the bass up against the distant pattern of sun on the river, its life full and rich in his hands. Then, slowly, as if regretting, he lowered it back into the water and released it.
For a moment, the bass lay still, as if it had no memory of the water. Then, almost as quickly as it had taken the fly, it vanished back down there.
He paused and shook a cigarette out of the crumpled Picayune pack. He had been smoking for fifty years now. They had become hard to find, even in Louisiana, by the 1960s. He had ordered them since then from a shop on the corner of Royal and Canal in New Orleans. Crashaw swore the Thing had arisen as a result of them. He had paid him no mind. There was another source for that. He had considered time itself, the
[337]
anguish of watching the world sloughed away around him. Friends, customs, buildings, institutions lost. Other things. He did not remember the first time he had seen her. The wonder of. The cigarette smoke was burning his eyes, and he stroked the wine-colored water with his paddle, the slight motion carrying smoke away to dissolve in the shadows.
It was almost full light by then, and far down the river, around the bend toward Madisonville, he could hear a motor. At first it stuttered and choked off. Then it caught on, its pitch changing as it did so. He pushed the bateau a few yards on, skirting a fallen log which had been sinking slowly into the river for years. For some reason, he had always associated the fallen tree with Laocoon, caught in the toils and folds of a serpent, perhaps named time. And, in recent years, with himself as well. He could remember when the tree had fallen, when he had had to draw in his line and set the rod aside in order to paddle around it. No, he thought. I go back before that. I remember before it fell. I can remember when it stood on the bank. It was before the war. Lightning. One night, and then it was dead, and it stayed that way for years. He did not remember telling her they called such a tree a widow?maker, her frown and sharply inhaled breath. When I came back from France, it was down. I asked Dexter. He said it was the late summer of 1943 while I was drinking Watneys bitter and waiting for what was coming.
As the log fell away behind, he thought of Judge Robert Edward L. Blakely, and his last trial. –Fish or cut bait, boys, the old man told them when they paused too long between questions. –You know what I got in here isn’t going to wait on you. Anyhow, it’s getting on to fishing time, and I be damned if I’m going to be here when the heat breaks. Call your next witness, counselor.
He blew smoke up into the cool air as the bateau drifted into shadow again. So many courtrooms, so many trials. So many compromises. He checked the long plastic leader of his line. It was still clear of nicks and solidly embedded in the main line. There was a good stretch of water ahead. He had caught many fish there over the years. The river did not curve, but it had cut deeply into the bank, stranding cypresses, which stood alone in the shallow water, providing places for the fish to nest or feed. But the wide lagoon-like place had to be fished carefully. He had to cast long, staying well away from the bank because the water was no more than two or three feet deep across the whole area, and he had learned as a youngster that a boat moving closer than the drop into deep water would clear the place of bass in a moment. It was a challenge to fish it well.
He remembered that they would gather in the judge’s office at noon, the lawyers who had practiced with him and before him over half a century. They would bring their lunches and eat with him, some who
[338]
had not carried a brown paper bag since they were children with a sack or a round tobacco can full of cold fried chicken and stale biscuits. They had simply begun to drop in one day, unplanned, undiscussed among one another. To pass the time.
Because the word had gotten out from Dr. Ishmael at the parish hospital. Terminal. Inoperable. Painful. Weeks. At the most, a few months. And their coming to lunch was more than tribute. It was that they wanted to be with him for as long as they could, and being lawyers, doubting all, out of an abundance of caution, they reckoned on no more time than each day provided. They would eat and laugh and drink illegal whiskey, sometimes the very evidence of a moonshiner’s recent trial. It would be poured ceremoniously out of mason jars into water tumblers, while someone noted the incredible rate at which cases for the making of illegal whiskey tended to be dismissed in Judge Blakely’s court. For lack of evidence.
–Well, Ed, the judge would say, –we got to enforce the law. But sometimes we need to retard it a little. If anybody on this sorry wheezing globe should know you can have too much damned law, we should.
They would laugh and tell stories on one another, implying every sin, recalling feverishly the old times, times the young lawyers would never see the like of: when the Old Regulars ran New Orleans as if it were a great lottery set up for their benefit, when Huey was governor, when he threatened to expropriate Standard Oil–which they knew and he knew he could not do, and yet . . . And when the courthouse clock struck one, they would rise without being bidden. The old man would rise last among them, and lift his tumbler filled to the brim for the third time in an hour. He would hold it aloft and say softly,
–Gentlemen, I give you Robert E. Lee.
–To Lee, the others would respond, and then, downing the balance of their drinks, file out into the cool, dark halls of the courthouse.
He could see them all now, the old and the young, standing in the musty chambers against the backdrop of buckram-bound lawbooks: St. Martins Reports, the Louisiana Annual, the Southern Reporter, Orleans Appeals, the Annotated Civil Code, copies of Planiol and the Code Napoléon, of Pothier and Laurent, and all the other written instruments by which they lived together. He could see them in his mind’s eye, thirty-eight years gone now, the old long dead, the young old, standing as if in one of the engravings of the Mermaid Tavern, the Signing of the Declaration, or the Solvay Conference of 1913. His friends and brothers, the root and branch of his life. Yet not the flower because he would not see her, head thrown back, laughing, rain falling through sun, scintillating against the windowpane in that shotgun cottage where.
[339]
He had heaved up the motor and was paddling with his left hand, sometimes cross-paddling to hold the bateau close enough but not too close. Now he was casting the line in long graceful whorls that arched across the sky from the thread of the river behind into the lagoon ahead, barely missing the outstretched branches of the cypresses, falling soundlessly in the water, placing the yellow bug with its white rubber legs little more than six or eight inches from his target fifty or sixty feet away.
The sun was high now, almost midway above the river. The windless surface of the river was scattered with darts of light. Even so, there were shadowed places, bunched groves of cypress, oak, and gum growing in the water or thickly clustered along the bank, where the water ran dark even at noon. By now, the big fish had gone down, but there was always that odd one who swam his own way, kept his own hours. Ordinarily, fishermen went in about now, ate and lounged and waited for the heat to break, for the fish to rise and feed again.
I don’t have that kind of time, he thought. What with the Thing working around the clock. Anyhow, I never did go in. I never did want that statistical fish. I wanted my own fish, and that crazy bastard just might sleep all night, get up at noon, work until three, and go down again. That’s the one I wanted to see.
He smiled, thinking that he had probably put almost as many fish back into this river as he had taken from it. He took only what he could eat. He never gave fish away, and he never stored them in a freezer. When he ate them, they were caught to order. He did not remember her, arms wet with cooking oil, yellow with cornmeal, saying.
The end of the lagoon lay ahead, where the bank came back out, and the shallows measured no more than three or four yards. He had really not expected anything of it today. The sun was too high, and the water was too shallow. But sometimes, the younger bass, less affected by the heat, would move in there to feed, safe from jackfish and gar. They would hit the bait like giants. He loved to see them shake and twist, dancing on the sunny water. It occurred to him that these green?golden fishes had meant as much to his life as the course of the law. But even as he thought it, he laughed aloud. Because bass were as much a part of the law as he was, as were the courts in which he had passed his life, the attorneys with whom he had lived it out. The law is lex. The bass is logos. She was. He remembered a passage from one of the old Greeks, something about how deep lies the logos, so deep that no dive could reach it. You could not, deep-diving, find the depth of the soul, though you traveled the whole way down, so profound is its logos. That was it. And I’ll know soon enough about that. There’s so little way left to go now.
[340]
The insects were mostly in now. Mosquito hawks, june bugs–all the mites that drew the fishes upward toward the light. They vanished under leaves, even into cracks in the bark of trees as the sun reached its height. They waited for that strong light to break and then, at dusk, they would begin to sound and feed and flit across the water once more in that cycle that bracketed late March to November.
At the end of the lagoon there was a space where raw soil had broken into the water, rootless, without grass or weeds. When there was a heavy rain, the wash-off flowed there. Then the bass would stand off a little to strike at the food carried to them by the flood. At any other time, there were no fish there, and so he drew in his line in order to move past, back into a clump of trees and marsh grass where frogs bred and the bass stalked like tigers. But the pain hit him then. As if someone had opened a door or raised a window shade, and agony looked in. It was not such a pain as to make a man moan. Rather to make him scream. Except that it had come so often lately that he only bent double in the boat, making it slosh from side to side in the water.
–Ahhh, he sobbed, holding to the gunwales. It was a sob because he knew always that the door, the shade was there, knew what lay behind it. He was accustomed to it. He was not used to it. You do not get used to pain that drives directly to what you had once taken for the center of your being and resonates there, thick with death, bright, awful chord steeped in the timbre of ageless loss. Each time it comes, it must unman you. Or take you away. As she lay dying, he had held.
He came to himself and raised up from the bottom of the boat. He took a bottle from his worn denim jacket. He threw down three of the small yellow tablets inside, washing them down with a handful of river water. The plastic bottle had a paper label curled up inside. It said, “For Pain. One Tablet Every Four Hours.” But even Howard had admitted the absurdity of that. They had sat one evening in his office.
–Nothing, Dr. Howard Crashaw had told him. –Not a goddamned thing to be done. Oat-cell carcinoma. God couldn’t cure it . . . No, that’s wrong. That’s a stupid medical technician’s claim. We can’t do anything. It’s too fast. By the time there’s enough to biopsy, it’s off and running. Maybe it’s the cost of what we do, what we are.
–All right, he remembered saying. –How do we handle it? This is the age of dope, isn’t it? Should I just take some kind of consciousness-expanding thing and go out till it happens . . . ?
Howard had been astonished by the question. As if he had not been supposed to know about such things. Howard was a good doctor, and he shrank from what he did not know. He understood Howard’s feelings. He was going to die, and soon. But Howard would live after. And what was now a mystery would, one day before long, become elementary. And
[341]
Howard would think of him, and the vast parade of others who had gone before because he, Howard, could not then grasp what any intern could explain now.
He sat back in the boat smiling. The drug took effect almost at once. When he took three of them together, they did very well. You tended to wonder what trivial pain might be dealt with by one of them. There was a peculiar side effect he had hated at first that was still the prime reason he did not simply keep enough of the stuff in his system to stave off the pain altogether. It seemed to him that when he had taken enough of the pills, he could feel the Thing in him, working, moving from cell to cell, breaking loose in bits and flowing in the pressured stream of his blood to some new location to commence working again. Under the spell of the narcotic, it seemed he had an occupant rather than a disease, something dredging, probing inside him, seeking some sort of truth, which it could not find because he would not remember, destroying, rejecting the rest.
It was absurd, and he had come to look at the whole thing as a metaphysical conceit fostered by the drug. Still, to sense the Thing working eased nothing. He closed his eyes and breathed deeply then. He smelled the rich deepness of the water, amalgam of decay and generation, death and birth, fallen leaves and rotten logs. He picked up his rod and pulled in the rest of his line and paddled a little further, past the bald place on the bank.
As he did so, he touched the monofilament leader again, running his finger along it. If there were as much as a tiny nick in the line, it would part under pressure at far less than its test weight. You could not see the nicks the line picked up from rubbing over a sunken log or a slight projection of rock or riprap. Sight was useless. You had to touch, to test with your hands. As they had touched. The line was sound, and he let it trail over the side as he stroked farther on.
Past the wash-off, the bank hooked in again. Only here the water was deep because this place was at the bottom of a long slow curve in the river, and took the force of the current when the water was high. The current would try to flow straight, would burrow into this cul-de-sac, and then straighten out and move on down toward the town, farther on toward Lake Pontchartrain. The place was a grove of tall trees that had once been on the bank before the erosion had taken it away and pushed it back. Most of the oaks and gums had died. The willows had retreated to the bank to wave softly above palmettos and scrub. But the cypresses still stood, closed in together, their branches forming a canopy over the whole area. There were even a few quaking, oozy little islands supported by intricate tangles of roots, composed of a little earth, decades’ deposits of rotten leaves and water plants. But,
[342]
except for shafts of sunlight, which pierced through where the trees were more widely spaced, the whole grove lay in perpetual shadow. Even at high noon, the fish could be seen swirling, striking toward the back where the darkness faded into the bank itself.
He called this place Venus’s arbor. He could not. Did not remember. Why? Because this was the hardest place to work on the river. It required great patience. It required knowledge of the water. Because if you moved too quickly, or without knowledge, you might go aground. To get off again, you would have to make noise, and the sound would carry all through the grove. The swirls and strikes would vanish at once, as if nothing had ever been there. She had. With. Him. He had to stifle a laugh of exultation. He did not remember why. The pain was down for a little while, and this was the good place. Where they had come. Away from. Down in the bottom of the boat was a bottle. He picked it up. It was wet from the tiny leakage that covered the bottom of the bateau with perhaps a half-inch of water. A famous first, he thought, studying the dripping label. Old Overholt. Good solid rye whiskey. The best. Never mind the young lawyers with their light Scotch, their Black Jack and Wild Turkey. No, this was of old. He remembered how they had customarily gone over to the little restaurant across from the Gretna Courthouse after a trial, the winner buying the loser as much whiskey as he could drink, then paying for the cab home, or taking him there yourself. Takes nothing from winning, Judge Blakely had used to say, and makes a man consider losing as no worse than second place. They always drank rye, chasing it with Jax beer. During one bone-wracking murder trial, a terrible case that stretched out over the better part of a month, he and an assistant district attorney, despising the trial and everything related to it, preempted the usual custom and spent one long afternoon recess drinking together, handicapping the jury, betting on who would be foreman. Afterward, they had gone back to court plain drunk, spared lasting ignominy only by the fact that Judge Blakely had come looking for them to discuss a motion, and had stayed to have a few himself.
–Counsel will approach the bench, Judge Blakely had directed when they had gotten back into court, weaving, hardly able to find counsel’s table.
The judge had leaned forward, waving away the reporter. –Boys, I’d entertain a motion for recess until tomorrow, he said without a trace of expression. –I don’t know about you, but I can’t count the damned jury.
–What jury? the assistant district attorney asked, squinting.
Then the three of them–bone-tired, sick of the trial, seeing no possibility of justice in it where killer and victim had together, over the
[343]
years, constructed the bloody denouement–had gone back and drunk some more. And she had. Waiting afterward. So tired, but.
Now he was looking at the bottle again, paused beside a huge cypress. He had never taken a drink of hard liquor before when he was fishing. A little beer, perhaps. But not whiskey. No one who knew what he was about drank out on the water. The river was as beautiful as anything God had placed on the earth. But its logos was hard. It allowed no errors. A hand in the wrong place meant a cottonmouth bite. To reach up into a tree for a snagged bait without parting the branches first meant a hornet’s nest would empty itself on you. Men died on the river every season because they were foolish or headstrong. Or because they drank. Drinking cost you the edge, and nobody could afford to lose the edge. Because no one knew the river. They only guessed. They surmised. Once he had run full tilt into a massive floating log and ripped out the bottom of his boat where no log had been ten minutes before. They knew this much: a barometer below thirty, an east wind, a recent bad rain, and there would be no luck. Most especially the east wind. God knew why. But why the Thing? God knows.
He opened the quart of whiskey, thinking: the first time in fifty years that he had ever so much as carried a bottle in his boat. His father had been death on it. He himself had lost an uncle to it. The river has rules, like the rules of court. Only more rigorous. And the people who live in such a water-riven state all know the rules. His housekeeper had looked at him strangely this morning when he put the bottle into the tackle box. –Well, what about that, Mr. Sentell? I never seen you . . . If she was here . . .
He could not remember the rest of that sentence, and he opened the bottle quickly and drank deep. At this age it was good to break the rules. Because the rules were for the young. To preserve them for something else. He was beyond that. Time makes poets of us all. He grinned broadly. Now he could write his name in water. Or good rye whiskey. Deep-diving into time itself. Half a century is enough to hold to the rules. Most of his friends who had held to the rules until the last day were nonetheless dead. He thought, if I had a billion dollars, I couldn’t reconstruct that scene, that picture with us all drinking in Judge Blakely’s chambers. Lord, he thought, we’re all commorientes. Every dying is contemporaneous with every other. Tulane Law. Class of 1929. How many were left? He could see them all, strong, arrogant, assured, with an old city, a state awaiting their coming to the bar. But wait, he remembered thinking even then, his father and mother smiling, proud, blessing him for realizing in his own success the continuation of their hopes.
[344]
But wait. What about twenty, thirty, fifty years on? Her eyes sparkling, her kiss. Which he did not. Remember?
He took another drink and turned the boat ever so slightly so that it would point into the grove. Then he quickly back-paddled. No, he thought. Not now. I don’t feel like it. There was a dry place, a place raised at the back of the grove, and there they had promised. No, I’ll come back here later. When the sun is down. That’s the best.
He moved on toward the mouth of a cut that led to the country club marina. It was wide and deep, cut back into the bank on a perpendicular. There was little growth down at the edge of the water, but there was a myriad of broken stumps and half-sunken logs. The fish there were mostly small, but the feed was good, and sometimes the large bass would move in there, eating small bream and goggle-eye. He knew of a corner where the white bass tended to swim and feed. They were no good for a fight, but they made better eating than anything besides the bream.
He felt the Thing rising again, that feeling of probing, as if pain were a conscious entity looking for a place to break through, to reduce him to a moaning cringing body full of tubes on a hospital bed. Howard had said: –When it gets bad enough, you’ll have to give in. Nobody can take the last of it. We can make you comfortable. We can goddamned sure do that . . .
Howard had turned away, and he had thought there were tears in his eyes. He was touched. He had not thought that the young doctor had liked him so much. Come on, Howard, you know better than that. I’ve been an uncomfortable man all my life. I’ll just keep coming back for more and more dope, and you’ll give it to me, pusher for superannuated lawyers.
They had laughed and had some drinks. And when they had drunk enough, Howard told him he should find another doctor, that he was no good. Howard said that he had tried, but he was no damned good because he couldn’t even master the very first thing about being a physician, which is to see your patients as problems to be solved, equations to be rebalanced. Howard had cried outright then, saying that he had never lost a patient without losing some of himself, that the worst was children, but that it was all terrible, and that he was going to give it up and take what money he had and buy a fishing camp somewhere or go back to divinity school and become an Episcopalian minister. Then, drunk as a barroom cricket, Howard had mentioned another patient. They both had known. He had spoken of her with love, had said how. Her last.
He could not remember that. He took another pull on the bottle and remembered his freshman year in law school. He had done the Civil
[345]
Law, but that year he had been reading poetry. Oh my God, I haven’t thought of poetry in forty years. There had been a girl, he could not. Remember her name? He had written a poem for. Someone. The silliest possible thing. Writing. A poem. Suddenly he could even remember the name of one. He had written. Someone. Several poems. One had been Viajera. Voyager. That same time, he had worked on a law review article. “The Civilian Law of Lease.” Not poetry at all.
He found himself almost past the cut then and had to paddle backward to keep the current from driving him so far that he might have to lower the motor to get back. He could no longer paddle against the current in the river. That had bemused him. He could remember paddling six or seven miles against the current years ago. It had been easy. But not now.
With a few good strokes he left the river and entered the smooth water of the cut, past the roots and dead branches that lined the entrance. Perhaps twenty yards in, another cut went to the left. The cuts made a box, one branch, the one he was on, running back to the country?club docks, the other, the one to the left, turning back upon itself. In the middle was a raised section of land with a ten-foot levee around it. In there was a sludge pool which served as a giant septic tank for the tract of houses around the country club. Without plan, fish eggs had gotten into the ten- or twelve-acre pond, and the catfish especially had grown immense on the influx of human waste. None of the inhabitants, mostly Yankees, would fish there. Local people, unconcerned about the fishes’ diet, came frequently to catch enormous catfish, fat and tasty.
He leaned back against the canvas seat he had bought. It was the first support he had ever had. A compromise with the Thing. The boat rode now, tideless, almost unmoving, its only momentum that of his last thrust with the paddle. He sipped some rye and studied the place. The sun had just barely started down, and the air, warm before, had almost imperceptibly begun to cool. He had forgotten his watch, but it must be close to two. Things hurried in November. They had met. In November, the warmth faded, and twilight was brief. But it didn’t matter. The whiskey provided all the warmth he could need. The pain was still seeking a way up, but it had not found it, not yet. In a little while, he would take some more pills.
–Now be careful. This is a morphine counterfeit, Howard had told him. –Only it’s at least a factor of five more potent. I mean, this stuff is terrific. No matter how bad . . . it gets, no more than two every two hours. Even that’s dangerous. And nothing to drink. I mean, nothing. You could . . .
[346]
–Die? he had finished the sentence. –Hell, that would be a loss. Cut off in his prime . . . Shit, Howard . . .
Now he had to choose. Up ahead, along the way to the docks and slips, there was good fishing on both sides. Once, during a light spring shower, he had had seventeen strikes in twenty casts and had boated fifteen bass and bream just right for frying. It happened like that sometimes. But that was the straight way. It was where the smart fisherman went when things were right. To the left, the cut was narrower, closer, with willows and even a few cedars growing out over the water, and the better part of thirty years’ rubble accumulated along the banks and in the water. It was very nearly impossible to use a fly rod in there because there was no back room, no space in which to let the line arch before you sent it forward toward its target. Almost no one fished that cut. It wasn’t worth the trouble. The few who tried it always used a spinning rig. He let the bateau coast for an instant more. Then, with an almost demonic thrust, he dragged it into the left cut.
Things were even more quiet there. The slight wind that had cooled him during high sun died, deflected by the shield of trees that rose suddenly and solidly along the bank there. And he remembered the poem.

Voyager, we have caught a maze of
dainty starlings spearing sun
from out eyes’ corners as we marched
heads down and hearts askew.

And voyager, we have marked each feathered
renascence, bold matter skipping mad
through quaint informal jays, secret
journeys deadly swift performed by
marble hawks.

No wonder, earthbound, each of us must
fret and string the long hot silent
busy afternoon into fluttering dusk,
a hope for music.

Our souls have made
poor matches; we are
darkling,
and the hollow of our
bones is filled with
dust.

[347]

Shall the shape of morning, voyager, be
that of delectable sparrows spangling
your ears, dancing crystal figures
in the shrill delightful air, or will you hasten with us into profitable day, and limp by noon?

His eyes were closed as he remembered. Jesus Christ. Did I do that? Did I really? I guess I. Saw the love. When she had finished. Reading the shoreline, he began to reel out a short length of line. If you could handle a fly rod properly, you could do without the back space. All you needed was room enough to roll the line. You laid out a length, and kept your rod low, forcing the line into a circle, so that as it moved, the end would land almost as accurately as if you had cast in the ordinary manner.
Then he saw on the bank, among cypress, willow, and gum, a single camphor tree. He gave the bateau a push and let it come into the bank. He reached up and drew down a handful of the leaves and pulled them off, crushing them in his hand as he did so. He closed his eyes and breathed deep, the pungent sharp odor of camphor filling his nostrils, almost a call back to the world. He felt tears spring up in his eyes. Nothing to do with anything. What? The hidden unconscious anguish of the body about to be parted from those things that moved it. Yes, only that. What he had wanted to say in the poem almost forty years ago. To Someone. That there was a part of him not bound to the law, or a child of rules and procedure. A part bound only by the bright sky and the deep water, the spring grass and the acrid odor of leaves burning in the fall. What she had found and loved as much as. He hated the interruption, but the pain had found its way through, patiently, with a wealth of time in which to search. He shrugged, reached for the plastic bottle of pills, threw down another three–or was it four–and then washed them down with a shot of rye.
He held the bottle in his right hand and paddled with his left. He moved quickly into the overcast of the cut and began rolling his line. Almost immediately, he felt a touch on the yellow bait he could barely see in the shadows. He drew back and cast again. Nothing. And again. This time, the initial tug sustained itself, and he drew the rod upward, dodging the overhanging branches, pulling in line with his left, touching the automatic reel with the small finger of his right hand as he did so. The bottle was getting in his way. He was about to gather rod and line into his left hand in order to cap the bottle when the pressure on the line suddenly faded.
[348]
A goggle-eye, he thought. That’s the way they always act. You get a solid hit, a short run. Then they fall off. They’ve got no fight in them. There was no reason to worry about the bottle. He could handle the goggle-eye still holding the bottle in his hand. You simply had to reel them in quickly, because if they managed to get some slack on the line, they might slip away. As he drew the line short, he saw the fish. Perhaps ten or twelve inches long, fat. A goggle-eye. He boated the fish which hardly struggled as he freed it from the hook. Then he pushed off with his paddle, and began to coast slowly down the slip again. He rolled the line up under the low-hanging branches. Suddenly, up ahead, in the thread of the stream, there was a roiling in the water. Perhaps fifty or sixty yards away. He smiled as he saw the shovel-head of an alligator moving toward the far bank. Even as his boat moved toward it, it paid him no mind. When it had reached the shore, it crawled from the water slowly, moving up the bank foot by foot. He watched it move. Water streamed down its sides. From where he sat, he could see the alligator’s head in profile. The corner of its mouth seemed curled upward, as if it were grinning. As if to recall old mortality and the long dying fall of those who, long ago, had crawled up onto the shore never to return.
It was then that the pain surprised him, breaking through without the least warning. For the smallest portion of a second, he lost himself and thought. Of her. He concentrated on the pain, the richness, the texture of it as it moved across his chest, into his abdomen. Metastasis. Movement. The Thing was like a concerto within him, moving, surging, finding its own path from one place to another. He could not stand its rhythm, strumming across his wasted ribs, up into his throat. Almost remembering. Something more powerful, more awful than the pain threatened to break through. Dark hair, dark eyes. Dark water splashed as he shivered in the boat. He took two more pills, wondering if, on account of them, he might pass out. He had learned, to his surprise, that he had an incredible resistance to narcotics. Even Howard had admitted it one day when they had gone out for a few drinks. He had taken six pills in an hour. While he drank.
–An ordinary man would be . . . out. I mean, what the hell is with you, Bob?
He had smiled, leaned across the table, one eyebrow raised. –You are not dealing with an ordinary man, doctor. You are dealing with . . . Cancer Man. . . .
The words had hardly been out before he realized that they were wrong. He did not need to see Howard’s stricken face. He knew. There are things you cannot play with, even if they belong to you. He and Howard had never gone drinking again. It seemed ironic to discover
[349]
when you are nearly seventy years old that you have not yet learned all the rules.
He cast again quickly, and another goggle-eye took the bait. He brought the fish in slowly, detached it from the hook, and stored it with the other in the bait well. He was casting rapidly now, hardly concerned where the bait might fall. That night. In Houston back from Austin, where they had spent their first night. Together with the descending sun, there was a rising breeze. Now he began to feel that it was deep autumn. The bug lighted beside a great sodden stump. He could not remember how long the stump had been there. He thought perhaps before his time. Because the broken tree that had once stood above it had surely vanished before he could remember. The memory of man runneth not to the contrary. Then, almost as quickly as the bug hit the water, it vanished. For a second, he wondered if possibly it had broken off the line. But then he felt a sudden and powerful downward tug and jerked back on the line quickly to set the hook. This could be the one. Every time he had walked into the courtroom and set down his briefcase he had thought, this could be the one. But none had been. That Great Case had never materialized. There had been many that brought him wealth. There had been some that had even become benchmarks in jurisprudence. But not that one, the one that carried to the horizon, that changed what was to what would be. No, in his life, only she.
He frowned and held the line close. Not tight. Close. The distinction was elementary. It was the difference between a trust that something large and worthwhile was on the line, and the certainty that a small fish had hit that was worth no more time than might be required to draw him up and free him from the hook. Almost any fish might punch the line in that initial burst. Especially goggle-eye. They would hit hard and run well, and then suddenly collapse. But if the pressure of that first surge should continue, even grow stronger, what then? If you had not taken the first drive seriously, most often you lost the fish that pushed onward. Because the hook was not set. Because you had doubted, had assumed wrongly. But if you held closely at the first, you could manage things. To hold tightly was to lose the line to that fish that you had doubted.
The line cut sharply out from his left, from under the trees across the bow of the boat. He had to lean forward quickly with his body to make up for the slowness of his response with the line and the rod, to keep the line from fouling under the boat. This isn’t a goggle-eye. It isn’t a small bass, he thought. This is something else like. Their first kiss. The Cotton Bowl. Oh dearest, I think I’m in love with. You come to sense the extraordinary when your hands and mind have spent enough time at a craft. He remembered that time. It boiled down to the final
[350]
argument to the jury. His plaintiff crippled horribly. A cruel defense. The assumption of risk. Ladies and gentlemen. You are Art Clifford. And this is what you did. Did you assume that risk? Given that life, that experience, did you suppose things would go that way? Because if Art assumed the risk, we all do. Is this one of those risks we assume? It was dark and late. He was utterly alone in his victory, opposing counsel youthful, angry at his loss, refusing to go for drinks. He had had a few by himself. She had come, her face expectant. Yes, my love. One of the Great Days. Oh, sweetheart, let’s go and try. Try to think about this moment. This fish. Love? You can’t mean it.
He could not tell yet what he had on the line. Maybe he had foul-hooked a good two-pound bass. A fish hooked in the gills or along the back as it plunged at the bait seemed much larger than one fairhooked. He let the line run through his fingers as slowly as he might. Every pound of resistance tired the fish a little more. You resist as much as you can. Once a federal judge had thrown a pencil at him in anger. He had been very young, uncertain of what he was about. Oh Lord, instruct thy servant. The line ran through his fingers, and he began to feel the friction. Oh, my dearest, it doesn’t end. It is always there like an anthem. Did Beethoven do a tenth symphony, Ode to Pain? The weight on the line became greater and greater. It pulled on his matchstick. arms and began to pull the bow of the bateau slowly back in the direction from which it had come. He let line run, heard it stripping from the fly reel. The line was twenty-pound test. It should hold.
The slow turning of the boat, the whiskey and the drugs made him dizzy. He stroked the water with his sawed-off paddle, holding for a moment rod and line in one hand. It was a risky maneuver, but at the stern of the boat was a nest of roots and broken branches. If the boat became snagged there, the fish could use the weight of the boat to break away. The boat broke clear, and he dropped the paddle into the bottom of the boat, quickly reaching for the loose line with his freed hand. Even as he did so, he could feel the strength of the fish down there. Then, in an instant, the line went dead. Not simply limp, losing its tautness. Dead. He dragged it in with his left hand and the automatic reel pulled it in even more quickly than he could reel, but no matter how much line he could draw in, there was no feeling in it. Dead.
He leaned back in the boat, his back against the canvas seat. Gone. It had to be a good one. Gone. What the hell. That’s what it means to come out here, he thought. Then, even as he relaxed, the line went taut again, and more than that, almost burned his hand as it ran out.
Christ, it’s still on, he thought. It’s fixing to come up now. It’s a monster. It might even be a gar. Too much for a bass. It had never been his house, it was what she had wanted. Uptown. He had wanted a place
[351]
on water. Where he could keep in mind the movements of the moon, the pulling of the tide. He had watched her instead.
Then almost fifty yards out, nearly on the other side of the cut, the fish broke water. It did not spring into the air like the two- and three-pounders. It was much too large. Rather it rolled, tossing its enormous head to rid itself of the tiny fly hook which had become embedded in its jaw. It was dark green above, and as it rolled out beyond the shadowy trees, he could see the off?white glint of its belly. It had to weigh over fifteen pounds. He had seen ten and twelve?pound bass over the years, though he had never caught one even that size. This one was bigger. It rushed at the shore like a torpedo. It actually leaves a wake, he thought. My God, what a fish.
It struck the bank blindly, twisted almost back upon itself, and went down again, headed this time up the cut toward the dogleg to the right, which led to a dead end clogged with brush, fallen logs, and dead branches. The fish couldn’t know about that rubble. It was almost a quarter of a mile away, he thought. Then he thought again. Unless it lives in there, under the rubbish. They like that kind of cover. Especially the big ones, the old ones who have lived forever.
The boat moved slowly as the fish dragged against the line. I never knew a fish to fight like this. He’s moving an eighty-pound boat with a two-hundred-pound–no, a hundred- and thirty-pound man in it. His eyes clouded, and the pain burned up and through like a tiny sun in nova. He almost dropped the rod, but habit made him grip it and the line in one hand. He reached once more for the pills and washed two down with whiskey. Then he sat waiting for the Thing to be pressed down again, the flame of pain quenched for a little while.
Now the bateau was at rest. He was tired. His head was swimming a little from the drugs and liquor. For the smallest fraction of a moment he wondered if he should try to horse the fish in. Or cut the line. He was very tired. But that was no way to leave things. Her lips had been. Rich and warm, the sun was settling toward the horizon. There would be no more than another hour of light. Probably a good deal less. He would catch the fish. There was no reason now to preserve his strength. He looked down at his wasted arms where the sleeves of the jacket had been pulled back as he worked the rod. He could see the outline of his thigh bones sharp against the cloth of his work pants.
Then the line rose and the boat began to move again, taking his mind off what was happening to him. The boat had almost reached the dogleg by now, and he tried to draw in a little line. A cloud passed across the sun, and he noticed for the first time that rain clouds were moving in from the north.
[352]
Now maybe I really should cut the line, he thought. As he pulled on the line, there was an answering opposite tug from below. War with a submarine. And maybe the fish was stronger now. He could feel the trembling in his arms and legs, in his hands. But the pain had subsided and he was all right now. There was plenty of whiskey left, and he possessed a wilderness of pills.
As the boat turned into the right angle at the dogleg, he heard the first drops of rain begin to fall on the water. It sounded as if someone were dropping kernels of rice onto paper. Rice in her hair, the veil. He raised the canvas seat a little and pulled out his poncho. He pulled it over his head before the rain reached his boat. Down the length of the cut, he could see the pile of broken timber, limbs, branches, and brush that marked the end of the water. If you left your boat and walked overland perhaps ten yards, you found yourself close to the boat docks and slips at the head of the main cut.
The fish did not relax its pressure, and he knew that if it was headed for the brush pile, and if it could reach it, there would be no chance of landing it. It was time to do some horsing. He shook a cigarette out of the crumpled pack, and struck a kitchen match against the side of the boat. He took a long pull on it and began putting more pressure on the line. He was surprised to feel the boat slow. Another pull, and some of the line came in. He touched the automatic retrieve and wound in the excess line before it could get tangled in the boat. The trembling in his arms had stopped, and he leaned forward. The rain was falling softly, regularly, and the clouds had all but effaced the sun. It was going to be dark soon now.
Old brother, he thought as he continued to draw in the line, you don’t want to be drawn into the element above, no matter that you’re heavy with years and feeling the change of water temperature more all the time. I’m hooked, too. They’re fishing for me. I have to go. We all do. We can’t stay in our element. We’re not meant to stay here. They draw us up.
The line eased still more, and he found that he was pulling it in almost as fast as the retrieve could handle it. He felt a tentative probe from the pain, but it was only a distant landscape, uninteresting; pre-sent, but of no moment. Then he saw the fish.
At first he thought it was dead. For a bass it was immense. He had never seen one so large. As he drew it toward the bateau, loglike, twisting and twisting, he wondered if he could pull it aboard even if there was no fight left in it. When he got it alongside, he could tell that it was still alive. The eyes were dark, beautiful and dark as the water. The eyes of a dead bass turn quickly to a bright incongruous gold. It was at least six or eight inches across the back and as he peered down on it,
[353]
he saw its gills moving slowly, fanlike, sweeping the dark water. It wasn’t dead. It was simply tired. The bass was very old and had fought itself out. Against great odds. For a long time. In the room with her. Wasted and tired. An old woman now, and. He came to himself still staring at the fish. He could not get his net around it. It looked to weigh close to thirty pounds. But bass don’t reach thirty pounds. He did not remember those last hours. She.
He reached down into the water with both hands and caught the big fish by the lower jaw. In a single motion, he lifted it into the air. He held it sparkling aloft, the dying light making of it a great shadow–fish against the darkening clouds. Then, of a sudden, its weight was oppressive and his arms too weak to support it longer.
He lowered the fish back into the water. Quickly, he leaned over the side of the boat and worked the bait loose. It was easy to do, and he enjoyed the quickness and clarity of his work. You can still do something right, you heap of old diseased rubble, he thought.
Now he fumbled for the rye whiskey without looking for it and took a long drink. Down in the water, the bass lay unmoving. Oh darling let me go. Let me. I only hate to leave. You. Could see the fish revive. Its tail moved suddenly, and it dived deep, its bulk vanishing from his sight in the broken surface of the water where the rain fell.
Then it was dark, and when he came out of the cut, he felt the full force of the wind that always blew along the river, whatever the season. He edged the bateau against the shore at the mouth of the cut, in the cover of a magnolia tree so tall and full that the rain did not penetrate it. Among the leaves at its base, he found some twigs and brush and branches still dry. He piled them up and made a fire. Then he cleaned the goggle?eyes and cooked them in a skillet with cornmeal and grease he had brought.
When he was done, the rain had stopped, the clouds broken, and the sky was clear. The moon was beginning to rise, and it had never looked so large and yellow. He had trouble balancing when he stood up. Hours in the boat makes you lose a sense of the land, he thought. For a little while its very solidity is alien, and the perpetual movement of the water is in your veins. He was very tired now, and the pain had begun to come back, waves against a collapsing shore. Still, when he had cleaned up, he stood awkwardly and pissed into the fire, watching with boyish pleasure as the flames died under his water.
He took up what was left of the fifth of rye and studied it against the rising moon. Then he took a few more of the pills and drank down the rest of the whiskey. The bottle of rye was empty. So was the bottle of pills. Things had come out even. He tossed the bottle toward the sky, watching childlike as it arched across the stars and fell with a soft sound
[354]
into the river. For a moment, as he climbed back into the boat, he felt young and strong again. He left his rod and tackle and the rest of his equipment behind, taking only his paddle. The boat moved out onto the broad plane of the river.
Then he was looking for that certain place again, the grove where he had not fished this afternoon. Where he had not fished for almost nine years. He did not. Would not. Remember why? He saw the inlet canopied by tall cypresses out there ahead of him. Above, the Milky Way arched over him, a path of stars that seemed to plunge to earth within the grove ahead. It was a place where. He paddled slowly, paying no attention to the darkness, seeing Venus glowing in the sky, constant, asking him to remember.
Now the grove arose from the darkness, separated itself from the undifferentiated bulk of the shore’s darkness, a configuration of trees and floating plants like no other. At the back, far back from the open water, there was a place. Where the land rose inexplicably and became solid, more than a mass of roots and rotting leaves. Where even on a dark night, the air crisp and chill, one could find. Her eyes had been closed–I know, she told him, setting sun touching her uncovered breast, –why this is your favorite place.
He could feel the tears coursing down his cheeks. –The fishing is good, he said aloud, hearing his words flow in the darkness like the river.
–I know, he heard her laugh from beyond the shadows.
He remembered then, and the weight of loss was nothing compared to the memories.
Crushing out the anguish of losing her had distorted everything else. He felt tears on his cheeks, mourning not so much the losing as the time wasted not remembering.
In the chill night he stood up as the boat left the current and drifted into the utter darkness of the grove. Mist was rising there, whirling across the shattered stumps, skipping between the tranced and silent trees. He was amazed to find that the moon’s light penetrated even there and made the still water glisten like a ballroom floor. He stretched out his arms and she was in them, his arms strong and full once more. Out there above the moon, he could see the plane of the galaxy itself, path of heaven, as the boat skewed and turned slowly to the music of night birds and crickets. The Pleiades, a starry court, snared his eyes, whirling, turning, and she, judges, advocates, all the suppliants found at last their logos and their meaning.
So that when the boat struck a cypress knee there in the quiet pool, he could not quite judge the motion of the distant stars or the touch of the autumn night from that of the dancing tree-crowns, that of the cool
[355]
beloved water that sustained his fall, summation of yearning and pain. A court adjourned, another opening.
[356]

DOUBLE BILLING

Veggy — Mon, 19 Feb 2007 00:25:05 CST

Cameron Stracher New York, William Morrow and Company, Inc., 1998
reprinted by permission of the author
Discovery "Bury them," says Charlie.
Another day, a new case. I review the twenty-two-page Request
for Production of Documents that Charlie has handed me. It appears
to be a command from a plaintiff in an antitrust and racketeering
lawsuit to produce seventy-eight categories of documents relating to
its claim that our client has conspired to artificially inflate the prices [108] of automotive parts. Charlie explains that the plaintiff is an auto-
maker that believes our client secretly agreed with other manufac-
turers of auto parts--its competitors--to raise prices for the parts
in violation of the laws meant to foster open competition.
"Fifty million door handles," Charlie continues. "Let them figure
it out."
I nod encouragingly. Perhaps if they figure it out I won't have to.
"When can you go to Detroit?"
"Detroit?" I ask dazedly, an animal blinded by headlights.
He flips through a calendar on his crowded and disheveled desk.
"Thursday? I'm free on Thursday."
The traffic will not stop; it rushes right past me, thundering in my
ears like cascading water. Am I going to Detroit with Charlie?
Squeezed in next to him on an airplane? Thin and airless conver-
sation at thirty thousand feet?
"You won't have to spend the weekend," he assures me. "We'll
scope it out. Two days, max. You can bring a paralegal back, if you
need one."
The plot thickens like a B-grade horror movie. Two of us are
going, but only one of us is coming back. They will find my body
beneath a mountain of door handles. Another associate lost in the
wild reaches west of the Hudson.
Charlie buzzes his secretary and arranges for two tickets to De-
troit, a rental car, and a hotel. Separate rooms, he reminds her. I
laugh nervously, avoiding his eyes. I don't want to learn too much
about him.
"It's a pit, Detroit," he says. "And the client's a jerk."
"Sounds like fun," I joke.
He looks at me as if I've just praised National Socialism. "Fun?"
he repeats. Could I be that starved for amusement? Perhaps they
need to give me more work. Or maybe less work and more mileage.
"I remember when I thought traveling was fun," he says without
humor.
And darkness was upon the earth. * * * [109] "Detroit," I say to Julia.
"At least it's not Des Moines," she says, and she should know.
"Don't knock Iowa," says Tom to his wife. "My wife is from
Iowa."
"No, I'm not." Julia says. "Not that Iowa, anyway. I'm from Iowa
City. The People's Republic."
"I thought Cambridge was the People's Republic," says Kate.
"It's the same joke for every college town," Tom reassures her.
I signal the bartender and order another round of drinks. We are
downtown, a happy foursome, while the river, dark and poisonous,
coils blackly a hundred feet away. The bartender sports a veritable
chain-link fence along one ear; a metal ball glints in his tongue. He
delivers my drink with a sneer at my tie. It's not one of my favorites.
"I don't know why I feel so lousy," I say, suddenly feeling lousy.
"Detroit," Julia says succinctly.
I'm about to protest, to tell her I don't mind a trip, there are
worse things than leaving the office for a week, when I understand
the metaphor: Detroit, not as city, but as state of mind. Detroit as
the place I will return to over and over again in my legal career.
Detroit as an option foreclosed.
"Next time they'll send you to San Francisco," she says. "You'll
be much happier."
Julia is one of my closest friends but she couldn't construct a
metaphor with the teacher's manual. For her, San Francisco is, lit-
erally, heaven; Des Moines, hell; Detroit, somewhere in between.
American cities range across a topography of distinction. For me,
the entire country is one big plain on which to practice law.
"Do you like your job?" I ask Julia.
"Sure. Sometimes. Don't you?"
"I'm not sure," I say. Long days, late nights, my labors chewed
up arid spit out by senior associates without comment. It's an ap-
prenticeship, to be sure, but so far no one's taken much time to
teach me anything. The work I've done feels superfluous: databases
that aren't used, research memos that disappear into someone's file
drawer, briefs that are reconstructed from whole cloth. Hard work [110] is one thing, make-work an entirely different matter. "Maybe I'm
not cut out for full employment," I say.
Tom laughs. He has smoker's teeth, though he doesn't smoke;
thinning, wispy hair; and a drinker's belly. He is also the only person
I know on whom these flaws combine attractively. It helps that he's
tall, with strong features; but mostly, I think, it's because his physical
imperfections grace him with the body of someone who laughs a lot
and lives lavishly, which he does. He's the perfect antidote to Julia's
caution.
"Who wants to work?" he asks.
"Julia does," I say. "You do. So does Kate."
"I hate my job," Kate protests.
"Kat, you love it," I remind her.
"They call me an editorial assistant so they can pay me half of
what they pay the secretaries. They think I'm too dumb to notice."
"The only reason I became a journalist is I was too lazy to go to
law school," says Tom.
"That's not true," says Julia, rushing to her husband's defense.
"I signed up for the LSATs and overslept."
"But now you work all the time," I say.
"See what a stupid decision I made," says Tom.
"All my roommates went to law school," says Kate. "I'm the only
one without a real career."
"Publishing is a career," I say.
"Publishing is dead. Don't you know that? No one reads anymore.
They just buy the movie rights. We're the minor leagues for Holly-
wood studios."
"And all the studios are run by lawyers who hated practicing law,"
Tom adds.
A sobering silence creeps over the table. "I'm sorry I started this,"
I say. "Is anybody happy?"
"Julia," says Tom.
As one we turn to Julia, her pale face like an echo in the darkened
room.
"It's not a crime," she says. [111] "You're old-fashioned," says Tom with the confidence of long
acquaintance. "You think people should work for a living.
"I like learning a client s dusmess, Julia says. I like the respon-
sibility. I like solving problems." She takes a long sip from her Tan-
queray and tonic, then turns to me. "Isn't that what it's all about?"
I tell her about the hours spent preparing the database that was
never used, researching case law for invisible memoranda, writing a
motion that became fodder for a senior associate.
"You can't worry about that stuff," she says, waving a lime wedge.
"They're paying you to do it. Somebody thinks it's worthwhile."
"But what if it isn't?"
Julia sets down her drink. This is serious business. I have called
her legal being into question. She will not allow herself an existential
crisis.
v"You represent a client," she begins. "The client has been sued.
If you think the suit is frivolous you can't choose not to defend it.
Blame the people who brought the lawsuit, or blame the system. But
the client needs your help. That's your job."
I have had too much to drink. We all have. Julia's patriotic stir-
rings only make me feel morose. Once upon a time she shared a
healthy cynicism for big firms. Get their name on your resume, she
advised, then take the money and run when you have to. Now she
sounds like roots are growing where her feet once were.
"You have an ethical obligation to represent that client zealously,"
she continues. "If you don't, you can bet your adversary will. Your
client wants to win. That's the bottom line. Can you look your client
in the eye and tell him you did everything you could to win?"
"Even if you've destroyed the rain forest?" Tom asks.
"What is the rain forest? Have you ever seen it? The lawyers on
the other side would mow it down to get to you."
It's late. I'm tired. I lack the energy to debate ethics and the
proper allocation of resources with Julia. The world is a finite place
with a limited amount of time for zealousness. Scientists have yet to
discover a cure.
"Damn the rain forest," Tom agrees. "Let's drink." [112] Kate says she's already drunk. "Somebody should take advantage
of me," she adds.
"That's what makes America great," says Tom. "Everyone gets
screwed."
"Please, save the conspiracy theories for your newspaper bud-
dies," Julia says.
"You'll see," says Tom, waving a finger at me. "You become one
of them or they kill you."
"Thanks, Tom," I say.
"You're cut off," says Julia. She signals the bartender for our
check.
Tom protests, but Julia has spoken, and he accepts his fate like a
man used to accommodating someone else's schedule.
We pay our tab. Tom leaves an extravagant tip. The bartender
sweeps the loot into a can with the back of a tattooed hand. He
does not look at us.
The night air off the Hudson is heavy with the smell of rotting
piers and dead fish. Two men in leather chaps breeze past. Julia
hugs me while Tom hugs Kate. Then Julia hugs Kate while I hug
Tom. We promise to call. We hardly see enough of each other. A
ball's arc across the park and yet we practically live in different cities.
We wave good-bye as the lights of their cab blink off into the dis-
tance.
Kate and I shuffle up the avenue past the tavern where, Kate
points out, Dylan Thomas drank himself to death. Scott Turow's shadow looms over any account of Harvard Law
School. His book One L has served two decades of law students,
not just at Harvard, as a bible of the first-year law school experience.
It's time to read another book.
It's not that Turow's report from the front lines is inaccurate, but
his observations are dated by a generation. The law students I met
at Harvard were a much more ambivalent and cynical bunch than
Turow's contemporaries. Turow expressed few misgivings about the
wisdom of a career in law. To him, the question was not why go to [113] law school (although in the depths of finals he allowed himself some
small rumblings), but how to get through it. His book reads like the
notes of a hardy, plucky survivor, a boot-camp memoir. Today, law
students have nothing but doubts: about the nobility of their chosen
profession, about their interest in it, and about its interest in them.
It's no coincidence that so many law students want to write screen-
plays or legal thrillers: anything but practice law. Many of them see
law as a good background for a career in the entertainment industry;
others hope the background will provide a foreground for something
else. Few are capitalists. Fewer still are idealists. Almost none want
to change the world.
Keep your options open, my parents said. Keep your options
open, the career counseling center said. Keep your options open, we
told each other. Can you open a door without stepping through it?
Once you've stepped through, can you really go back? Though I
know lawyers who., finally living out their college fantasies, became
Broadway lyricists, screenwriters, television producers, writers, and
poets, they didn't go through the door so much as sidestep it. Law
was an expensive detour through which they traveled to reach their
happy resting place. They could have, and probably should have,
avoided law school entirely. As one of them put it, she was meant
to have a lawyer, not be one. But they were the exceptions. Most of
my classmates, once they went through that door, found it was im-
possible to turn around.
For three years I ignored my own doubts. I fit so snugly into an
academic routine that I barely breathed. Classes, papers, exams, va-
cation. Most of my life had been a variation on these themes. Why
shouldn't I find comfort in the familiar?
Law school was a breezy reincarnation of everything that had
come before it, with fewer tests and larger classes where one could
dive into anonymity. There was little of the terror described by Tu-
row, and certainly nothing like that fictionalized by John Osborn in
The Paper Chase. Professors were, for the most part, liberal (more
liberal, even, than their students) and, with one or two exceptions,
benevolent and easygoing. Even the professors who tried to frighten [114] us, like the Contracts professor who targeted Julia the first day of
class, did so more out of obligation, as if they had read the book
and were trying to play the part. We soon saw through their terrorist
act. By the middle of the second year, when most of us had jobs
lined up for the summer, class attendance dropped dramatically, stu-
dents avoided the seating chart by "back-benching" it, and profes-
sors pleaded with us to do the reading.
During my last year in law school, I spent Wednesday nights with
a revolving group of friends, including Julia and Tom if he was
around, whirling through the carousel of Boston's nightlife to cele-
brate the "hump" of the week, 'We partied like high school seniors
whose final grades had been submitted and college acceptance letters
safely tucked in a desk drawer. Julia, her pale hair cut in an asym-
metrical bob, drank without a curfew or a cutoff. Tom, after several
rounds, might be cajoled into dancing, shuffling awkwardly to an
off-key bar band. I slept through so many Thursday morning classes
I should have received a tuition rebate.
We were young. The law was benevolent and pure. We didn't
know how our lives would turn out, yet we were sure only good
things would happen.
But sometimes, at the end of the night, as I struggled with my
blankets and the sounds of Cambridge street life, the thin notes of
doubt would drift into my bed. Three more years of school and I
was no closer to discovering whether there was water at the bottom
of my leap into law. Soon I would be a lawyer, and though I had
very little idea of what that involved, I knew it meant the end of a
certain kind of freedom and the luxury of an academic life. Playing
lawyer during the summer was fun, but I could only guess what the
winter would bring. Give it a chance, I heard my parents say, but
the nagging notes remained.
I remembered the first days of law school as I struggled to find
my classes, to understand the assignments, to overcome my intimi-
dation by people like Julia who seemed to have a better grip on the
fundamentals. But by Christmas the unfamiliar had become routine,
certainly manageable, entertaining at times. And by the end of three [115] years I was tired of comfort and ready for change. Tired of a lifetime
spent in school. The working world beckoned, financial indepen-
dence, a new profession, a regular paycheck, growing up.
I would never know until I tried. We fly coach. Charlie is upset. He always flies business class, but on
this short hop to Detroit coach is the only option. He thumbs angrily
through the in-flight magazine while I try to read the newspaper. I
offer him a section, but he shrugs it off. At thirty thousand feet he
calls his secretary on the airphone to check for messages. Apparently,
there are none, because he returns to the advertisements for travel
luggage and portable computers.
I lay the business section on the empty seat between us like an
invitation. When we checked in, the travel agent had booked us two
adjacent seats. Fortunately, the plane was half empty, sparing me the
horror of wedging myself next to Charlie's body. Now the empty
seat yawns awkwardly, a reminder that though we are colleagues, we
are not friends.
Charlie picks up the newspaper and flips through the market
news. "TriCom's up a quarter," he notes.
I noticed. Though the TriCom securities case had entered a quiet
phase following the loss of our motion to dismiss, the case still lurked
omnipresently. The plaintiffs' lawyers were, no doubt, gearing up for
the next phase of the litigation. Yet if the company's software really
were flawed, it was interesting that the stock could still rise. Some-
body was making money.
"A sucker's born every minute," says Charlie.
"You think it's a scam?" I ask naively.
"They're clients," he warns.
"Maybe we should settle."
Charlie looks disdainfully at me. His lip curls and the dried
patches of skin along his nose turn white. He explains you can't toss
in the towel every time your client gets sued, even if they've done
something wrong, which he's not admitting TriCom did. You have [116] to push the parameters, discover the scope of the wrongdoing, let
the system determine the appropriate punishment.
"Criminal lawyers never ask their clients if they're guilty," I offer,
one of the few things I remember from my criminal law class.
"Exactly," says Charlie. "That's not your job." In a civil lawsuit,
he adds, liability is rarely clear. Settlement may be in the client's best
interest, but it may also expose the client to more lawsuits. Until
you've examined the strength of your case through litigation, and
the weakness in theirs, you can't recommend an appropriate settle-
ment.
Though I nod my head in earnest agreement, I wonder if it's just
a happy coincidence that we're earning six figures while allowing
justice to take its long and twisted course. Perhaps if you're going
to be a pawn, it's better to be an expensive one.
Charlie returns to the paper, signaling the end to our conversation.
I am content to stretch my legs into the aisle, count the frequent-
flier miles. My first trip on C & C's dime--or, rather, the client's
dime. I'm happy, also, to be out of the office and away from the
endless stream of research memoranda. I am meeting a client, a real,
live, actual client, a privilege more frequently reserved for partners
and senior associates. I am gathering facts like a collector of trinkets.
When I am finished, I will carry them home for the paralegals to
display on the shelves.
Detroit is not a metaphor, I think; it's a real city and I am going
to it. I close my eyes and enjoy the ride. Our client is not in Detroit, but in one of the sprawling suburbs that
ring the city. You could drive for miles and never actually meet a
person. The entire country spreads toward Los Angeles while Los
Angeles itself falls into the sea. Maybe we are already in Los Angeles.
But for the weather, who could tell?
Charlie refuses directions, as a result of which I get to see a wide
swath of this great land of ours. Strip malls and corporate parks.
Apartment complexes and multiplexes. Finally, we arrive at Dekor [117] Industries headquarters. Charlie is in a foul mood when we pull up
to the bronzed-windowed building with the phallic logo and stern
guard in a booth by the gate. The guard takes forever phoning
whomever he needs to phone, and when he finally clears us, Charlie
is prepared to admit liability on behalf of Dekor, turn around, and
go home.
We park in the visitors' lot, not a single foreign-made car in sight.
As we walk to the entrance, I catch our reflection in the bronzed
windows. We are dressed in nearly identical gray suits, white shirts,
and red ties, and carry black briefcases. Though Charlie's suit is
pinstriped and rear-vented, and mine is a ventless Italian cut, I re-
alize that few people would make a distinction. To the world at large,
we are lawyers. We might as well be wearing uniforms with our
names stenciled on the front and Crowley & Cavanaugh printed on
the back. We Defend.
We sign in at the reception desk, where another guard scrutinizes
our handwriting to determine whether we are labor agitators. When
he's satisifed that we are, instead, management tools, he issues us
visitors' badges with our names misspelled and barely legible. There
is some kind of metal sensor embedded at the top of the card. I
imagine myself, like Karen Silkwood, setting off a radiation detector
as I try to leave the building and being forced into a scalding shower
where the skin is rubbed from my body. Later I will be trailed by a
mysterious car and forced from the road off a steep incline, my body
burned beyond recognition.
A perky woman in a red suit greets us as we start down a gray
corridor. Call her Carrie, she says, as if that were her name. She
explains that she is Hamilton Williams's assistant, the man we've
come to see, the general counsel and executive vice president. She
keeps up a steady chatter as we walk up a flight of stairs and out
onto a carpeted hallway. Did we have a good trip? Did we have any
trouble at the airport? Do we love Michigan? The walls are lined
with posters that urge employees to join the Team, Stay with the
Ball, Focus on the Goal.
"Coffee, tea, pop?" asks Carrie when she has delivered us into [118] Mr. Williams's waiting room. It takes me a second to realize she's
offering us soda, not marijuana. These days, I think, anything is
possible.
Though it's not yet noon, Charlie asks for a Coke. I choose the
mud-flavored coffee.
"Charles!" booms Hamilton Williams, I presume, a ruddy man in
a steak-colored suit. He strides out of his office like a cavalry officer
and pumps Charlie's arm as if mining for water. Charlie smiles
weakly, clearly overwhelmed by Williams's enthusiasm. I stand awk-
wardly beside Charlie, waiting for him to introduce me.
"Hamilton Williams!" says Hamilton Williams, extending one
quarrying hand to me.
"Hello, Mr. Williams," I say as I vibrate from his handshake.
"Ham, please," he says.
I'll be damned if I call anybody "Ham," but I nod my head as if
acknowledging the reasonableness of his request.
Hamilton corrals us into his office. It's the biggest office I've ever
seen. If you tossed a football at the opposite wall you could barely
reach it. A line of windows opens onto a view of an enormous tin-
roofed warehouse. Golf trophies bedeck the counter beneath the
windows. Photographs of blond children so perfect that I suspect
he's purchased them ring his nearly empty bookshelves.
Charlie and I sit on a love seat while Hamilton pulls up a chair.
He wants to know about New York, C & C, Eric, everything but
the case. We chat for about ten minutes until Carrie interrupts him
for a phone call. Charlie and I wait awkwardly as he conducts some
transaction. Then he apologizes, returns to his chair, and resumes
the conversation. After another five minutes Carrie interrupts again,
and again he has another extended phone conversation. Each con-
versation is polite, jocular, but clearly business. Americans making
deals. Each time he returns to his chair, he apologizes and picks up
the thread of our conversation exactly where he left off. In this way,
we spend our morning in Hamilton Williams's office, sitting on the
love seat, listening to his phone transactions, resuming our conver-
sation, until it is time for lunch. [119] Carrie has made reservations in the executive dining room. But
when we arrive only one other table is occupied and I wonder why
she bothered. A headwaiter directs us to our seats while a busboy
quickly pours water. The lunchroom is wood paneled and serene,
with watercolors of ducks, geese, and other assorted fowl on the
walls. The tables are solid oak, the chairs so heavy I can barely budge
mine. Despite the atmosphere, Hamilton does not order a martini;
he orders a diet Coke. Charlie orders a regular Coke. I consider
completing the holy triumvirate of Coca-Cola products by ordering
a cherry Coke, but think better of it and stick with water.
We are well into dessert, a frothy concoction that purports to be
tiramisu, when the subject of our trip is finally broached. And even
then the discussion is waylaid by rounds of hearty handshakes from
a trio of executives who enter the dining room just as Charlie clears
his throat. They are vice presidents from some division or other,
gray men in gray suits, who, when they hear we are lawyers, make
the sign of the cross.
"I didn't do it," says one.
"He did it," says another.
Charlie fakes a tense laugh, and I smile as if my face were painted
with quick-drying glue.
"What do you call a thousand lawyers at the bottom of the
ocean?" asks the third, emboldened by his colleagues' riotous sense
of humor.
We shrug, though I've heard the joke before.
"A good start," he concludes.
More backslapping and hand-pumping ensues until the men fi-
nally snort off to their table.
"He didn't mean it," says Hamilton solicitously.
"No one does," says Charlie.
"A smile is your best defense," Hamilton opines.
Charlie slips the document request out of the thick Redweld he's
been clutching as if it contained the nuclear codes and lays the re-
quest on the table. Hamilton glances at the table of vice presidents
and motions for Charlie to keep his voice down. [120]
"We're all a little sensitive about this," he explains.
Charlie says we don't intend to get into the merits of the allega-
tions, or the defense of the case. Right now we're just gathering
documents.
"Let's go back to my office," says Hamilton.
Charlie grimaces at me, his first visible sign of frustration. I wrap
a cookie in a napkin and sneak it into my pocket. Though I under-
stand Charlie's frustration, this is still more fun than sitting in the
library. And it's all billable.
When we've safely returned to our love seat, Hamilton invites
Carrie into his office so Charlie can explain the nature of our
quest. Hamilton hasn't been ``focused," he explains; he's had so
many other tasks. Carrie, however, has done a preliminary search
for documents and she can point us in the right direction. As he
speaks, his eyes drift toward the window and at the enormous
warehouse beyond.
Charlie withdraws the document request from his Redweld again
and begins to describe the broad categories of documents the plain-
tiffs have requested. Carrie pulls out her own version, a copy Charlie
faxed Hamilton several weeks ago, that has been highlighted and
tabbed. She nods along with Charlie's descriptions.
Charlie explains that for now we're gathering everything vaguely
responsive. Later we'll make a determination as to what, exactly,
should be turned over and what should be objected to. Essentially,
we want to copy every document that has anything to do with eight
different auto parts: contracts, invoices, sales agreements, correspon-
dence, everything. These are the documents the plaintiff hopes will
prove its case that Dekor secretly agreed with its competitors to raise
prices of auto parts to an artificially high level.
After about four minutes, Hamilton claps his hands once and
turns to Carrie. "If you need anything," he says, either to Carrie or
to us, it's hard to tell, "give a holler."
Charlie looks stricken, as if he has been cut down in his prime. I
understand that we are being dismissed, but where to and in what
direction, no one says. [121] "I hope you brought your T-shirts," says Carrie. "It's hotter than
a piston in that warehouse." At Crowley & Cavanaugh it was common practice to bill a client for
travel time. When I went to Detroit my "clock" started running the
minute I left my apartment. Thus, even though I did not arrive in
Hamilton Williams's office until 10:30, I had already billed four
hours on the case. While some clients did not pay for travel time,
most did, and in fact C & C expected it as a cost of doing business.
C & C also expected the client to pay for business-class travel on
flights longer than five hours. Though clients have become more
cost-conscious and the market for law firms more competitive,
C & C still managed to dictate most terms of its retainer agree-
ment. Sometimes C & C would agree to a ten percent discount, or
a capped fee, but those situations were unusual. Because of its rep-
utation, C & C could still afford a certain arrogance.
From an associate's perspective, billing for travel is a freebie; not
billing for travel, a calamity. If you can bill for travel time, then
everything you do, even if it's only reading the newspaper on the
airplane, is chargeable to the client. When I went to Detroit, I billed
twelve hours that first day, but only eight of those hours were real
work. If you can't bill for travel, then all your time in a taxi, in
traffic, at the airport, on a plane, in transit to your destination is
wasted. Instead of billing twelve hours for an eight-hour day, you
bill eight hours for a twelve-hour day. Imagine your unhappiness.
C & C also billed for lunch and all casual conversation with a
client. After all, who should pay for my time if Hamilton Williams
decided to chat my ear off in the executive dining room? Should
C & C provide Hamilton with a free escort service? Should I have
to work late one Friday night in order to make up the lost hours? I
was evaluating what kind of witness Hamilton would make if the
case went to trial, I told myself as I filled out my time sheet. Ham-
ilton had only himself to blame for the bill.
Thus, my twelve-hour day in Detroit was really a four-hour day,
discounting travel, meals, inane conversation. Four hours in which [122] Charlie and I roamed the aisles in a gigantic overheated warehouse
searching for documents. Four hours that felt like twelve. Four hours
that could have been twelve but, mercifully, were not. That's why I
loved travel: the hours were like frequent-flier miles, they accumu-
lated while I sat on my ass. There's a treadmill in the hotel health club. Who needs metaphor
when the real thing stares you in the eye like a medieval torture
instrument? It's too dark to run outside in a strange city where the
murder rate makes New York seem like Disneyland. Even in the
suburbs children kill each other for sneakers.
I would love to exercise, to walk more than fifty feet from the car
to an office to a warehouse to a car. Instead, I have to meet Charlie
in the lobby for dinner. I check into my room, where I take a hot
shower, using all the ablutions left for me on the bathroom sink:
soap, shampoo, conditioner, rinse, body bath, hair gel. Then I put
the same clothes back on: same underwear, socks, shirt, suit, and tie,
as if I never wore anything else. I shine my shoes with the shoe-mitt
hanging in the closet. It is still early, so I take a minute to poke
through the pamphlets left near my bedside. Visit Detroit. Excur-
sions on the Lake. White Flight from the Urban Core. I am happy
in this hotel room: large and luxurious, with a separate alcove con-
taining a desk, chairs, fax machine, and two telephones. Everything
a lawyer could want for an extended visit. I leave all the lights burn-
ing and head downstairs.
Charlie reads a magazine in the fern-and-wood-chip lobby. He has
gotten directions to one of the suburb's finest dining establishments.
We retrieve the rental car from an underground attendant and drive
silently past buildings with numbers in the tens of thousands. Have
we traveled that far from the center or are the addresses an illusion
of distance, two zeros added for comfort?
We pull into a shopping mall. The usual stores greet us. The bland
homogeneity of America like pasteurization: a forced removal of for-
eign objects. The restaurant turns out to have been recently reviewed
by The New York Times, which makes Charlie happy, and he spends [123] a good twenty minutes scrutinizing the menu before settling back to
order dinner and a Coke, his sixth or eighth of the day.
Sitting there, listening to Charlie praise the food and criticize
Hamilton Williams, I wish I were eating a sandwich in my hotel bed
rather than making forced conversation with a co-worker. The
thought of room service, an old movie on television, a drink from
the mini-bar, telephone calls to long-distant friends, seems much
more appealing than the finest dining experience the Detroit suburbs
have to offer. Who is this man? I wonder. Why are we forced to
socialize? We break bread, raise our glasses, and I don't even like
him. I share the large majority of my meals with strangers, a charter
member of C & C's breakfast, lunch, and dinner club.
Charlie's face is flushed. He speaks about law like a man enrap-
tured. He tells me his theory of this case, how the laws against rack-
eteering are being perverted by civil plaintiffs seeking treble
damages. There's a difference between organized-crime activity and
price-fixing, he insists. Besides, sharing information about prices is
smart business, not an antitrust violation. I wonder if he has read a
book, seen a movie, listened to any good music lately. Is he as un-
happy to be with me as I am with him? What if we dispensed with
the facade and admitted we'd rather eat takeout alone in our rooms?
You're a bore, I'd say, and you're nasty; I don't give a shit about
your stupid case or your chances of making partner. I'm going back
to my room to watch The African Queen. And he'd say, I feel the
same way. You're whiny and self-involved; I couldn't care less about
your career angst and search for self-fulfillment. Then we'd shake
hands and agree that we didn't like each other and that socializing
with co-workers was a dumb idea to begin with.
In this way the world would become a better place. Under the rules of federal and state procedure, each side in a civil
lawsuit is required to turn over information requested by the other
side relating to all claims and defenses. The information may consist
of documents, or testimony from witnesses, or the bases for certain
allegations, or anything else that could "lead to the discovery of [124] admissible evidence." Only on television can lawyers summon a sur-
prise witness into the courtroom. In a real trial they would be sanc-
tioned for failing to reveal the identity of the witness in the pretrial
"discovery" process and the witness would not be permitted to tes-
tify.
If only it were that simple! Because, as in any system of rules, the
rules are merely the parameters around which lawyers may sneak,
manipulate, obfuscate, and delay. With the noble sentiment of "lev-
eling the playing field" so that no party has an undue informational
advantage, the writers of the discovery rules created a multilevel
playing field where the information-rich can kick the information-
poor in the head and escape unscathed. "Discovery" is anything but.
For example, if you represent a Very Large Corporation, and you
receive a Request for Production of Documents from a plaintiff suing
the corporation for antitrust violations, and the request seeks "all
documents relating to pricing agreements," something that could
easily lead the plaintiff to admissible evidence if, let's say, those
agreements showed that your client shared information about prices
with its competitors in order to monopolize a market, you will do
everything within the rules to resist the request.
First, you will write written objections to the request: Overbroad;
Vague; Not reasonably calculated to lead to the discovery of ad-
missible evidence; Unduly burdensome. You don't want this plaintiff
walking around with copies of your client's sensitive financial information.
Second, you will call the attorney for the plaintiff and pretend to be
reasonable: your request is too broad, you'll say, what are you really
looking for? The plaintiff's lawyer, who is information-poor, will tell
you he needs everything; he doesn't want you to make the deter-
mination as to what is reasonable. Third, after you've failed to reach
any accommodation after a long delay, the plaintiff's attorney will
file a motion to compel the production of the documents, which you
will oppose. He will accuse you of stonewalling and bad faith;
you will accuse him of harassment. The court, after sitting on the
motion, will split the baby: some documents for you, some docu-
ments for him. Fourth, you will go back to the document request [125] and finely parse the language of the request. What is meant by "pric-
ing agreements"? Internal agreements? Intrasubsidiary agreements?
Agreements reached with the outside world? The court's first order
will always leave you some wiggle room. (You know the documents,
after all; the court does not.) You will decide to interpret "pricing
agreements" in its narrowest possible sense consistent with the
court's ruling and give the plaintiff only those publicly available doc-
uments relating to prices charged for finished goods. The plaintiff's
attorney, if he's smart enough, will notice your selective omission
and will repeat steps two through four above. At some point in this
process, the plaintiff will be sold or go into bankruptcy, and the
trustee will settle the case for much less than it's worth.
Or, an alternative scenario: every pricing agreement can't possibly
be admissible evidence (your client makes goods, for example, that
the plaintiff never purchased). The plaintiff's attorney requests all
agreements anyway, knowing that the burden placed upon your cli-
ent in having to track down all agreements, and the uneasiness of
turning every pricing agreement over to this plaintiff, are battle
points in a struggle for economic survival. The plaintiff is no David,
after all, but an industrial Goliath who uses the weapons of litigation
to force your client to reduce its prices. The parties will fight the
scope of the discovery request in court, until your client, concerned
that it will have to reveal its internal financial data, or beleaguered
by the cost of fighting, or both, will capitulate and pay the plaintiff
a large sum of money to go away.
The merits of the case--whether, in fact, your client actually fixed
prices in violation of the antitrust laws--will never be resolved. The
merits will never even be litigated. Instead, the parties will spend all
their time, effort, and dollars litigating the scope and type of infor-
mation disclosed in the discovery process. At C & C it would not
be an exaggeration to say that eighty percent of all dollars billed on
a single case were related to discovery. Hundreds of thousands of
dollars to maintain the status quo, to preserve the information-rich
at the expense of the information-poor. Thousands of lawyer hours
to keep the discovery process as unrevealing as possible. The best [126] minds of a generation thinking of new ways to manipulate, distort,
and conceal. Charlie wants to call it a day.
"We're getting the lay of the land," he explains as we peer down
rows and rows of files in the stadium-sized warehouse.
When Carrie delivered us here yesterday, she left us to our own
devices. The men whose files we needed had departed the company,
been fired, were retired, or resigned in the wake of the price-fixing
allegations. Dekor Industries, the good corporate citizen, reported
their anticompetitive activity to the proper authorities as soon as it
became aware of them, or at least within six months. As a reward,
it now suffered the indignity of a civil lawsuit.
"There's no sense killing ourselves," Charlie continues. "You can
take your time next week."
I do not miss his subtle shift in personal pronouns. I stare out
across the vast landscape; it could be the Sahara. I'm beginning to
miss the library.
"You've done document production before," says Charlie, less a
question than a proclamation.
"Once or twice," I lie.
"It's easy," he says. "Bury them with junk, withhold the privileged
documents, flag anything that looks dangerous."
I remember the one "deal" I worked on last summer, the matter
that convinced me to avoid the corporate department and stick with
litigation. We had spent the night at the client's offices, proofreading
prospectuses and eating M&M's. The associate who brought me
along had me review certain documents. "Due diligence," he called
it, which I later learned is when a law firm involved in a deal has
reviewed corporate documents and found them to be in order. The
client was a large insurance company that was buying, or being
bought by, I never figured it out, another insurer. I went into a small
room where someone had gathered ten boxes of documents, from
who or where or why I did not know, with the instruction to flag
anything that "looked bad." I saw thousands of pages of gobbledy- [127] gook, insurance and business jargon that meant nothing to me. I was
looking for documents that said "steal ten million dollars from share-
holders" or "defraud investors." Of course, I found no such docu-
ments. I was in a panic for much of the night, thinking I might have
missed such a document cleverly disguised in business-ese, until I
reassured myself that if my job had any meaning, the corporate as-
sociate would not have let a summer associate with no training do
it. Or so I hoped.
I have a million questions, but each one feels more stupid than
the next. Charlie seems to be sneering at me, daring me to ask some-
thing ridiculous so he can confirm my incompetence.
"What's dangerous?" I finally manage.
Charlie laughs, his blotchy face turning all different colors of red.
"Everything," he says, as if we're sharing a joke. "Any other ques-
tions?"
I wonder if the warehouse has an emergency exit. Could I flee
through the nearest door and escape into suburban anonymity? Or
have the doors been shuttered, nailed shut to prevent premature
departures? Decomposing associates molder in the dank and airless
corners. I shake my head.
"Good," says Charlie. "Then let's get out of this hellhole." Here's what you don't learn in law school:
You're in a warehouse. Tin-roofed. Poorly ventilated. Barely lit.
You've been deposited here by the enthusiastic assistant of a man
with two last names. Good luck, she wished you as she closed the
door. You think you heard it lock.
You're looking for documents. Specifically, you're responding to
a Request for Production of Documents. This is an evil that lawyers
do to each other in the name of "discovery." They ask your client
to turn over thousands of pages of documents--memos, reports,
letters, brochures, books--anything on paper or magnetic tape that
might possibly be relevant to their client's claims against your client.
Your client is a corporation. It doesn't have only one file. It has
thousands of employees and tens of thousands of files. You have to [128] search each one to weed out relevant documents. That's why you're
in this warehouse. Your client keeps old files here.
The enthusiastic assistant has done some work for you. She's iso-
lated rows of files belonging to employees and former employees
who might have been involved in the activities leading to the claims
in this lawsuit. Most of the employees will soon be under indictment.
You didn't ask for specifics. The man with two last names seemed
touchy on that subject.
You've developed a system. You don't actually read each docu-
ment. You scan/flip through folders, looking for words like "Pur-
chase ," "Transaction," "Account," "Conspiracy." If you see any of
these words you stop and skim the document. If more words jump
out, you may actually read the document.
If truth be told, you don't actually know what you're doing. No
one's explained it to you. You remember reviewing documents that
another associate had gathered in another case. But you never saw the
gathering process, only the end result, and the associate was gone and
forgotten by the time you had your hands in his papers. Now you are
that associate. The senior associate who abandoned you in this non-
descript and forgotten parcel of the country told you to copy anything
remotely relevant and flag the dangerous documents, the ones that
discuss secret pacts and hidden arrangments. He told you to call him
with any questions. You've tried to be careful, but it's equatorial in
this warehouse, and that's when you developed your system.
Here's your terrible mistake, the blunder you will carry with you
from your law firm without revealing:
You've made two piles. On the left, a wall of boxes, remotely
relevant and innocuous. On the right, a stack of documents. The
wall on the left is what you'll send to the overnight copy service, the
people whose job is actually more miserable than yours. They'll copy
and do something called "Bates stamping" and deliver three times
as many boxes to you a week later in New York. The other pile, the
smaller pile, is the documents that implicate your client in crimes,
antitrust violations, fraud. You've pulled the documents from folders
in the boxes and stacked the pages in the pile. You plan to show [129] them to the senior associate. Let him figure out what's criminal and
what's merely uncivil. But here's what you realize at the end of two
weeks: you have forgotten where they came from.
This is a problem. First, you'll never be able to return the docu-
ments to their proper place. Second, the documents, according to
the rules for these things, must be copied "as they are kept in the
usual course of business." If they are in a folder, the label has to be
copied or the folder replicated. If they are in a folder in a box with
a label, the same replication must occur. The senior associate will
not ask if the folders and boxes were labeled. You will not volunteer
this information. The senior associate will eventually produce the
documents to the other side and no one will ever suspect what they
looked like in their pristine state. Except you.
How could you know this? You learned it accidentally, and too
late, from a phone call to a friend with mysterious sources of infor-
mation. There was no course called Document Production at Har-
vard. No one explained "Bates stamping" or making multiple copies
or reproducing file labels or sitting in a warehouse sweating your ass
off. It turns out you'll spend the greater part of your associate life
producing documents, reviewing documents, arguing about docu-
ments, but no one has bothered to train you in the art of copying
and refiling documents or the intricacies of making multiple replicate
folders.
Eventually, you'll become an expert. You will command paralegals
and associates more junior than you are. You will actually try to
teach these skills to the wretched souls who follow in your footsteps.
But right now, sitting on a box in that warehouse, the air stinking
of mildewed cardboard, miles from another human being, you put
your head in your hands and begin to cry. [130]

Questions or comments about this page?

THE DIVORCE OF PETRA GODIC

Veggy — Mon, 19 Feb 2007 00:23:21 CST

LOWELL B. KOMIE
SHE SAW HIM STANDING ALONE in the corridor outside the divorce courtrooms. He looked like he didn’t belong there with his English suit and white handkerchief, holding his neatly folded topcoat in his arms. He didn’t look at her and she didn’t acknowledge him. Instead, she entered the courtroom and asked the clerk for the motion book that listed the morning’s call. Her motion was number 5.
Jonathan Kiefer hadn’t paid her the fee for representing him in his divorce, so she’d filed a petition to award her the fee and enter a judgment against him. He’d paid her a $1,000 retainer and had agreed to pay the balance of her charges when the decree was entered. When she handed him the decree in her office, he’d said he’d forgotten his checkbook and he’d mail her the check for the balance. Instead, she received a letter saying she’d done a poor job for him, she’d been too lenient in negotiating the property settlement; instead of filing a claim against her for malpractice, he was withholding the $2,750 balance of the fee.
So she’d learned a lesson. Never hand a client a divorce decree, or even have the decree entered, until you’ve been paid in full. She learned the hard way. Now she needed the money desperately to pay her office and household bills. She had two children and Jonathan Kiefer with his $50 haircut and tailored suit and immaculate white linen handkerchief owed her the money.
She knew he had no intention of paying her. She would have to force him by winning this motion. Kiefer had instructed her to settle his case and now, having settled with his wife, he wanted to have the courtroom battle he had carefully avoided—but with her, his lawyer. It would be particularly satisfying for him to have it with his own lawyer as the defendant. He was a game player and a sadist and this morning’s exercise would be fun for him.

Petra Godic wasn’t afraid of him. She’d met men like Kiefer before. She’d been a paralegal in a large Chicago law firm filled with sadists in black suits. That’s why she’d gone to night law school. Now, six years later, she was a lawyer and had opened her own office in a centrally-managed office suite, three floors of lawyers, all solos or small partnerships, and she was just barely getting by. In her first year of practice, she’d had five divorces. Three were referred from the bar association, one from a woman friend, and then Jonathan Kiefer, sent to her by her former firm.
When she first met Kiefer, she thought he looked like a wary ostrich. The way he moved his head, carefully twisting his neck from side to side, reminded Petra of an ostrich she and the children had seen at the zoo.
[99]
He was dark-bearded, with tiny black eyes, about 46, aristocratically slim. He looked something like Franz Kafka, if Kafka had been a vice president of a Michigan Avenue advertising agency. But no, Kafka had been a poor, lonely Czech lawyer working for a government agency in Prague and living in a garret, a lawyer by day, writing stories and novels at night. He died in 1924 at the age of 41. Kiefer had the same, haunted dark face, but there the similarity ended.
Petra Godic was Czech, raised in Berwyn just outside of Chicago, and she loved all things Czech. Particularly Kafka, who had been a Czech Jew. She loved his diaries and his letters to women, to Felice and to Milena.
Petra was married to William Morris Jacoby, a painter she’d met at college in San Francisco. He’d followed her back to Chicago. She called him William Morris and he was Jewish and she loved him much more than she loved Kafka, much more. They had two boys, 4 and 2, with red cheeks and blonde hair and blue eyes like Petra. William Morris stayed at home with them. They lived in a large loft, filled with his huge paintings of owls and flowers, on the near West side across from the golden domes of St. Katerina’s church.
Petra was the wage earner in the family. She wasn’t going to permit Jonathan Kiefer’s paranoia to enfeeble her this morning. Au contraire, she would just beat him with her cross examination. She smiled as she waited for the motion call and impatiently swung her leg and opened her briefcase. Some of the lawyers glanced at her as they passed. She wasn’t a regular and she was a beautiful woman, in her gray suit with a coral silk blouse and gray stockings. She had long, blonde hair and she wore tiny reading spectacles, thin-rimmed in silver.
She didn’t even want to look at the people on the benches outside the courtroom when she passed them in the corridor. One man sat with his head in his hands between his legs. Four or five thick-necked men sat on the window ledges behind their wives, who were waiting on the benches. Sad-faced lawyers with darting eyes argued profanely in front of the courtroom door. Clerks came pushing carts piled with files, women lawyers pushed past her, their heels clicking as they walked to their hearings.
And then the ostrich, the dark-bearded, pale Jonathan Kiefer stood there with his half smile looking out the windows at Chicago’s skyline.
She remembered the first day he’d come to her office, entering cautiously, not looking at her, looking just over her. He’d been married before, he told her, and had three children, two boys and a girl. His first wife had custody, but the children came every other weekend for Friday and Saturday overnight visitation.
[100]
They were young teenagers and Suzanne, his second wife, hadn’t bonded with them. She hadn’t even tried. When the children came, she’d stay down at the bank where she was a commercial lending officer. She was in her late twenties, almost 20 years younger than Kiefer, and she’d met another man. He worked at the bank in the trust department, a man in his thirties, a bachelor. They’d been having an affair She began coming home at 1 or 2 in the morning. He no longer waited up for her. They slept in separate rooms and communicated by notes they’d leave for each other in the morning on the hall table.
Kiefer wanted out of the marriage, but Suzanne had little money of her own. She wanted her property back, her mother’s “heirlooms” and a lump sum—$25,000—to start her life again. If he gave it to her she told him she would waive alimony.
Jonathan Kiefer told Petra all this without expression in a flat voice, his only movement with his hands. He picked up a decorative glass ball on Petra’s desk, a Christmas tree ornament made in Prague. As he spoke, he crushed the ornament in his hand and he began bleeding. She ran out and got the key to the men’s washroom and gave him some tissues. He ignored his cut hand. “I won’t give her a cent,” he said. “Not a penny. She deserves nothing. Only my contempt. I’m sorry I broke your ornament. I’ll buy you another.”

The clerk rapped her gavel three times. “All rise . . .” There was a shuffling as people stood up. The clerk rapped again, a hollow wooden sound. “Hear ye, hear ye, hear ye. This court is now in session. The Circuit Court of Cook County, Illinois, the Honorable Sylvia Gomez-Castillo presiding. No talking.” She banged the gavel again and everyone went silent.
The clerk called out, “Sheet one, line four. In re: the marriage of Mark and Marian Sobolewski, 96 D 19732.” She handed the judge the file and disappeared behind her computer. The male court reporter at the left of the bench looked up with his fingers poised on his machine. A male bailiff in a black shirt and black trousers and a shiny black holster with a pistol and handcuff pouch carefully looked over the people seated in the court room. Judge Gomez-Castillo sat down in the large judge’s chair beneath two flags, the American flag over her left shoulder and the City of Chicago flag over her right shoulder. On the right wall, there was in neat incised brass lettering, “In God We Trust.”
Judge Gomez-Castillo was petite, about 32, with flashing dark eyes and black hair, one of the few Hispanic judges on the bench. She was extremely polite and very confident and direct. She sipped her morning Coke from a paper cup and waited for the litigants. Below her nameplate was a scotch-taped, crudely lettered cardboard sign:
[101]
“Lawyers—State Your Name and Case Number Clearly. Speak Up So The Court Reporter Can Hear You.”
Petra Godic thought about her argument. This was a tough, young, female judge. Not some old political hack. Petra would just lay it out for her. She’d word-processed the petition and attached her time sheets detailing every hour, all the phone calls, meetings, expenses. Her hourly rate was $125 and she’d spent 30 hours. She’d been paid $1,000. He owed her $2,750, and she wanted a judgment. If he didn’t pay her immediately, she’d file a garnishment. She wondered if his Michigan Avenue advertising agency had ever had a garnishment against an executive.
She remembered standing in the corridor of the Daley Center, on the seventeenth floor, on the day of the hearing and settling Kiefer’s case just before it was called for trial. If she hadn’t settled it, the judge would have entered orders dividing the property and that was a risk even Jonathan Kiefer, filled with spite, wouldn’t want to take. The judge had the nasty habit of constantly zipping and unzipping his robe as the lawyers addressed him. He looked like a wedding cake figure, tiny, pasty-faced, bald head shining. She would have loved to push the cake into his face but instead asked for leave to meet with Kiefer’s wife and her lawyer and the hearing was postponed for an hour.
She’d paced the halfway corridor, back and forth, the length of the corridor, trying to settle the case. The wife was with one of Chicago’s name divorce lawyers, tall, dark-haired, a tic at the corner of his mouth. He never looked her in the eyes. He’d reduced their demand from $25,000 to $15,000, that and all the “heirlooms.” She negotiated them one by one. First the mother’s silverware, then the mother’s glassware—even the jam jars, allegedly crystal and embroidered with flowers.
She would walk down to Kiefer who was hidden around the corridor and extract the silverware from him, like tearing meat from an eagle’s talons. Then she’d walk back down, past the elevator, past all the people waiting on the benches, to the wife and her lawyer, also hidden by a bend in the corridor, and offer up the mother’s heirlooms, piece by piece, until finally the wife brought her lump sum demand down to $10,000.
Petra told Kiefer that if be didn’t accept it, the little judge with the angry zipper and wedding-cake pallor might give the wife whose face was streaked with tears $25,000, maybe $50,000. Who knows? Also there was a waiver of alimony offered; why not get rid of her for $10,000 and walk away? And that opportunity Jonathan Kiefer finally accepted. He didn’t even stay for the entry of the order. He asked her to messenger the order to his office and he would sign it.
Petra barely listened to the next case. She got her petition with the time sheets out of her briefcase. She was ready for the hearing.
[102]
Milena Jesenska, the Czech woman writer and journalist, had been in love with Franz Kafka. She died in a concentration camp, not because she loved Kafka, but because she was a Christian woman who loved freedom and refused to be silenced by the Germans. Milena Jesenska with her beautiful spirit.
Petra would not let Jonathan Kiefer play Kafka. Milena would have had nothing to do with him. Kiefer was sick and playing foolish games with Petra. She wasn’t Milena Jesenska; she was Petra Godic, and she had two children and a handsome artist husband who was a house father and they all depended on her. She shook her long hair and removed her glasses and waited for the clerk to call the case. There were two no-shows before her and now her case would be called.
“In re: the Marriage of Jonathan and Suzanne Kiefer.”
Petra stepped forward and looked at the judge.
“Good morning, your honor.”
“Good morning, judge,” Jonathan Kiefer said.
“Good morning, sir; good morning, counsel.”
Petra could sense him standing to her left just behind her.
“Do you have a lawyer, sir?”
“No, I don’t, your honor.”
“Will there be any testimony?”
“Yes, your honor. I would like to testify,” he said.
“OK. Swear the witness.”
“Raise your right hand,” the clerk said. “Do you swear to tell the truth, the whole truth, so help you God?”
“I do,” Kiefer said.
“All right, sir,” the judge pointed. “Take the witness stand.”
“Do you have a preliminary statement, counsel?
“Yes, your honor.”
“Let me hear it.”
“Your honor, Mr. Kiefer came to me and engaged me as his lawyer in his divorce case. It was a contested case. There were no children. I had several office conferences with Mr. Kiefer. Contested motions. Telephone calls. Additional conferences. Preparation of pleadings. Finally the case was settled and the decree entered.” She could feel herself growing warm under her silk blouse as if she were flushing and she sensed the color rising to her face. “I have attached to my petition a statement of my time and detail of my services for each time entry. It’s a total of 30 hours, your honor.”
“At an hourly rate of $125, the total, including costs, that I ask I be awarded is $2,875. Mr. Kiefer has paid me $1,000 as a retainer. So the total charges including costs would be $3,875. He refuses to pay the balance. I am asking this morning for you to award me a judgment for
[103]
the balance of attorney fees in the amount of $2,750 and $125 in costs as detailed in the petition.”
Petra stepped back from the bench. She could feet her heart pounding. She was so angry at this man.
“All right, counsel. Mr. Kiefer, do you want to make a preliminary statement?”
“No, your honor. Just that I don’t owe her anything.”
“Well, that’s the issue here, isn’t it,” the judge answered. “All right, counsel. Proceed with your examination.
“Your name is Jonathan Kiefer?” Petra asked.
“Yes.” He was looking away from her as if he were detached from all of this.
“And you engaged me as your attorney in the divorce proceeding that your wife, Suzanne Kiefer, filed?”
“Yes.”
“Ultimately that divorce resulted in a decree of a dissolution of marriage, did it not?”
“Yes.”
“And it was with your agreement.”
“No, it was not.”
“But, sir, you signed it as agreed, did you not?”
“I don’t remember signing it.”
“I’ll ask the court reporter to mark this document as Petitioner’s Exhibit 1 for identification.”
Petra waited. After the order had been marked, she walked to the side of Kiefer and handed it to him. “Is that your order of dissolution of marriage?”
Kiefer took out his glasses from his jacket and hooked their tortoise-shelled rims over his ears. He inspected the document.
“It appears to be.”
“Now, sir, look at the last page where your signature appears above the word ‘approved.’ I ask you, sir, is that your signature?”
“Yes, it is,” he said, still inspecting the document. “It looks like my signature.”
“Well, is it or isn’t it?”
“It is.”
“So you did approve your decree, didn’t you?”

The minute she asked him the question, she knew she’d asked one question too many. She knew that she’d violated the lawyer’s rule against asking one more unnecessary question.
“I approved the decree only because you told me that if I didn’t pay my wife $10,000 the judge who was susceptible to political influence
[104]
might possibly award her more, possibly $25,000 or $50,000. Do you deny saying that?”
“Objection.”
“Sustained. You can’t cross examine counsel. If you want to examine, you can later call her as your witness.”
He’d thrown a wild punch at her and it had landed and she felt dizzy and angry. She told herself, Stay calm. You are as tough as Milena, and this is a neurotic, selfish man who is trying to have his trial now and is putting you on trial instead of his wife.
“That decree also provides that each party shall pay their own attorney fees. Does it not? Look at page three, paragraph four.”
Kiefer slowly turned the pages, snapping each one as he turned them, and then put his glasses back on. “It says that.”
“And you have received a statement from my office with a detailed compilation of time and expenses. Will the court reporter mark this as Petitioner’s Exhibit 2 for identification?” Petra handed her statement and the time sheets to the court reporter and they were marked. Then she walked over to Kiefer and handed the exhibit to him.
“You have received that statement before, have you not?”
“I have.”
“Have you made any payment beyond the initial $1,000?”
“I have not.”
Here she was again. Should she ask him why? She knew if she asked him, he would throw another wild punch at her. The first one had hurt, but she’d recovered. OK. She could take it. She’d been a paralegal for years with men just like Kiefer manipulating her and ordering her around.
“Why haven’t you paid it?”
“Because it isn’t reasonable.”
“You’ve read the summary of hours?”
“Yes.”
“And they’re not reasonable?”
“Not under the circumstances. My wife wanted to settle. I instructed you to settle the case immediately.” He had a little smile on his face. “But no, you insisted. You insisted on dragging it out. Hour after hour. Confrontations. Unnecessary confrontations and accusations. All unnecessary and over-charged. The whole thing could have been handled with one conference right at the onset. And that part about the judge being politically corrupt. I couldn’t believe that the judges in this court would be acting under corrupt influence and favoritism. I knew it wasn’t true. But you were my lawyer. You were sworn to represent me; I believed in you.”
“Like you believed in your wife?”
[105]
“Yes, like I believed in my wife.”
“And she deserted you.”
“Yes.”
“And you also think that I deserted you.”
“Yes.”
“Yes, but I was not your wife, was I? I was your lawyer.” She turned her back on him and walked away. Then she turned back to him. “By the way,” she asked, “what is your yearly salary at your company?”
“My salary?”
“Yes, how much do you earn?”
“$250,000,” he answered.
There was laughter in the courtroom. The clerk gaveled for quiet. There were mostly poor people here. Most of them were unemployed.
The judge intervened and held up the petition.
“Counsel, I have read your petition and I have heard the testimony. I don’t have to hear anything further. I enter judgment for the full amount”—she peered over her glasses—“$2,875, which includes costs. The judgment will be effective today. Mr. Kiefer, you may step down.”
“Your honor, as a citizen, do I have the privilege of appealing your order?”
“Yes, Sir, you do. However, you will have to put up a bond. If you want me to set bond, I will do so today. Otherwise I suggest that you get a lawyer and be advised of your rights. I cannot advise you. Call the next case.”
“Sheet two, line 12. In re: the marriage of Alice and Martin Reynolds.”
In a moment, Jonathan Kiefer was gone.
“Thank you, your honor,” Petra said.
The judge nodded curtly and sipped from her red paper cup of Coke. “Counsel, prepare your order.”
He had 30 days to file his appeal. Even if she filed a garnishment, he could get a stay of the judgment if he put up a bond. She wouldn’t let up on him. She could see the sheriff walking into his paneled reception room with the garnishment summons. She had to pay for day-care now because her husband was not selling paintings and he’d taken a part-time teaching job. Kiefer’s money would take care of that. She would file the garnishment. Still, he could toy with her like a cat with a mouse in his paws, a wealthy, neurotic cat.

On the thirtieth day following entry of the judgment, an elderly messenger knocked on Petra’s door. He handed her a pale blue box from Tiffany’s. Had someone sent her a gift?
[106]
She slit the box open with her stationery knife. There was a silver Christmas tree ornament nestled in the white tissue, a beautiful glass ornament with silver stars. Also a card, Jonathan Kiefer II, engraved in black on pale ivory. “I always keep my promises, even to those who deceive me.”
She could see that there was something else inside the ornament. It was a tightly rolled piece of paper in a rubber band, but to remove it she would have to break the ornament. She took the heart-shaped golden paperweight her husband had given her when she opened her law office and broke the ornament open. She was careful of the shards of glass.
She removed the rubberband and opened the scroll of paper. It was a check written in red ink. At the lower left, “Payment in full.” He had smeared a red line across its face. Was it a line of blood? Had he written the check not in red ink but in his own blood? Had he purposely cut himself and written the check with his blood?
So what? It would clear and she was through with Kiefer v. Kiefer.
[107]

DEVIL & DANIEL WEBSTER

Veggy — Mon, 19 Feb 2007 00:22:00 CST

IT'S A STORY THEY TELL IN THE BORDER COUNTRY

AFTER THAT, ALL OF A SUDDEN, THINGS BEGAN TO

III

IT WAS EARLY IN THE MORNING WHEN HE GOT TO

AND WITH THAT THE FIRE BURNED BLUE AND THE

THE FIRE BEGAN TO DIE ON THE HEARTH AND THE